Advertisement
Separuh Anggota DPR Pengusaha, Ini Kata PKS
Suasana pelantikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) periode 2019-2024 di Ruang Rapat Paripurna, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Bisnis - Nurul Hidayat
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA – Setengah dari total anggota Dewan Perwakilan Rakyat periode 2019—2024 berlatar belakang pengusaha. Dikhawatirkan membuat mereka ada konflik kepentingan.
Bendahara Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Aboe Bakar Al Habsyi mengatakaan bahwa pada prinsipnya semua orang berhak menjadi anggota parlemen. Berbagai macam latar belakang membuatnya lebih bagus.
Advertisement
“Artinya dia ada jam terbang dan pengalaman. Tinggal konsentrasi dia itu apa,” katanya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (2/10/2019).
Aboe menjelaskan bahwa para anggota DPR harus paham inti tugas mereka adalah legislasi. Mereka harus mampu membawa pikiran cerdas demi kepentingan bangsa.
Keuntungan anggota DPR yang berlatar pebisnis bisa memberikan kontrol dan pengawasan berdasarkan pengalamannya. Tapi ini berlaku apabila memang mereka benar-benar pengusaha murni yang tidak memanfaatkan jabatan.
Oleh karena itu, Aboe tidak bisa memastikan bahwa pengusaha bebas dari kepentingan pribadi.
“Kita tidak bisa bilang tidak ada [kepentingan]. Tapi kalau kita kita bilang itu seperti adanya juga tidak bagus. Ya, kan semuanya belum tentu. Selama itu positif dan juga tidak melanggar undang-undang, sah saja,” jelasnya.
Berdasarkan hasil penelusuran Yayasan Auriga Nusantara dan Tempo, ada 262 orang atau 45,5 persen dari 575 anggota DPR menduduki posisi penting di perusahaan.
Jumlah ini bisa bertambah karena masih ada sumber data yang belum bisa diakses. Temuan ini hanya menghitung data perseroan terbatas dan tidak mencakup persekutuan komanditer (CV) dan usaha dagang (UD).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Inggris Akan Kerahkan Jet Tempur ke Polandia
Menhub Komitmen Perkuat Keselamatan Semua Moda Transportasi
100.000 Personel TNI Dikerahkan untuk Perayaan HUT ke-80 di Monas
Daftar 23 Negara Dukung Deklarasi Palestina Merdeka
Advertisement
KPK Ungkap Kuota Khusus Haji Dijual Sesama Biro
DPR RI Desak Mendagri Tito Hentikan Efisiensi Dana Transfer ke Daerah
BNPB Ingatkan Banjir Bali Bisa Terulang
Merespons Ancaman Tarif Trump, China: Ini Pemaksaan Ekonomi
Mahmoud Abbas Desak Internasional Bertanggungjawab Atas Kejahatan Israel
Advertisement
100 Ribu WNI di AS Belum Lapor ke Kedutaan
Malaysia Serukan Negara Dunia Akhiri Hubungan dengan Israel
Kemenag dan Kemenkes Perkuat Program Pesantren Sehat
Menteri Koperasi Minta Tambahan Anggaran untuk Kopdes Merah Putih
600 Ribu Rekening Bermasalah Bisa Dapat Bansos, Ini Syaratnya
Advertisement
Transparansi Pemilu, DPR Pertanyakan Dokumen Capres yang Dibatasi
Berita Pilihan
- Puluhan Ribu Warga Turki Turun ke Jalan, Tuntut Erdogan Mundur
- Hidup Jadi Tenang di 9 Negara yang Tak Punya Utang
- Menkeu Purbaya Jamin Bunga Ringan untuk Pinjaman Kopdes ke Himbara
- Ini Duduk Perkara Temuan BPK Soal Proyek Tol CMNP yang Menyeret Anak Jusuf Hamka
- PT PMT Disegel KLH, Diduga Sumber Cemaran Zat Radioaktif
Advertisement
Baznas RI Turun Tangan Bantu Perbaikan Gizi Balita di Kulonprogo
Advertisement
Pemkab Boyolali Bangun Pedestrian Mirip Kawasan Malioboro Jogja
Advertisement
Berita Populer
- Polisi Selidiki Penyebab Kecelakaan Maut Bus Rombongan Rumah Sakit Bina Sehat
- Polisi Peru Tangkap Komplotan Pembunuh Diplomat Indonesia Zetro Purba
- Wasekjen PDIP Yoseph Aryo Dipanggil KPK Sebagai Saksi Kasus DJKA
- Hubungan Venezuela-AS Memanas, Ini Penyebabnya
- Bali Kembali Banjir, Kini Sampai ke Canggu
- Hari Ini Ada Demo, Polisi Kerahkan 4.562 Personel Amankan Jakarta
- PT PMT Disegel KLH, Diduga Sumber Cemaran Zat Radioaktif
Advertisement
Advertisement
