Advertisement
Darmin Nasution: Jadi Menko Harus Bisa Keras dan Menahan Diri
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA– Menko Perekonomian Darmin Nasution menyatakan sebagai menko pihaknya harus bisa bijak dalam melihat situasi dan menciptakan titik temu di antara kementerian yang terlibat dalam satu urusan.
"Jadi menteri koordinator [menko] itu kadang harus bisa keras, kadang harus bisa menahan diri, kadang harus bisa menginjak kaki, tapi enggak pernah menginjak kepala," ujarnya dalam keynote speech peluncuran Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH), Rabu (9/10/2019).
Advertisement
Oleh karena itu, Darmin merasa tidak perlu bagi dirinya untuk menyampaikan keynote speech baru setelah Menteri KLHK Siti Nurbaya dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan keynote speech-nya masing-masing.
"Kalau sudah keynote speech dua dan keduanya adalah ahli di bidangnya maka jangan ditambah lagi keynote speech-nya. Pusing nanti," canda Darmin di hadapan hadirin.
Dalam pidatonya, Darmin mengungkapkan bahwa dalam pembangunan selalu terdapat dua aspek yakni aspek pertumbuhan ekonomi dan aspek lingkungan yang terkadang keduanya bisa saling bertentangan.
Demi pembangunan yang berkelanjutan, keduanya perlu berjalan beriringan dalam koridor yang disepakati oleh kementerian-kementerian terkait.
Oleh karena itu, BPDLH sangat penting untuk dibentuk karena selama ini pengelolaan dana lingkungan hidup masih belum optimal dalam mencapai targetnya.
Ke depan, Darmin berharap BPDLH dapat bekerjasama dengan berbagai pihak dalam rangka menggali sumber-sumber pendanaan dalam membiayai kegiatan-kegiatan yang dimandatkan.
“BPDLH diarahkan dapat menerapkan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dananya, serta memiliki standar tata kelola internasional,” ujar Darmin.
BPDLH dijadwalkan mulai aktif pada 1 Januari 2020 dan akan bekerja secara lintas sektor agar dapat dimanfaatkan oleh seluruh lapisan masyarakat.
Saat ini, sudah ada Komite Pengarah yang akan memberikan arah kebijakan dalam pengelolaan BPDLH yang diketuai oleh Menko Perekonomian dan terdiri dari 9 anggota yakni Menteri LHK selaku Wakil Ketua, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Menteri ESDM, Menteri Perhubungan, Menteri Pertanian, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Menteri Perindustrian, serta Menteri Kelautan dan Perikanan.
Adapun direksi dari Badan Layanan Umum (BLU) baru tersebut hingga saat ini masih belum ditunjuk dan diharapkan sudah bisa ditentukan pada akhir tahun 2019.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Gelombang I Pemberangkatan Jemaah Calon Haji ke Tanah Suci Dijadwalkan 12 Mei 2024
- Diserang Israel, Iran Sebut Fasilitas Nuklir Aman dan Siap Membalas dengan Rudal
- Respons Serangan Israel, Iran Aktifkan Pertahanan Udara dan Tangguhkan Penerbangan Sipil
- Google Kembali Pecat Karyawan yang Protes Proyek Kerja Sama dengan Israel
- 2 Oknum Pegawai Lion Air Jadi Sindikat Narkoba, Begini Modus Operasinya
Advertisement
Tingkatkan Daya Saing, Pemkot Jogja Dorong Sertifikasi dan Legalitas Produk UMKM
Advertisement
Kota Isfahan Bukan Hanya Pusat Nuklir Iran tetapi juga Situs Warisan Budaya Dunia
Advertisement
Berita Populer
- Amankan Aksi Demo di Jakarta, Ribuan Personel Gabungan Polri, TNI dan Dishub Diterjunkan
- KPK Bakal Periksa Bupati Sidoarjo Hari Ini
- Ledakan di Isfahan Diklaim Karena Sistem Pertahanan Iran Aktif, Bukan Akibat Rudal Israel
- 2 Pesawat Penerbangan Sipil Ini Langsung Putar Haluan Hindari Serangan Israel ke Iran
- Gunung Ruang Erupsi, Penutupan Operasional Bandara Sam Ratulangi Diperpanjang
- Iran Bantah Penyebab Hancurnya Gedung Pembangkit Listrik Israel
- Pengakuan Warga Kota Isfahan, Terkait Kabar Israel Serang Iran
Advertisement
Advertisement