Jokowi Diminta Wujudkan Janji Kampanye

Presiden Joko Widodo (kedua kiri) dan Wapres Ma'ruf Amin membubuhkan tanda tangan disaksikan para pimpinan MPR saat upacara pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2019-2024 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. - Antara/Akbar Nugroho Gumay
21 Oktober 2019 06:57 WIB Newswire News Share :

Harianjogja.com, MAKASSAR - Pengamat politik dan ilmu pemerintahan dari Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Makassar Luhur A Prianto mengingatkan Presiden Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin untuk merealisasikan visi misi serta janji-janji kampanyenya kepada rakyat Indonesia.

"Saya kira ini starting yang bagus. Tapi akan lebih baik kita mencoba mengingatkan kembali akan janji dan visi misi Pak Jokowi seusai dilantik," ujarnya dalam diskusi milenial dirangkaikan nonton bareng pelantikan presiden dan wakil presiden, di Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu (20/10/2019).

Ia mengatakan, bila disaksikan proses pelantikan tadi, ada suasana yang berbeda dari pelantikan 2014 lalu, waktu itu masih demonstrasi. Namun kali ini beda, ada strategi pengamanan berlapis, dan begitu teduh dan cuaca juga mendukung, tidak seperti pada pelantikan sebelumnya.

Meski demikian, lanjut Luhur, bila melihat visi misi Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf tentu akan banyak tantangan ke depan seperti bagaimana meningkatkan kualitas manusia Indonesia atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Selanjutnya, pada persoalan struktur pertumbuhan ekonomi, produktif, mandiri dan berdaya saing yang juga menjadi tantangan ke depan.

"Kalau menyimak pada janji kampanye, Jokowi ingin pertumbuhan ekonomi di atas tujuh persen. Tentu ini sesuatu yang sulit diraih, mengingat situasi pelambatan ekonomi global seperti sekarang ini," ujarnya pula.

Kendati demikian, tidak apa-apa target itu sah-sah saja, katanya lagi, asalkan dengan kerja sama pola-pola dan sinergi yang ada seluruh potensi bangsa, itu bisa saja terjadi, sebab tidak ada yang tidak mungkin bisa terjadi pada pembangunan ke depan.

Kemudian visi misi 'Pembangunan Merata Berkeadilan'. Memang banyak mempersoalkan, sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, pertumbuhan ekonomi tinggi sampai 7-8 persen bahkan melampaui pertumbuhan ekonomi global.

Cuma ada persoalan di tingkat pemerataan dan pada tingkat kesejahteraan. Gini rasio masih sangat rendah, sehingga itu menjadi gejala ketimpangan sebenarnya yang menjadi tantangan dihadapi pemerintah saat ini.

"Bagaimana kue pembangunan bisa dinikmati selama ini sudah sangat maju itu bisa dibagi secara berkeadilan asalkan tidak ada lagi ketimpangan dengan disparitas wilayah yang begitu kental," ujar dia.

Pada sisi lain tentang mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan. Isu-isu lingkungan hidup, menurut dia, harus menjadi mainstream dalam seluruh agenda pembangunan nasional. Jangan ketika ada masalah lingkungan seperti kebakaran hutan dan lahan (karhutla) baru mengingatnya.

"Sebenarnya ini kan masalah tiap tahun dan sejak pemerintahan sebelumnya. Bukan berarti kesalahan dilimpahkan pada pemerintah sebelumnya, tetapi faktanya ini gejala turunan, dan memang perlu formula untuk menyelesaikan masalah itu, sebab ini terjadi dari waktu ke waktu," ujar Luhur.

Visi misi lainnya, yakni 'Kemajuan Budaya Menjadi Kepribadian Bangsa' juga menjadi perhatian, diperlukan formulasi dan perumusan bagaimana sebenarnya yang dimaksud budaya nasional di tengah gencarnya paham gejala radikalisasi.

"Apakah budaya nasional kita bisa eksis menghadapi serbuan kebudayaan global dari timur, barat, dan selatan. Kita mau merumuskan dan mendefinisikan dengan baik bagaimana itu disebut kebudayaan nasional kita," ujar dia pula.

Pengamat politik lainnya Arqam Azikin berpendapat soal kabinet, sudah saatnya kaum muda milenial berperan dalam pembangunan. Hal itu sejalan pernyataan Presiden Jokowi sudah saatnya mereka harus diberi ruang.

Sumber : Antara