Jalan Pintas Jokowi Terbitkan Perppu Cipta Kerja, Abaikan Pembahasan Detail
Penerbitan Perppu adalah jalan pragmatis Presiden Jokowi untuk segera menjalankan substansi UU Cipta Kerja.
Presiden Joko Widodo berpidato seusai dilantik menjadi Presiden RI periode 2019-2024 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu (20/10/2019)./JIBI-Bisnis Indonesia-Nurul Hidayat
Harianjogja.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo tak menyinggung soal hak asasi manusia (HAM) saat menyampaikan pidato fokus pemerintahannya lima tahun ke depan.
Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras) menyebut tidak disinggungnya isu HAM adalah bahan kampanye saja untuk meraih suara saat Pemilu 2019 silam.
"Disebutnya HAM selama ini hanya sebagai barang jualan kampanye semata. Sebagaimana dagangan, ia akan selesai ketika barangnya terjual," kata Rivan kepada Bisnis, Minggu (20/10/2019).
Menurutnya Jokowi tidak memberi tempat isu HAM di negara ini. Jokowi, kata Rivan telah selesai dengan isu-isu HAM.
Atas dasar itu, Rivan menyebut bahwa Jokowi telah lupa dengan nawacita yang dulu ia gaungkan tentang HAM. Poin nawacita itu, kata Rivan, tidak jelas juntrungannya saat ini.
Lebih jauh, Rivan menilai bahwa negara menganggap bahwa HAM adalah penghambat dalam melakukan sesuatu. Padahal, menurut Rivan, HAM adalah keharusan dalam mempertimbangan sebelum, saat, bahkan sesudah memutuskan sebuah kebijakan.
"Tidak terbahasnya isu HAM ini pula menggambarkan arah pemerintahan lima tahun ke depan. Isu HAM menjadi subordinat, namun di sisi lain glorifikasi terpilihnya kembali Indonesia sebagai anggota dewan HAM sangat berlebihan di saat pekerjaan rumah tentang HAM itu sendiri tidak ada yang selesai," tuturnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Penerbitan Perppu adalah jalan pragmatis Presiden Jokowi untuk segera menjalankan substansi UU Cipta Kerja.
Banjir di Sintang Kalimantan Barat putuskan 13 jembatan gantung. Ribuan warga terdampak, distribusi bantuan terkendala.
PSIM Jogja incar 10 besar Super League. Laga penentuan lawan Arema FC jadi kunci di pekan terakhir.
Mahkamah Agung tolak PK kasus korupsi selter tsunami Lombok. Vonis 6 tahun penjara tetap berlaku.
Garebeg Besar Jogja digelar sederhana. Sultan HB X sebut penghematan jadi alasan, tanpa kurangi nilai sakral.
UMKM berpeluang dapat diskon 50% biaya e-commerce. Simak syarat lengkap dari Menteri UMKM Maman Abdurrahman.