Darmin Nasution: Jadi Menko Harus Bisa Keras dan Menahan Diri

Harianjogja.com, JAKARTA– Menko Perekonomian Darmin Nasution menyatakan sebagai menko pihaknya harus bisa bijak dalam melihat situasi dan menciptakan titik temu di antara kementerian yang terlibat dalam satu urusan.

"Jadi menteri koordinator [menko] itu kadang harus bisa keras, kadang harus bisa menahan diri, kadang harus bisa menginjak kaki, tapi enggak pernah menginjak kepala," ujarnya dalam keynote speech peluncuran Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH), Rabu (9/10/2019).

Oleh karena itu, Darmin merasa tidak perlu bagi dirinya untuk menyampaikan keynote speech baru setelah Menteri KLHK Siti Nurbaya dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan keynote speech-nya masing-masing.

"Kalau sudah keynote speech dua dan keduanya adalah ahli di bidangnya maka jangan ditambah lagi keynote speech-nya. Pusing nanti," canda Darmin di hadapan hadirin.

Dalam pidatonya, Darmin mengungkapkan bahwa dalam pembangunan selalu terdapat dua aspek yakni aspek pertumbuhan ekonomi dan aspek lingkungan yang terkadang keduanya bisa saling bertentangan.

Demi pembangunan yang berkelanjutan, keduanya perlu berjalan beriringan dalam koridor yang disepakati oleh kementerian-kementerian terkait.

Oleh karena itu, BPDLH sangat penting untuk dibentuk karena selama ini pengelolaan dana lingkungan hidup masih belum optimal dalam mencapai targetnya.

Ke depan, Darmin berharap BPDLH dapat bekerjasama dengan berbagai pihak dalam rangka menggali sumber-sumber pendanaan dalam membiayai kegiatan-kegiatan yang dimandatkan.

“BPDLH diarahkan dapat menerapkan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dananya, serta memiliki standar tata kelola internasional,” ujar Darmin.

BPDLH dijadwalkan mulai aktif pada 1 Januari 2020 dan akan bekerja secara lintas sektor agar dapat dimanfaatkan oleh seluruh lapisan masyarakat.

Saat ini, sudah ada Komite Pengarah yang akan memberikan arah kebijakan dalam pengelolaan BPDLH yang diketuai oleh Menko Perekonomian dan terdiri dari 9 anggota yakni Menteri LHK selaku Wakil Ketua, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Menteri ESDM, Menteri Perhubungan, Menteri Pertanian, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Menteri Perindustrian, serta Menteri Kelautan dan Perikanan.

Adapun direksi dari Badan Layanan Umum (BLU) baru tersebut hingga saat ini masih belum ditunjuk dan diharapkan sudah bisa ditentukan pada akhir tahun 2019.

Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia