KPK Buru Wamen Imigrasi Silmy Karim Usai OTT Jakbar
KPK masih mencari Wamen Imigrasi Silmy Karim terkait OTT di Imigrasi Jakbar. Kasus diduga terkait izin tinggal WNA.
Ilustrasi./Reuters-Dylan Martinez
Harianjogja.com, MEDAN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berhasil menangkap Walikota Medan Dzulmi Eldin dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Selasa (15/10/2019). Penangkapan tersebut hanya berselang sehari dari penangkapan Bupati Indramayu.
Dalam OTT Walikota Medan itu, KPK berhasil mengamankan barang bukti sekitar Rp200 juta.
"Uang yang diamankan lebih dari Rp200 juta. Diduga praktik setoran dari dinas-dinas-dinas sudah berlangsung beberapa kali, tim sedang mendalami lebih lanjut," ucap Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Rabu (16/10/2019).
Dari OTT yang dilakukan Selasa (15/10/2019) malam sampai Rabu dini hari di Medan, total tujuh orang yang diamankan terdiri dari unsur kepala daerah/walikota, kepala dinas PU, protokoler, ajudan wali kota, dan swasta.
Saat ini, Walikota Medan sedang dalam perjalanan menuju gedung KPK, Jakarta untuk menjalani pemeriksaan.
Sesuai KUHAP, KPK mempunyai waktu maksimal 24 jam untuk menentukan status hukum perkara dan orang-orang yang ditangkap tersebut.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
KPK masih mencari Wamen Imigrasi Silmy Karim terkait OTT di Imigrasi Jakbar. Kasus diduga terkait izin tinggal WNA.
Timnas putri Indonesia kalah 0-2 dari Singapura pada laga perdana Garuda Championship Series Juni 2026 di Stadion Arcamanik.
KPK menangkap 17 orang dalam OTT di lingkungan Imigrasi. Eks Plt Dirjen Imigrasi dan Kakanwil Jabar turut diamankan.
Kejagung menggeledah kantor BGN dan rumah para tersangka kasus MBG serta menyita dokumen, ponsel, dan laptop sebagai barang bukti.
Dinkes Sleman merespons laporan dugaan malapraktik RSUD Prambanan ke Polda DIY terkait meninggalnya balita usai menjalani tindakan medis.
Prabowo menegaskan Program Makan Bergizi Gratis harus berhasil dan meminta seluruh pelaksana MBG mengutamakan kepentingan rakyat.