Golkar: Presiden Punya Hak Prerogratif untuk Menentukan Menteri, yang Penting ...

Jubir Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf Ace Hasan Syadzily - Antara
19 Oktober 2019 21:57 WIB Rahmad Fauzan News Share :

Harianjogja.com, JAKARTA – Partai Golongan Karya menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Joko Widodo soal pemilihan menteri.

Anggota DPR RI Periode 2014-2019 yang juga politisi Partai Golongan Karya (Golkar) Tubagus Ace Hasan Syadzily mengatakan partai yang didirikan oleh Presiden RI ke-2 Suharto tersebut dengan hak prerogatif yang dimiliki Presiden akan menentukan figur-figur yang tepat untuk periode pemerintahan lima tahun mendatang.

“Presiden terpilih memiliki hak prerogratif untuk menentukan siapa figur-figur yang tepat untuk membantu beliau selama lima tahun kedepan. Kami menginginkan figur-figur tersebut sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan yang dihadapi oleh bangsa saat ini,” ujarnya di Jakarta, Sabtu (19/10/2019).

Ace menilai hal yang menjadi tantangan bagi Indonesia beberapa tahun ke depan adalah ekonomi. Menurutnya, dalam satu atau dua tahun ke depan akan ada kecenderungan perlambatan ekonomi dunia serta perang dagang antara Amerika Serikat dan China yang berimplikasi terhadap perekonomian dalam negeri harus bisa diantisipasi oleh pemerintahan berikutnya.

Oleh karena itu, lanjut Ace, dirinya berharap para pembantu Presiden di periode pemerintahan 2019-2024 terdiri atas orang-orang yang mengerti terhadap visi misi yang disampaikan pada masa Pemilihan Presiden 2019, yakni fokus pemerintah terhadap pengembangan sumber daya manusia.

Selain itu, calon menteri di kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin diharapkan dapat memahami arah pembangunan infrastruktur yang memiliki nilai dan manfaat lebih baik, serta proses perekonomian yang produktif dan mandiri.

Golkar, ujar Ace, saat ini berada di posisi siap, dalam artian jika Presiden Terpilih Jokowi menyediakan portofolio ekonomi bagi kader partai, maka Golkar akan menyuguhkan nama figur yang memiliki kesesuaian dengan bidang ekonomi.

Terkait dengan isu posisi Menteri Sosial, Ace tidak memberikan banyak komentar. Partai yang dia usung dikatakan sepenuhnya menyerahkan hal tersebut kepada Presiden sesuai dengan kebutuhan dan siap memberikan nama terbaik untuk mengisi jabatan yang ditawarkan.

“Kami tidak dalam kapasitas untuk menawarkan diri,” tegasnya.

Sudah Muncul

Pada perkembangan lain, nama-nama menteri yang akan mendampingi Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Joko Widodo dan Ma'ruf Amin sudah mulai bermunculan.

Direktur Eksekutif Indo Barometer M. Qodari memperkirakan di dalam susunan kabinet Jokowi-Ma'ruf beberapa nama-nama lama akan bertahan di posisi kabinet era Jokowi-Jusuf Kalla.

Nama-nama tersebut, antara lain Basuki Hadimuljono sebagai Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Retno Lestari Priansari Marsudi sebagai Menteri Luar Negeri, Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Sofyan Djalil sebegai Menteri Agraria dan Tata Ruang, dan Budi Karya Sumadi sebagai Menteri Perhubungan.

Qodari menilai bertahannya beberapa nama tersebut di posisi lama tidak terlepas dari beberapa faktor, salah satu yang dia sebutkan adalah program kerja yang memerlukan hadirnya kesinambungan.

“[Seperti] Bambang Brodjonegoro, karena dia Menteri Bappenas, dia yang punya blue print pemindahan ibu kota, jadi kalau diganti akan terjadi ketidaksinambungan,” ujar Qodari di Jakarta, Sabtu (19/10).

Di sisi lain, beberapa kandidat dari partai politik yang diprediksi bakal menduduki kursi menteri juga sudah muncul. Nama-nama seperti Ryamizard Ryacudu dan Budi Gunawan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), kemudian Airlangga Hartarto dan Agus Gumiwang Kartasasmita dari Parta Golongan Karya (Golkar), Muhammad Hanif Dhakiri dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Viktor Bungtilu Laiskodat dari Partai Nasional Demokrat (NasDem), Suharso Manoarfa dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP), serta Prabowo Subianto dan Edhy Prabowo dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra).

Sementara nama-nama lama seperti Sri Mulyani Indrawati dan Susi Pudjiastuti dikatakan masih berpeluang untuk kembali menduduki pos lamanya di kabinet pemerintahan.

Menurut Pengamat Politik Hendri Satrio terhadap kedua nama tersebut terdapat pertimbangan-pertimbangan tertentu yang membuka peluang, terutama Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. “Sri Mulyani peluangnya 50-50, sedangkan Susi Pudjiastuti berpelung karena selama ini menjadi people champion.”

Lebih jauh, dia memprediksi PDIP akan mendapatkan jatah kursi menteri paling banyak dengan 8 kursi, dan diikuti oleh beberapa partai lain, yaitu NasDem 3 kursi, Golkar 3 Kursi, dan PKB 2 kursi.

Di sisi lain, Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera berharap Presiden Jokowi tidak memilih nama-nama menteri di kabinet pemerintahan 2019-2024 berdasarkan pertimbangan asal-usul partai.

Selain kondisi persaingan internasional yang sedang ketat, ujar Mardani, dengan disusunnya formasi kabinet yang baik oleh Presiden juga akan membuat pihak oposisi menjadi lebih baik dalam menjalankan fungsinya.

“Pilih yang kuat dan punya amanah. Mudahan Indonesia punya lining up yang baik sehingga kami sebagai oposisi enak ketika harus ber-sparing partner,” ujarnya.

Sumber : bisnis.com