Advertisement
Pemprov Bikin Anggaran Antivirus Rp12 Miliar, Begini Komentar PSI ...
Ilustrasi uang. - Bisnis/Rachman
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Pengadaan antivirus komputer yang mencapai milyaran rupiah membuat Partai Solidaritas Indonesia (PSI) angkat bicara.
Menurut anggota DPRD DKI dari fraksi PSI, William Aditya Sarana, antivirus itu termasuk dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta 2020.
Advertisement
Menurut William, anggaran untuk antivirus itu mencapai Rp12 miliar. Jumlah tersebut dianggapnya tidak masuk akal.
William menjelaskan, sekitar tahun 2016-2018 Pemprov DKI hanya menyewa antivirus. Anggarannya juga hanya berkisar Rp100-200 juta.
BACA JUGA
"Antivirus itu waktu itu kita sewa Rp200 jutaan. Sebenarnya dari 2016-2018 kita sewa, cuma Rp100-200 [juta] gitu. Sekarang mau beli sekitar Rp12 miliar," ujar William di gedung DPRD, Kamis (3/10/2019).
Berdasarkan data KUA PPAS yang diterima Suara.com, anggaran anti virus itu masuk ke dalam salah satu program bernama penyediaan licensi perangkat lunak dan anti virus. Plafon anggaran sementara tertulis Rp 12,9 miliar.
Namun anggaran tersebut tidak hanya untuk anti virus saja. Terdapat target tiga pengadaan yang menggunakan anggaran tersebut. Meskipun jumlah khusus untuk antivirus tidak disebutkan.
William mengaku akan memeriksanya lagi bersama Komisi A bidang pemerintah. Menurutnya jumlah tersebut sudah terbilang besar dan berpotensi hanya membuang anggaran.
"Nanti pas rapat komisi kita perjelas Rp12 miliar apa saja, kenapa harus beli dari pada sewa. Harus dipertanggungjawabkan sih," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : suara.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Trump Ingin Konflik Iran Cepat Usai, Tekanan Justru Meningkat
- Pelecehan Berlangsung 8 Tahun, DPR Kejar Keadilan Korban Syekh AM
- Sebelum ke Beijing, Trump Kejar Gencatan Senjata dengan Iran
- Deadline LHKPN 31 Maret: 96.000 Pejabat Belum Lapor Harta Kekayaan
- Panic Buying di Jepang, Tisu Toilet Ludes Dipicu Konflik Timur Tengah
Advertisement
Leptospirosis Gunungkidul Makan Korban, Petani Diminta Hati-hati
Advertisement
Bioskop Nyaman Rp5 Ribu di Museum Sonobudoyo Masih Sepi Peminat
Advertisement
Berita Populer
- Baru Terima SK, Puluhan ASN Gunungkidul Diminta Turun ke Warga
- Pemerintah Berupaya BBM Subsidi Tetap Aman Saat Dunia Bergejolak
- Tubuh Sering Lelah Bisa Jadi Tanda Kurang Vitamin D
- Parkir Liar di Sirip Malioboro Picu Macet Parah saat Libur Lebaran
- Ferrari Tuduh Mercedes Gunakan Sayap Ilegal di Formula 1 2026
- Imbas Konflik Timur Tengah, Philippine Airlines Terpaksa Setop 5 Rute
- Italia Terancam Absen Lagi, Play-Off Jadi Penentuan Nasib
Advertisement
Advertisement







