Advertisement
Masa Tugas Kabinet Berakhir 18 Hari Lagi, Presiden Minta Begini ...
Presiden Joko Widodo (kiri) didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla memimpin rapat kabinet terbatas. - Antara/Wahyu Putro A
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA — Presiden Joko Widodo telah meminta para menteri untuk tidak mengambil langkah strategis yang memiliki dampak jangka panjang dalam 18 hari terakhir masa tugas Kabinet Kerja periode 2014-2019. Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Kabinet Pramono Anung.
“Semuanya harus dilaporkan kepada Presiden dalam sidang rapat terbatas [ratas] maupun sidang kabinet, sehingga dengan demikian dalam waktu 18 hari ini adalah menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan yang belum terselesaikan,” kata Pramono dalam keterangan tertulis yang dirilis di laman Sekretariat Kabinet, Rabu (2/10/2019).
Advertisement
Salah satu contoh penyelesaian kebijakan itu antara lain ketika Presiden meminta Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution untuk menyelesaikan hal yang berkaitan dengan simplifikasi proses perizinan. Pada saat ini, pemerintah sedang menyusun Undang-undang Omnibus Law.
“Mudah-mudahan ini menjadi peninggalan kabinet ini kepada kabinet yang akan datang,” ujar politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini.
BACA JUGA
Pada saat ini, para menteri tidak bisa lagi mengambil kebijakan di sisa masa tugasnya hingga 20 Oktober 2019. Para menteri bisa mengambil kebijakan yang berdampak jangka panjang apabila mendapatkan izin dari Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla secara langsung.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Prabowo Izinkan WNA Pimpin BUMN, Ini Penjelasannya
Asrama Polri Kramat Jati Terbakar, Ternyata Ini Penyebabnya
Wakil Wali Kota Bandung Erwin Diperiksa Terkait Korupsi Anggaran 2025
MUI-DPR Akan Gelar Konferensi Asia Pasifik untuk Palestina
Advertisement
Perhiasan Dicuri dari Museum Louvre Masih Belum Ditemukan
KPK Periksa Anggora DPR RI Rajiv, Saksi Korupsi CSR BI
Menkes: CKG Menyasar 70 Juta Orang di 2025
Dasco Bertemu Abu Bakar Baasyir, Bahas Isu Kebangsaan
Pemilik Mobil Berlabel BGN Angkut Babi Akan Dilaporkan ke Polisi
Advertisement
Hasil Cek Kesehatan, 2 Juta Anak Indonesia Terkena Gangguan Mental
38 Pompa dan 1 Pesawat Dikerahkan untuk Atasi Banjir Semarang-Demak
Surat Kerja Sama yang Viral Ternyata Palsu, Ini Kata Kemendagri
ASEAN Tegaskan Tak Akan Kirim Pengamat ke Pemilu Myanmar
Kabar IKN Terkini, Dipastikan Capai Target Jadi Ibu Kota Politik 2028
Advertisement
MK Tolak Uji Materi Aturan Batas Usia Pemuda Jadi 40 Tahun
Berita Pilihan
- ASEAN Tegaskan Tak Akan Kirim Pengamat ke Pemilu Myanmar
- MK Tolak Uji Materi Aturan Batas Usia Pemuda Jadi 40 Tahun
- Proses Dekontaminasi Radioaktif 22 Pabrik di Cikande Selesai
- Imbas Shutdown, Dana Perumahan Militer AS Dialihkan untuk Gaji Tentara
- Soal Ritel Besar, Kemenko PM Susun Pemerataan Rantai Bisnis yang Adil
Advertisement
Ini Peta Kerawanan Potensi Bencana Hidrometeorologi di Gunungkidul
Advertisement
Desa Wisata Adat Osing Kemiren Banyuwangi Masuk Jaringan Terbaik Dunia
Advertisement
Berita Populer
- Anton Fase Pulih dari Cedera, Berpotensi Perkuat PSIM Jogja vs Persik
- Jumlah Penerima MBG Sentuh Angka 40 Juta di Akhir Oktober 2025
- Droping Air Bersih di Gunungkidul Dihentikan
- Masyarakat Diimbau Tak Tergiur Tawaran Lowongan Kerja di Medsos
- KPK Sita Mata Uang Asing di Korupsi Kuota Haji Era Menag Yaqut
- Penentuan UMK 2026, Survei KHL Sleman Hanya Dilakukan Semester II
- Rusia Sambut Baik Bergabungnya Timor Leste ke ASEAN
Advertisement
Advertisement
