Advertisement
Agus Rahardjo KPK: Presiden Perlu Bentuk Menteri Pengawasan dan Pengendalian
Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin dalam sidang kabinet paripurna di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (24/10/2019). - Antara/Akbar Nugroho Gumay
Advertisement
Harianjogja.com, SUKABUMI - Presiden Jokowi semestinya membentuk Kementerian Pengawasan dan Pengendalian sebagai upaya pencegahan korupsi. Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Agus Rahardjo.
Dalam sejumlah kesempatan Jokowi menekankan bahwa komitmennya ke depan adalah berfokus pada pencegahan korupsi.
Advertisement
"Bayangan saya, kalau fokusnya ke pencegahan, dibentuk yang namanya menteri pengawasan dan pengendalian," kata Agus dalam media gathering di Kabupaten Sukabumi, Jumat (25/10/2019).
Pembentukan kementerian itu menurut Agus diperlukan guna menggantikan peran inspektorat dan BPKP yang dinilai masih lemah. Adapun Kementerian Pengawasan dan Pengendian nantinya bertanggung jawab langsung pada presiden.
BACA JUGA
"Saya pikir itu akan bekerja kalau arahnya ingin pencegahan," kata Agus.
Dengan demikian, adanya pembentukan kementerian itu dinilai akan memperkuat pengawasan internal lantaran akan termonitor.
Agus juga mengatakan bahwa hal itu akan menyelaraskan janji Jokowi untuk membuat sistem pelayanan secara elektronik guna mewujudkan transparansi. Terlebih seperti janji Jokowi terkait penerapan e-planning dan e-budgeting.
Agus mengatakan Indonesia juga tertinggal dari negara-negara lain yang sudah menerapkan sistem e-budgeting dan e-planning. Menurut Agus, negara lain telah detail perihal anggaran yang juga menerapkan sistem e-budgeting dan e-planning.
"Kita belum sampai ke sana," kata Agus.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
18 Maret Jadi Tanggal Favorit Mudik Kereta dari Jakarta
Kapolri Beri Atensi Khusus Kasus Air Keras Aktivis KontraS
Trump: Mojtaba Khamenei Diduga Masih Hidup Meski Terluka
Arus Mudik Lebaran 2026 Mulai Padati Pelabuhan Bakauheni
Advertisement
Penyiraman Air Keras Aktivis KontraS di Jakpus Diselidiki Polisi
Aktivis KontraS Andrie Yunus Diserang Air Keras di Jakarta
OTT KPK 2026: Bupati Cilacap Ditangkap, Operasi ke-9 Tahun Ini
KPK Ungkap Pembagian Kuota Haji 2024 oleh Yaqut Cholil Qoumas
Rismon Tegaskan Ijazah Jokowi dan Gibran Asli
Advertisement
KPK Beberkan Pungutan Percepatan Haji Khusus yang Menjerat Gus Yaqut
Gibran Terima Rismon Sianipar di Istana Wapres
Di Tengah Tekanan AS, Kuba Bebaskan 51 Tahanan Lewat Mediasi Vatikan
Iran Prediksi Perang Timur Tengah Berakhir Sebelum Nowruz
Kasus Kuota Haji: Yaqut Diduga Terima Fee Percepatan
Advertisement
Pesawat Pengisi BBM Militer AS Jatuh di Zona Konflik Irak
Berita Pilihan
- Aktivis KontraS Andrie Yunus Diserang Air Keras di Jakarta
- KPK Ungkap Pembagian Kuota Haji 2024 oleh Yaqut Cholil Qoumas
- Skandal Haji Eks Menag Yaqut: Kode T0, Bayar Rp84 Juta Bisa Berangkat
- Gugatan Kalah, KPK Jebloskan Mantan Menag Yaqut ke Rutan Merah Putih
- Hashim Djojohadikusumo Akan Pimpin Satgas Pembiayaan Taman Nasional
Advertisement
7.993 Siswa SMP di Gunungkidul Bersiap Ikuti TKA April 2026
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Hipertensi Dominasi Temuan Cek Kesehatan Gratis di Kulonprogo
- KPK Tahan Eks Menag Yaqut Cholil Qoumas Terkait Kasus Kuota Haji
- Hukuman Mati Kini Jadi Pidana Khusus di Indonesia
- Polisi Bongkar Peredaran Pil Sapi di Sewon Bantul, Ribuan Butir Disita
- Dispar Sleman Siapkan Atraksi Budaya Sambut Lonjakan Wisatawan Lebaran
- Pemimpin Tertinggi Baru Iran Mojtaba Khamenei Dilaporkan Terluka
- Carik Bohol Divonis 3 Tahun Penjara dalam Kasus Korupsi Dana Kalurahan
Advertisement
Advertisement
