KPK Akan Mati Suri Hingga Desember

Harianjogja.com, JAKARTA – Indonesia Corruption Watch (ICW) menyebut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal mati suri hingga Desember 2019 setelah revisi Undang-undang No.30/2002 tentang KPK berlaku.

Dalam UU yang baru, Dewan Pengawas memiliki kewenangan mengeluarkan izin penyadapan hingga penggeledahan dan penyitaan barang bukti. Namun, sampai saat Dewan Pengawas belum dibentuk.

“KPK vakum secara kewenangan penindakan. Karena proses penindakan KPK harus dapat izin Dewan Pengawas,” kata Koordinator Divisi Korupsi Politik ICW Donal Fariz di sebuah diskusi di Jakarta Pusat, Senin (14/10/2019).

Menurut Donal, Presiden dan DPR tidak bisa serta merta memilih dan memfungsikan Dewan Pengawas begitu UU ini berlaku. Pasalnya UU KPK yang baru menyebutkan bahwa Dewan Pengawas dibentuk dan dilantik bersamaan dengan pelantikan pimpinan KPK yang baru pada Desember 2019 mendatang.

Donal mengatakan periode Oktober hingga Desember adalah musim korupsi, sesuai tren yang terjadi pada 2018 lalu.

“Padahal mendekati Desember adalah mendekati bulan-bulan musim korupsi. Kenapa kamisebut musim korupsi? Kita ingat pada 2018 KPK panen OTT 29 orang kepala daerah karena ada Pilkada serentak,” kata Donal.

Mati surinya KPK ini, kata Donal, bakal berdampak besar pada kontestasi politik di Pilkada 2020 yang digelar serentak. Bukan tidak mungkin transaksi politik bakal marak terjadi.

“Transaksi pencalonan kepala daerah itu akan makin besar peluangnya karena tidak ada penegakan hukum KPK. Kita tidak bisa mengandalkan kepolisian dan kejaksaan dalam melakukan kerja penindakan kasus korupsi,” tutur Donal.

Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia