Advertisement
Jadi Oposisi, PKS Catat Masalah Defisit JKN sampai Korupsi
PKS. - Harian Jogja
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR Mardani Ali Sera mencatat beberapa masalah untuk pemerintahan Jokowi jilid II bersama KH Ma'ruf Amin. Antara lain tentang masalah defisit Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), defisit perdagangan dan neraca keuangan, dan korupsi.
"Permasalahan defisit Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan perlu segera mendapat solusi yang tepat. Keuangan BPJS Kesehatan harus dibedah dan diaudit total," kata Mardani kepada wartawan di Jakarta, Jumat (4/10/2019).
Advertisement
Mardani mengatakan dengan manajemen yang profesional dan tidak untuk kegiatan yang populis, BPJS Kesehatan seharusnya menjadi lembaga pemangku kesehatan berkelas dunia karena memiliki peserta 192 juta orang.
Karena BPJS Kesehatan merupakan lembaga bentukan negara, Mardani menilai kebijakan BPJS Kesehatan juga seharusnya selaras dengan kebijakan Kementerian Kesehatan dan Kementerian Keuangan.
Terkait masalah defisit perdagangan dan neraca keuangan negara, Mardani menilai diperlukan langkah-langkah terobosan untuk mengatasinya.
"Defisit perdagangan dan neraca keuangan tidak akan bisa diatasi kecuali fundamental ekonomi Indonesia membaik. Industrialisasi, kemudahan investasi dan bisnis serta rasio pajak yang meningkat perlu diupayakan melalui literasi dan penegakan hukum," tuturnya.
Tentang korupsi, Mardani mengatakan sudah seperti kanker yang terus ada di Indonesia. Karena itu, perlu gagasan dan aksi yang tegas dan berani.
"Untuk menangani korupsi, maka Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus diperkuat. Bukan malah melemahkan dengan merevisi Undang-undang KPK ," katanya.
Mardani mengatakan partainya akan konsisten untuk menjadi oposisi yang kritis dan konstruktif terhadap pemerintahan Joko Widodo-KH Ma'ruf Amin.
"PKS akan istiqomah mengawal demokrasi yang tegak di Indonesia melalui proses check and balance," katanya.*
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Hormati DPR, Zendhy Kusuma Ingatkan Efek Cyberbullying di Kasus Viral
Status Gunung Tambora Naik ke Waspada, Gempa Vulkanik Meningkat
Kesaksian WNI di Teheran: Hampir Setiap Hari Ada Serangan Rudal
OTT KPK: Uang Ratusan Juta Disita, Bupati Rejang Lebong Jadi Tersangka
Advertisement
Prabowo: Perdamaian Dunia Butuh Keadilan dan Kesejahteraan
THR ASN 2026 Mulai Cair, Kemenkeu Salurkan Rp11,16 Triliun
Reformasi Polri Perlu Diperkuat untuk Kembalikan Kepercayaan Publik
Dari Jakarta ke Prambanan, Indosat Pecahkan Rekor Podcast dalam Bus
Blokade Gaza Diperketat Israel, Pasokan Makanan dan BBM Terancam
Advertisement
Seleksi Pimpinan OJK Dipercepat Imbas Gejolak Perang Timur Tengah
Kasus Malaria di Timika Capai 7.233 pada 2025, Kebun Siri Tertinggi
DPR Ungkap Kriteria Calon Komisioner OJK, Uji Kelayakan Digelar
Bapisus Bahas Dampak Perang Iran-AS terhadap Pangan dan Energi
14 Ton Daging Ayam Surabaya Ditolak di Jayapura karena Tercemar
Advertisement
Prabowo Panggil Menteri Bahas Kondisi Ekonomi di Istana
Berita Pilihan
- OTT KPK: Uang Ratusan Juta Disita, Bupati Rejang Lebong Jadi Tersangka
- THR ASN 2026 Mulai Cair, Kemenkeu Salurkan Rp11,16 Triliun
- BPOM Selidiki Penjualan Tramadol Bebas di Warung-Warung
- KPK Periksa Budi Karya Sumadi Terkait Dugaan Korupsi Proyek Kereta Api
- Prabowo: Indonesia Aman Pangan di Tengah Krisis Global
Advertisement
Jadwal SIM Keliling di Sleman Rabu 11 Maret 2026, Cek Lokasinya
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Maret 2026, 1.880 Hektare Lahan Padi di Kulonprogo Panen
- TikTok Batal Ditutup di Kanada, Operasi Lanjut dengan Pengawasan Ketat
- Prediksi Bhayangkara FC vs Arema FC: Duel Krusial Papan Tengah
- Harga Emas Pegadaian: UBS Rp3,05 Juta dan Galeri24 Rp3,03 Juta
- Trump Ancam Iran: AS Akan Balas 20 Kali Lipat Jika Selat Hormuz Diblo
- KPK Tangkap Bupati Rejang Lebong Terkait Dugaan Fee Proyek
- Profil Muhammad Fikri Thobari, Bupati Rejang Lebong yang Terjaring OTT
Advertisement
Advertisement
