Jokowi Ancam Copot Wamelu Mahendra Jika Target 1 Tahun Tak Tercapai
Mahendra Siregar - Istimewa Harianjo.com, JAKARTA - Wakil Menteri Luar Negeri yang baru, Mahendra Siregar menyatakan Presiden Joko Widodo akan mencopot dirinya apabila target yang sudah diberikan tidak tercapai dalam waktu satu tahun.
Pernyataan itu disampaikan Mahendra seusai ditunjuk oleh Jokowi menjadi Wakil Menteri Luar Negeri di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (25/10/2019).
"Bapak Presiden memberikan saya waktu satu tahun untuk mencapai semua ini. Kalau tidak Bapak Presiden akan mencari pengganti," kata Mahendra.
Setidaknya terdapat tiga target yang diberikan kepada Mahendra.
BACA JUGA :
Pertama, pemerintah diminta untuk memposisikan Indonesia yang memiliki pasar besar untuk menarik keuntungan. Pasar besar itu, menurut Mahendra, harus menjadi bagian dari politik luar negeri Indonesia.
Kedua, Mahendra menyatakan dirinya diminta oleh Presiden untuk menjaga dan mengamankan keberlanjutan industri sawit Indonesia.
"Taruhannya besar, baik ekspor kita yang harus bisa mencapai dan melampaui US$25 miliar maupun juga penghematan yang bisa dilakukan sampai US$10 miliar apabila kita melakukan proses turunan dan konsumsi yang baik," kata Mahendara.
Ketiga, Mahendra menyatakan dirinya diminta oleh Presiden untuk menyelesaikan urusan Generalized System of Preferences (GSP) dengan Amerika Serikat dalam waktu satu bulan.
Mahendra menyatakan perang dagang antara China dan Amerika Serikat seharusnya bisa dilihat sebagai peluang daripada tantangan. Mahendra mengatakan Jokowi telah setuju supaya Indonesia menyelesaikan urusan GSP dengan Amerika Serikat.
"Karena hal tadi membawa dampak langsung yang bisa mencapai peningkatan nilai perdagangan Indonesia dan Amerika 2 kali lipat. Termasuk di dalamnya peningkatan ekspor kita US$10-25 miliar dalam 2-5 thn ke depan," kata Mahendra.
Mahendra menyebut berbagai target tersebut akan dikerjakan di bawah koordinasi langsung dengan Presiden.
Dia menambahkan Presiden akan memimpin koordinasi antara Kementerian Luar Negeri, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi serta pihak-pihak lain.
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
