Advertisement
Pemprov Bikin Anggaran Antivirus Rp12 Miliar, Begini Komentar PSI ...
Ilustrasi uang. - Bisnis/Rachman
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Pengadaan antivirus komputer yang mencapai milyaran rupiah membuat Partai Solidaritas Indonesia (PSI) angkat bicara.
Menurut anggota DPRD DKI dari fraksi PSI, William Aditya Sarana, antivirus itu termasuk dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta 2020.
Advertisement
Menurut William, anggaran untuk antivirus itu mencapai Rp12 miliar. Jumlah tersebut dianggapnya tidak masuk akal.
William menjelaskan, sekitar tahun 2016-2018 Pemprov DKI hanya menyewa antivirus. Anggarannya juga hanya berkisar Rp100-200 juta.
"Antivirus itu waktu itu kita sewa Rp200 jutaan. Sebenarnya dari 2016-2018 kita sewa, cuma Rp100-200 [juta] gitu. Sekarang mau beli sekitar Rp12 miliar," ujar William di gedung DPRD, Kamis (3/10/2019).
Berdasarkan data KUA PPAS yang diterima Suara.com, anggaran anti virus itu masuk ke dalam salah satu program bernama penyediaan licensi perangkat lunak dan anti virus. Plafon anggaran sementara tertulis Rp 12,9 miliar.
Namun anggaran tersebut tidak hanya untuk anti virus saja. Terdapat target tiga pengadaan yang menggunakan anggaran tersebut. Meskipun jumlah khusus untuk antivirus tidak disebutkan.
William mengaku akan memeriksanya lagi bersama Komisi A bidang pemerintah. Menurutnya jumlah tersebut sudah terbilang besar dan berpotensi hanya membuang anggaran.
"Nanti pas rapat komisi kita perjelas Rp12 miliar apa saja, kenapa harus beli dari pada sewa. Harus dipertanggungjawabkan sih," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : suara.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
KPK: Ada Ketidaksingkronan RUU KUHAP dan UU KPK
Advertisement
KEK Batang Harus Jadi Jantung Ekonomi Nasional
Gunung Lewotobi Laki-laki Alami Dua Kali Letusan pada Jumat
Kejaksaan Agung Periksa Lagi Nadiem Makarim pada 15 Juli 2025
Begini Alur Kuota Haji 2026 dari Arab Saudi untuk Indonesia, Kata Istana
Aceh Diguncang Gempa Magnitudo 5,1, Begini Penjelasan BMKG
Advertisement
Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
Advertisement
Berita Pilihan
- Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
- Top Ten News Harianjogja.com, Sabtu 12 Juli 2025: Dari Tom Lembong Sampai Harganas
- Pangkas Birokrasi Federal, Donald Trump Pecat 1.300 Pegawai Departemen Luar Negeri
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
Advertisement
Ruas JJLS Baron Ambles, Pengguna Jalan Diminta Berhati-Hati
Advertisement
Tren Baru Libur Sekolah ke Jogja Mengarah ke Quality Tourism
Advertisement
Berita Populer
- BGN Minta Anggaran Makan Bergizi Gratis Ditambah Jadi Rp335 Triliun
- Polda Metro Jaya Targetkan Penyelidikan Kasus Kematian Diplomat Staf Kemenlu Rampung dalam Sepekan
- Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
- Tersangka Korupsi Minyak Mentah Riza Chalid Diduga Sudah Berada di Singapura, Kejagung Masukkan ke Daftar Cekal
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Advertisement
Advertisement
