Advertisement
PPP Incar Kursi Wakil Menteri

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - PPP mengharapkan posisi wakil menteri di beberapa kementerian, khususnya Kementerian Agama. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal DPP PPP Arsul Sani.
"Kalau teman-teman di PPP kemudian mengatakan kok cuma dapat satu menteri, saya katakan kita mohon lagi, minta lagi kepada Presiden Jokowi, kalau ada posisi wakil menteri, ya PPP dibagi," kata Arsul di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (24/10/2014).
Advertisement
Dia mengatakan, PPP tidak mengincar posisi wakil menteri agama karena ingin keluar dari pakem tradisional, namun dirinya tidak menutup mata kalau ada kader partainya yang berharap posisi di Kemenag.
Menurut dia, kalau Presiden Jokowi berbaik hati memberikan kader PPP sebagai posisi Wamenag, maka partainya akan sangat berterimakasih kepada Presiden.
"Kalau tidak dikasih ya tidak perlu 'mutung' (ngambek), tidak perlu marah-marah lalu mengancam cabut dukungan Jokowi," ujarnya.
Arsul mengatakan, PPP memiliki kader-kader yang mumpuni untuk menempati posisi wakil menteri atau kepala badan, dan itu merupakan hak prerogatif presiden untuk menunjuk.
Dia mencontohkan kader PPP yang mumpuni seperti Zainut Tauhid, yang berpengalaman menjadi anggota DPR RI tiga periode, wakil ketua umum MUI dan ketika masih muda pernah menjadi Ketua Umum IPNU.
"Lalu ada Ermalina, di periode lalu menjadi Wakil Ketua Komisi IX DPR yang membidangi kesehatan dan ketenagakerjaan," katanya.
Selain itu, Arsul mengatakan, PPP menyadari bahwa posisi jabatan di Kabinet Indonesia Maju memang terbatas karena berdasarkan UU tentang Kementerian Negara membatasi presiden hanya memiliki maksimal 34 menteri dan pejabat setingkat menteri.
Menurut dia, jabatan yang tersedia hanya 34 menteri, sedangkan yang ingin mendapatkan jabatan tersebut banyak, bukan hanya parpol koalisi, namun juga kelompok relawan dan kelompok profesional.
"Persoalannya kabinet dari dulu selalu ada partai dan non-partai. Ketika ada yang non partai, apalagi Jokowi sudah mengindikasikan justru lebih besar 55 persen, maka mau tidak mau yang untuk partai lebih terbatas," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : antara
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Kementerian HAM Menjadi Penjamin Pelaku Persekusi Retret, DPR Bertanya Alasannya
- Kementerian Sosial Pastikan Pembangunan 100 Sekolah Rakyat Dimulai September 2025
- KPK akan Pelajari Dokumen Terkait Kunjungan Istri Menteri UMKM ke Eropa
- Donald Trump Ingin Gelar UFC di Gedung Putih
- Indonesia Siap Borong Alutsista dari AS
Advertisement

Tak Hanya Tempat Wisata Religi, Petilasan Gunung Gambar Juga Jadi Sentra Kopi di Gunungkidul
Advertisement

Jalur Hiking Merapi di Argobelah Klaten Kian Beragam dengan Panorama Menarik
Advertisement
Berita Populer
- Sering Lakukan Kekerasan Terhadap Warga Sipil, KKB Papua Enos Tipagau Ditembak Mati
- Siswa Sekolah Rakyat Akan Jalani Masa Orientasi 14 Juli 2025
- Pembangunan Bandara Internasional Bali Utara Masih Menunggu Izin Penetapan Lokasi
- Kejaksaan Agung Kini Bisa Menyadap Ponsel Warga
- Kemensos: Dapur dan Asrama Sekolah Rakyat Mulai Dioperasikan Juli 2025
- Keluarga Korban KMP Tunu Pratama Jaya Lakukan Tabur Bunga di Selat Bali
- 9 Kendaraan Terlibat Tabrakan Beruntun di Pertigaan Terminal Bawen Semarang
Advertisement
Advertisement