Advertisement
KPK Akan Mati Suri Hingga Desember
Pekerja membersihkan logo Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di gedung KPK, Jakarta, Senin (5/2). - ANTARA FOTO / Muhammad Adimaja
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA – Indonesia Corruption Watch (ICW) menyebut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal mati suri hingga Desember 2019 setelah revisi Undang-undang No.30/2002 tentang KPK berlaku.
Dalam UU yang baru, Dewan Pengawas memiliki kewenangan mengeluarkan izin penyadapan hingga penggeledahan dan penyitaan barang bukti. Namun, sampai saat Dewan Pengawas belum dibentuk.
Advertisement
“KPK vakum secara kewenangan penindakan. Karena proses penindakan KPK harus dapat izin Dewan Pengawas,” kata Koordinator Divisi Korupsi Politik ICW Donal Fariz di sebuah diskusi di Jakarta Pusat, Senin (14/10/2019).
Menurut Donal, Presiden dan DPR tidak bisa serta merta memilih dan memfungsikan Dewan Pengawas begitu UU ini berlaku. Pasalnya UU KPK yang baru menyebutkan bahwa Dewan Pengawas dibentuk dan dilantik bersamaan dengan pelantikan pimpinan KPK yang baru pada Desember 2019 mendatang.
Donal mengatakan periode Oktober hingga Desember adalah musim korupsi, sesuai tren yang terjadi pada 2018 lalu.
“Padahal mendekati Desember adalah mendekati bulan-bulan musim korupsi. Kenapa kamisebut musim korupsi? Kita ingat pada 2018 KPK panen OTT 29 orang kepala daerah karena ada Pilkada serentak,” kata Donal.
Mati surinya KPK ini, kata Donal, bakal berdampak besar pada kontestasi politik di Pilkada 2020 yang digelar serentak. Bukan tidak mungkin transaksi politik bakal marak terjadi.
“Transaksi pencalonan kepala daerah itu akan makin besar peluangnya karena tidak ada penegakan hukum KPK. Kita tidak bisa mengandalkan kepolisian dan kejaksaan dalam melakukan kerja penindakan kasus korupsi,” tutur Donal.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Donald Trump Siap Beri Sanksi Berat Terhadap Rusia
GMIE 2045 Desak DPR Bahas RUU Perampasan Aset Pasal demi Pasal
Koster Setop Izin Bangunan Komersial di Bali Pasca Banjir Besar
Evakuasi WNI dari Nepal Terus Berlanjut, 57 Orang Sudah Dipulangkan
Advertisement
Kesalahpahaman Ferry Irwandi dengan TNI Berakhir Damai
Banjir Bali Renggut 17 Nyawa, Kerusakan Meluas ke Empat Kabupaten
Istana Bantah Kabar Surat Presiden Pergantian Kapolri
OJK Ingatkan Suntikan Likuiditas Rp200 Triliun Belum Jamin Dorong Kredit
Mahfud MD Ingatkan Polri Perbaiki Citra Pasca Aksi Kekerasan
Advertisement
DPR Pastikan Belum Terima Surat Presiden Soal Pergantian Kapolri
Gunung Semeru Erupsi, Kolom Abu Menjulang 500 Meter di Atas Puncak
Yusril Nilai Tim Pencari Fakta Penting untuk Ungkap Dalang Kerusuhan Demo
Presiden Nepal Bubarkan Parlemen, Pemilu Dijadwalkan Maret 2026
Kemenkes Akui Hadapi Tantangan Berat dalam Penanganan KLB Campak
Advertisement
Awal 2026, Indonesia Terima 3 Pesawat Tempur Rafale
Berita Pilihan
- OJK Ingatkan Suntikan Likuiditas Rp200 Triliun Belum Jamin Dorong Kredit
- Mahfud MD Ingatkan Polri Perbaiki Citra Pasca Aksi Kekerasan
- DPR Pastikan Belum Terima Surat Presiden Soal Pergantian Kapolri
- Pembunuh Charlie Kirk Dikabarkan Memiliki Riwayat Penyakit Mental
- Banyak Orang Hilang Sejak Aksi Demo, Polda Buka Posko Pengaduan 24 Jam
Advertisement
Jadwal Bus Malioboro ke Parangtritis Minggu 14 September 2025
Advertisement
Pemkab Boyolali Bangun Pedestrian Mirip Kawasan Malioboro Jogja
Advertisement
Berita Populer
- Sherina Serahkan Lima Kucing yang Dievakuasi dari Rumah Uya Kuya
- Hadapi Dinamika Geopolitik, Prabowo-MBZ Dorong Negara-Negara Timteng Bersatu
- Buntut Penggerebekan Pabrik Baterai di AS, Hyundai-LG Tunda Operasional
- Penembak Charlie Kirk Ditangkap, Begini Tampang dan Dugaan Motifnya
- Mantan Ketua MA Nepal Ditunjuk Jadi Perdana Menteri Sementara
- Tinjau Dampak Bencana, Prabowo Kunjungi Korban Banjir Bali
- Rusia Diguncang Gempa Magnitudo 7,4, Ini Penyebabnya
Advertisement
Advertisement
