Advertisement
Ma’ruf Amin, dari Wantimpres ke Wapres, Ini Karier yang Pernah Digeluti
Ketua KPU Arief Budiman (kiri) menyerahkan surat keputusan KPU tentang Penetapan Hasil Pemilu 2019 kepada Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2019-2024, Joko Widodo (tengah) dan KH Ma'ruf Amin (kanan) di gedung KPU, Jakarta, Minggu (30/6/2019). - ANTARA/Puspa Perwitasari
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA – Di era pemerintah SBY menjadi anggota wantimpres, akhirnya Ma'ruf Amin terpilih menjadi Wapres pada pemerintahan Jokowi periode kedua.
K.H. Ma’ruf Amin dalam beberapa jam ke depan akan resmi menjadi Wakil Presiden RI mendampingi Presiden RI Joko Widodo.
Advertisement
Sebelum memutuskan menjadi calon wakil presiden, Ma’ruf menjadi Ketua Majelis Ulama Indonesia sejak 2015. Dia juga menjadi Dewan Pengawas Syariah di dua bank, yaitu BNI Syariah dan Bank Mandiri Syariah.
Dua posisi ini pernah dipermasalahkan tim sukses lawan politiknya, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno karena menilai itu adalah jabatan di Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Akan tetapi Komisi Pemilihan Umum berbeda pandangan.
Pertama, dua bank itu bukan BUMN. Alasan terakhir, posisi Maruf bukan sebuah jabatan seperti komisaris atau karyawan. Oleh karena itu, tidak ada keharusan darinya untuk mengundurkan diri.
Mendapat pendidikan Islam sejak kecil, ulama berusia 76 tahun ini sudah terjun ke dunia dakwah sejak 1970 saat menjadi anggota Koordinasi Dakwah Indonesia DKI Jakarta.
Pada 1973 Ma'ruf Amin menjadi anggota DPR dari Partai Persatuan Pembangunan. Kemudian pindah ke Partai Kebangkitan Bangsa pada 1999.
Di era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Ma’ruf dipercaya menjadi anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) pada 2007 hingga menjabat lagi di periode kedua sampai akhir masa jabatan 2014.
Pada 2019 Jokowi menggandengnya menjadi pasangannya dan dipilih rakyat menjadi wakil presiden Ke-13 Indonesia. Jokowi-Ma’ruf mengalahkan Prabowo-Sandi dengan perolehan 55,50 persen melawan 44,50 persen.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Segini Gaji dan Tunjangan PPPK Paruh Waktu
Netanyahu Klaim Serangan ke Qatar untuk Singkirkan Pimpinan Hamas
Demo di Berlin Menolak Jerman Terlibat Dalam Perang
Presiden Prabowo Minta Kementerian Gerak Cepat Tangani Banjir Bali
Advertisement
Kemenkop Siapkan 80 Ribu Pendamping Koperasi Merah Putih
Donald Trump Siap Beri Sanksi Berat Terhadap Rusia
GMIE 2045 Desak DPR Bahas RUU Perampasan Aset Pasal demi Pasal
Koster Setop Izin Bangunan Komersial di Bali Pasca Banjir Besar
Evakuasi WNI dari Nepal Terus Berlanjut, 57 Orang Sudah Dipulangkan
Advertisement
Kesalahpahaman Ferry Irwandi dengan TNI Berakhir Damai
Banjir Bali Renggut 17 Nyawa, Kerusakan Meluas ke Empat Kabupaten
Istana Bantah Kabar Surat Presiden Pergantian Kapolri
OJK Ingatkan Suntikan Likuiditas Rp200 Triliun Belum Jamin Dorong Kredit
Mahfud MD Ingatkan Polri Perbaiki Citra Pasca Aksi Kekerasan
Advertisement
DPR Pastikan Belum Terima Surat Presiden Soal Pergantian Kapolri
Berita Pilihan
- Segini Gaji dan Tunjangan PPPK Paruh Waktu
- OJK Ingatkan Suntikan Likuiditas Rp200 Triliun Belum Jamin Dorong Kredit
- Mahfud MD Ingatkan Polri Perbaiki Citra Pasca Aksi Kekerasan
- DPR Pastikan Belum Terima Surat Presiden Soal Pergantian Kapolri
- Pembunuh Charlie Kirk Dikabarkan Memiliki Riwayat Penyakit Mental
Advertisement
Kawan Kompak Perkuat Dukungan untuk Pasien Psoriasis dan Vitiligo
Advertisement
Pemkab Boyolali Bangun Pedestrian Mirip Kawasan Malioboro Jogja
Advertisement
Berita Populer
- Mantan Ketua MA Nepal Ditunjuk Jadi Perdana Menteri Sementara
- Tinjau Dampak Bencana, Prabowo Kunjungi Korban Banjir Bali
- Rusia Diguncang Gempa Magnitudo 7,4, Ini Penyebabnya
- PBNU Desak KPK Tetapkan Tersangka Kasus Korupsi Kuota Haji, Ini Alasannya
- Sejuta Lebih Warga Palestina Menolak Dievakuasi ke Wilayah Selatan Jalur Gaza
- Banyak Orang Hilang Sejak Aksi Demo, Polda Buka Posko Pengaduan 24 Jam
- Respons 7 Desakan Darurat Ekonomi, Luhut Temui Aliansi Ekonom
Advertisement
Advertisement
