Advertisement
Kabinet Jokowi Jilid II Dinilai Tak Perlu Banyak Rapat

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA – Sejumlah wajah lama dan wajah baru dalam Kabinet Kerja Jokowi Jilid II diminta lebih banyak melakukan pekerjaan taktis sesuai rancangan untuk mencapai lima arahan strategis Presiden Joko Widodo. Mereka diharapkan tidak perlu banyak melakukan rapat.
SVP Kepala Ekonom BNI Ryan Kiryanto menyatakan sejumlah nama lama seperti Sri Mulyani Indrawati, Basuki Hadimuljono, Siti Nurbaya Bakar, Airlangga Hartarto, Bambang P.S. Brodjonegoro juga beberapa nama baru seperti Suharso Monoarfa, Nadiem Makarim, Erich Thohir, dan Wishnutama masih membawa optimisme bagi masyarakat, khususnya pelaku usaha.
Advertisement
Dia menilai tantangan dari lima arahan strategis Presiden Jokowi yang sangat taktis harus dijalankan dengan baik. Adapun lima arahan yang diumumkan dalam Pidato Pelantikan berisikan beberapa fokus utama Kabinet Kerja Jilid II.
Pertama, pembangunan SDM akan menjadi prioritas utama. Kedua, pembangunan infrastruktur akan dilanjutkan.
Ketiga, segala bentuk kendala regulasi harus mulai disederhanakan, harus dipangkas dan harus dipersingkat. Keempat, penyederhanaan birokrasi harus terus diakukan besar-besaran. Sehingga investasi untuk penciptaan lapangan kerja harus diprioritaskan. Kelima adalah transformasi ekonomi.
“Yang penting proses eksekusinya mencapai hasil. Presiden Jokowi menekankan perlunya hasil ketimbang proses, makanya kurang rapat-rapat perbanyak kerja, kerja, kerja,” kata Ryan kepada Bisnis, Selasa (22/10/2019).
Dia menyatakan, dengan pengawalan dari DPR dan MPR serta segenap masyarakat, maka prinsip do not change the winning team, atau tim koalisi, akan berlaku juga dalam penetapan orang-orang yang dipilih Presiden Jokowi.
Adapun tantangan yang dihadapi kabinet baru tidak mudah misalnya saja; perlambatan ekonomi global serta isu struktural dalam mendorong penciptaan lapangan kerja serta mendorong pemberdayaan usaha mikro kecil menengah (UMKM).
“Perlu diingat karena lingkungan bergerak dinamis, mungkin saja dalam eksekusi ini atas lima arahan tadi akan ada penyesuaian-penyesuaian, dan itu dimungkinkan, tidak masalah,” sambungnya.
Sejak Senin (21/10), sampai Selasa hari ini, Presiden Jokowi sudah memanggil para calon Kabinet Kerja Jilid II. Beberapa nama yang berpeluang mengisi peran pada bidang perekonomian baik kaum profesional, asosiasi, pelaku usaha, maupun perwakilan partai.
Mereka antara lain; Airlangga Hartarto dari Partai Golkar, Sri Mulyani, Basuki Hadimoeljono, Budi Karya Sumadi, Suharso Monoarfa dari PPP, Bambang P.S. Brodjonegoro, Nadiem Makarim yakni CEO GO-JEK, Erick Thohir pendiri Mahaka Group, Wishnutama selaku CEO NET TV.
Turut dipanggil ke Istana, Bahlil Lahadalia mantan Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, Juliari P. Batubara dari PDIP, Johny G. Plate dari Partai Nasdem, Agus Gumiwang Kartasasmita dari Partai Golkar, Ida Fauziah dari Partai Kebangkitan Bangsa, hingga Prabowo Subianto dan Edhy Prabowo dari Partai Gerindra.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : bisnis.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- OJK Ingatkan Suntikan Likuiditas Rp200 Triliun Belum Jamin Dorong Kredit
- Mahfud MD Ingatkan Polri Perbaiki Citra Pasca Aksi Kekerasan
- DPR Pastikan Belum Terima Surat Presiden Soal Pergantian Kapolri
- Pembunuh Charlie Kirk Dikabarkan Memiliki Riwayat Penyakit Mental
- Banyak Orang Hilang Sejak Aksi Demo, Polda Buka Posko Pengaduan 24 Jam
Advertisement

Perpustakaan Kota Jogja Tambah Koleksi Buku dan Perluas Akses Digital
Advertisement

Pemkab Boyolali Bangun Pedestrian Mirip Kawasan Malioboro Jogja
Advertisement
Berita Populer
- Hadapi Dinamika Geopolitik, Prabowo-MBZ Dorong Negara-Negara Timteng Bersatu
- Buntut Penggerebekan Pabrik Baterai di AS, Hyundai-LG Tunda Operasional
- Penembak Charlie Kirk Ditangkap, Begini Tampang dan Dugaan Motifnya
- Mantan Ketua MA Nepal Ditunjuk Jadi Perdana Menteri Sementara
- Tinjau Dampak Bencana, Prabowo Kunjungi Korban Banjir Bali
- Rusia Diguncang Gempa Magnitudo 7,4, Ini Penyebabnya
- PBNU Desak KPK Tetapkan Tersangka Kasus Korupsi Kuota Haji, Ini Alasannya
Advertisement
Advertisement