Advertisement
Agus Rahardjo KPK: Presiden Perlu Bentuk Menteri Pengawasan dan Pengendalian
Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin dalam sidang kabinet paripurna di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (24/10/2019). - Antara/Akbar Nugroho Gumay
Advertisement
Harianjogja.com, SUKABUMI - Presiden Jokowi semestinya membentuk Kementerian Pengawasan dan Pengendalian sebagai upaya pencegahan korupsi. Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Agus Rahardjo.
Dalam sejumlah kesempatan Jokowi menekankan bahwa komitmennya ke depan adalah berfokus pada pencegahan korupsi.
Advertisement
"Bayangan saya, kalau fokusnya ke pencegahan, dibentuk yang namanya menteri pengawasan dan pengendalian," kata Agus dalam media gathering di Kabupaten Sukabumi, Jumat (25/10/2019).
Pembentukan kementerian itu menurut Agus diperlukan guna menggantikan peran inspektorat dan BPKP yang dinilai masih lemah. Adapun Kementerian Pengawasan dan Pengendian nantinya bertanggung jawab langsung pada presiden.
BACA JUGA
"Saya pikir itu akan bekerja kalau arahnya ingin pencegahan," kata Agus.
Dengan demikian, adanya pembentukan kementerian itu dinilai akan memperkuat pengawasan internal lantaran akan termonitor.
Agus juga mengatakan bahwa hal itu akan menyelaraskan janji Jokowi untuk membuat sistem pelayanan secara elektronik guna mewujudkan transparansi. Terlebih seperti janji Jokowi terkait penerapan e-planning dan e-budgeting.
Agus mengatakan Indonesia juga tertinggal dari negara-negara lain yang sudah menerapkan sistem e-budgeting dan e-planning. Menurut Agus, negara lain telah detail perihal anggaran yang juga menerapkan sistem e-budgeting dan e-planning.
"Kita belum sampai ke sana," kata Agus.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Pemutihan KUR Terdampak Bencana Tak Hanya untuk Petani Tapi juga UMKM
Korupsi Kepala Daerah Masih Terjadi, Pakar Nilai Retret Bukan Solusi
Pantau Pengungsi Langkat, Prabowo Janji Tak Tinggalkan Korban
Pakar Nilai Kaderisasi Parpol Kunci Cegah Korupsi Kepala Daerah
Advertisement
PBB Desak Israel Buka Akses Bantuan, Palestina Angkat Bicara
Tinjau Pengungsian, Prabowo Janji Atasi Kekurangan Air di Langkat
Bandara Soetta Perkuat Keamanan Siber Jelang Nataru
Mahfud MD: Perpol 10/2025 Bertentangan dengan Putusan MK
Langgar VoA, Imigrasi Bali Deportasi Bintang Porno Asal Inggris
Advertisement
Banjir di Agam Rusak Rumah Warga, Pemkab Butuh 525 Hunian Sementara
BMKG Pastikan Gempa Hokkaido Jepang Tidak Picu Tsunami ke Indonesia
Dua Bibit Siklon Muncul di Samudra Hindia, BNPB: Waspada Cuaca Ekstrem
BMKG Warning Potensi Hujan Lebat dan Angin Kencang di Sejumlah Kota
Menteri Korsel Mundur Imbas Skandal Dana Gereja Unifikasi
Advertisement
Banjir Besar Menerjang AS dan Kanada, Puluhan Ribu Mengungsi
Berita Pilihan
- Korupsi Kepala Daerah Masih Terjadi, Pakar Nilai Retret Bukan Solusi
- PBB Desak Israel Buka Akses Bantuan, Palestina Angkat Bicara
- Langgar VoA, Imigrasi Bali Deportasi Bintang Porno Asal Inggris
- Banjir Besar Menerjang AS dan Kanada, Puluhan Ribu Mengungsi
- Kabut Asap Beracun Selimuti Hanoi, Udara Terburuk Kedua Dunia
Advertisement
Epilepsi Kebal Obat Bisa Ditangani, Masyarakat Perlu Diedukasi
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Tanah Kas Desa Bisa Dimanfaatkan Koperasi Merah Putih Sesuai Prosedur
- Jamur Turunkan Risiko Kanker secara Alami
- Perbaikan Jalur Alternatif Gayamharjo-Sambirejo Sleman Mulai 2026
- Sopir Pengangkut MBG SDN Kalibaru Ditahan, Jadi Tersangka Tabrakan
- Presiden Pastikan Rumah Korban Bencana di Sumatera-Aceh Dibangun Ulang
- Kekurangan Zat Besi dan Dampaknya pada Siklus Menstruasi
- Mobil SPPG Tabrak Siswa dan Guru SDN 01 Kalibaru karena Kelalaian
Advertisement
Advertisement
