Advertisement
Separuh Anggota DPR Pengusaha, Ini Kata PKS
Suasana pelantikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) periode 2019-2024 di Ruang Rapat Paripurna, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Bisnis - Nurul Hidayat
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA – Setengah dari total anggota Dewan Perwakilan Rakyat periode 2019—2024 berlatar belakang pengusaha. Dikhawatirkan membuat mereka ada konflik kepentingan.
Bendahara Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Aboe Bakar Al Habsyi mengatakaan bahwa pada prinsipnya semua orang berhak menjadi anggota parlemen. Berbagai macam latar belakang membuatnya lebih bagus.
Advertisement
“Artinya dia ada jam terbang dan pengalaman. Tinggal konsentrasi dia itu apa,” katanya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (2/10/2019).
Aboe menjelaskan bahwa para anggota DPR harus paham inti tugas mereka adalah legislasi. Mereka harus mampu membawa pikiran cerdas demi kepentingan bangsa.
Keuntungan anggota DPR yang berlatar pebisnis bisa memberikan kontrol dan pengawasan berdasarkan pengalamannya. Tapi ini berlaku apabila memang mereka benar-benar pengusaha murni yang tidak memanfaatkan jabatan.
Oleh karena itu, Aboe tidak bisa memastikan bahwa pengusaha bebas dari kepentingan pribadi.
“Kita tidak bisa bilang tidak ada [kepentingan]. Tapi kalau kita kita bilang itu seperti adanya juga tidak bagus. Ya, kan semuanya belum tentu. Selama itu positif dan juga tidak melanggar undang-undang, sah saja,” jelasnya.
Berdasarkan hasil penelusuran Yayasan Auriga Nusantara dan Tempo, ada 262 orang atau 45,5 persen dari 575 anggota DPR menduduki posisi penting di perusahaan.
Jumlah ini bisa bertambah karena masih ada sumber data yang belum bisa diakses. Temuan ini hanya menghitung data perseroan terbatas dan tidak mencakup persekutuan komanditer (CV) dan usaha dagang (UD).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
KJRI Upayakan Pemulangan 7 Jenazah TKI dari Malaysia
Pilkada 2024: Megawati Akan Mencoblos di TPS Kebagusan
KPK Sita Rp7 Miliar dari OTT Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah
Advertisement
Pemerintah Diminta Memperkuat Perlindungan Data Pribadi
Polisi Tembak Polisi di Solok Selatan, Ini Motifnya
Ini Cara Mengecek DPT Online Pilkada 2024
Pemerintah Bakal Gunakan Data Tunggal BPS untuk Pengentasan Kemiskinan
Advertisement
Kena OTT KPK, Gubernur Bengkulu Dibawa ke Jakarta untuk Pemeriksaan
Prancis Didesak Tangkap Netanyahu Sesuai Putusan ICC
Ruko Penjual Beras di Godean Dapat Banyak Karangan Bunga Bikin Kaget Warga
Menkes Budi Gunadi Kaget Banyak Anak Indonesia Terkena Diabetes Tipe 1
Masuk Masa Tenang Pilkada 2024, Bawaslu Ingatkan Tidak Ada Lagi APK
Advertisement
Berita Pilihan
- Walhi Minta Kasus Polisi Tembak Polisi di Solok Jadi Momentum Berantas Penjahat Lingkungan
- KPK Sebut OTT di Bengkulu Terkait Pungutan Pendanaan Pilkada
- Terkait Pemulangan Mary Jane, Filipina Sebut Indonesia Tidak Minta Imbalan
- Polisi Tembak Polisi hingga Tewas di Solok, Polda Sumbar Dalami Motifnya
- Eks Bupati Biak Ditangkap Terkait Kasus Pelecehan Anak di Bawah Umur
Advertisement
Pengawas Pilkada Lakukan Pemantauan Potensi Pelanggaran di Masa Tenang
Advertisement
Ini Lima Desa Wisata Paling Mudah Diakses Wisatawan Menurut UN Tourism
Advertisement
Berita Populer
- BMKG Imbau Masyarakat Waspadai Potensi Cuaca Ekstrem Periode Natal 2024 dan Tahun Baru 2025
- Ruang Kelas Ambruk Saat Pembelajaran, 2 Siswa Terluka
- Erdogan Desak Negara Dunia Terapkan Putusan Penangkapan Netanyahu
- Puncak Musim Hujan Diprediksi Terjadi pada November 2024 hingga Februari 2025
- Gunung Ibu di Halmahera Erupsi, Keluarkan Api Setinggi 350 Meter
- KPK Sebut OTT di Bengkulu Terkait Pungutan Pendanaan Pilkada
- Indonesia dan Uni Emirat Arab Sepakati Kerja Sama Energi
Advertisement
Advertisement
