Advertisement
Moeldoko: Buzzer Sudah Tak Diperlukan
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko - JIBI/Bisnis Indonesia/Dwi Prasetya
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA--Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko mengatakan keberadaan buzzer atau pendengung sudah tak diperlukan karena Pemilu 2019 sudah rampung.
"Ya justru itu, buzzer ini kan muncul karena perjuangan, menjaga marwah pemimpinnya. Tetapi sekali lagi bahwa dalam situasi ini, relatif sudah enggak perlu lagi buzzer-buzzeran," katanya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jumat (4/10/2019).
Advertisement
Menurut dia, yang diperlukan saat ini, adalah dukungan-dukungan politik yang lebih membangun, bukannya dukungan politik yang bersifat destruktif. Moeldoko mengatakan para buzzer perlu ditertibkan, tetapi langkah tersebut bukan menjadi kewenangannya karena buzzer tidak ada dalam struktut administrasi Istana.
"Memang secara administrasi juga kamitidak membuat itu. Kami tidak membuat struktur sama sekali, enggak ada, tapi itu [buzzer] berkembang masing-masing. Namun demikian yang perlu kita pahami bersama bahwa kita bernegara perlu suasana yang nyaman," tekannya.
"Semangat mendukung idolanya memang diperbolehkan, tetapi semangat membangun kebencian harus dihilangkan."
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Presiden Prabowo Jadi Inspektur Upacara HUT Ke-79 Bhayangkara
Daftar Perombakan Direksi Garuda Indonesia: Mawardi Yahya Jadi Komisaris
Danantara Bidik Industri Media dan Hiburan untuk Tambah Penerimaan Negara
Advertisement
Kementrans Berjanji Tuntaskan Penerbitan SHM 129.553 Bidang Lahan Transmigran
Advertisement
Pakar Hukum Sebut Revisi UU Pemilu Wajib Memasukkan Putusan MK
Pemerintah Sebut Makan Bergizi Gratis Telah Menjangkau 5,58 Juta Orang
Program Cek Kesehatan Gratis Tak Ada Kabar, Pemda Diminta Mengecek
Advertisement
Berita Pilihan
- Pemerintah Sebut Makan Bergizi Gratis Telah Menjangkau 5,58 Juta Orang
- Pemilu dan Pilkada Diputuskan Diadakan Terpisah, DPR Pertanyakan Posisi Mahkamah Konstitusi
- Terungkap, Mantan Wali Kota Semarang Mbak Ita Melarang Pegawai Bapenda Hindari Panggilan KPK
- Sidang Suap Mantan Wali Kota Semarang, Kepala Bapenda Setor Rp1,2 Miliar ke Mbak Ita
- Pasangan Gay di Lamongan Dicokok Polisi Karena Bikin Konten Pornografi di FB-MiChat
Advertisement
Kementerian ATR/BPN Bantah Isu 2026 Tanah Tak Bersertifikat Diambil Negara, Dirjen PHPT: Itu Tidak Benar
Advertisement
Kampung Wisata Bisa Jadi Referensi Kunjungan Saat Liburan Sekolah
Advertisement
Berita Populer
- Iran Kirim Surat ke PBB, Minta AS dan Israel Tanggung Jawab atas Agresi
- Donald Trump Sebut Iran Punya 4 Situs Nuklir Utama
- Polda Lampung Tindak 693 kendaraan ODOL
- Guru Ngaji di Jaksel Cabuli 10 Santri Perempuan, Begini Modusnya
- Satgas Pangan Panggil Produsen 212 Merek Beras Nakal Hari Ini
- Langgar Hukum Internasional, Indonesia Kecam Serangan ke Iran
- Indonesia Waspadai Penutupan Selat Hormuz
Advertisement
Advertisement
