Advertisement
Separuh Anggota DPR Pengusaha, Ini Kata PKS
Suasana pelantikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) periode 2019-2024 di Ruang Rapat Paripurna, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Bisnis - Nurul Hidayat
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA – Setengah dari total anggota Dewan Perwakilan Rakyat periode 2019—2024 berlatar belakang pengusaha. Dikhawatirkan membuat mereka ada konflik kepentingan.
Bendahara Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Aboe Bakar Al Habsyi mengatakaan bahwa pada prinsipnya semua orang berhak menjadi anggota parlemen. Berbagai macam latar belakang membuatnya lebih bagus.
Advertisement
“Artinya dia ada jam terbang dan pengalaman. Tinggal konsentrasi dia itu apa,” katanya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (2/10/2019).
Aboe menjelaskan bahwa para anggota DPR harus paham inti tugas mereka adalah legislasi. Mereka harus mampu membawa pikiran cerdas demi kepentingan bangsa.
Keuntungan anggota DPR yang berlatar pebisnis bisa memberikan kontrol dan pengawasan berdasarkan pengalamannya. Tapi ini berlaku apabila memang mereka benar-benar pengusaha murni yang tidak memanfaatkan jabatan.
Oleh karena itu, Aboe tidak bisa memastikan bahwa pengusaha bebas dari kepentingan pribadi.
“Kita tidak bisa bilang tidak ada [kepentingan]. Tapi kalau kita kita bilang itu seperti adanya juga tidak bagus. Ya, kan semuanya belum tentu. Selama itu positif dan juga tidak melanggar undang-undang, sah saja,” jelasnya.
Berdasarkan hasil penelusuran Yayasan Auriga Nusantara dan Tempo, ada 262 orang atau 45,5 persen dari 575 anggota DPR menduduki posisi penting di perusahaan.
Jumlah ini bisa bertambah karena masih ada sumber data yang belum bisa diakses. Temuan ini hanya menghitung data perseroan terbatas dan tidak mencakup persekutuan komanditer (CV) dan usaha dagang (UD).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Danantara Bidik Industri Media dan Hiburan untuk Tambah Penerimaan Negara
Advertisement
Pakar Hukum Sebut Revisi UU Pemilu Wajib Memasukkan Putusan MK
Pemerintah Sebut Makan Bergizi Gratis Telah Menjangkau 5,58 Juta Orang
Advertisement
Program Cek Kesehatan Gratis Tak Ada Kabar, Pemda Diminta Mengecek
Advertisement
Menteri PANRB Tegaskan ASN Tak Boleh WFA, yang Diperbolehkan FWA
Berita Pilihan
- Pemerintah Sebut Makan Bergizi Gratis Telah Menjangkau 5,58 Juta Orang
- Pemilu dan Pilkada Diputuskan Diadakan Terpisah, DPR Pertanyakan Posisi Mahkamah Konstitusi
- Terungkap, Mantan Wali Kota Semarang Mbak Ita Melarang Pegawai Bapenda Hindari Panggilan KPK
- Sidang Suap Mantan Wali Kota Semarang, Kepala Bapenda Setor Rp1,2 Miliar ke Mbak Ita
- Pasangan Gay di Lamongan Dicokok Polisi Karena Bikin Konten Pornografi di FB-MiChat
Advertisement
Top Ten News Harianjogja.com, Selasa 1 Juli 2025: Imbauan Sultan, SPMB Jogja, Ganti Rugi Tol Jogja hingga Pajak Belanja Online
Advertisement
Kampung Wisata Bisa Jadi Referensi Kunjungan Saat Liburan Sekolah
Advertisement
Berita Populer
- Pemerintah Klaim Megaproyek Baterai Kendaraan Listrik di Karawang Serap 8 Ribu Tenaga Kerja
- Palestina Minta Internasional Desak Penghentian Kekerasan oleh Pemukim Israel di Tepi Barat
- Hujan Ringan Selimuti Sejumlah Kota Besar Hari Ini Senin 30 Juni 2025
- Paket Makan Bergizi Gratis Selama Liburan Sekolah, dari Roti, Telur, hingga Buah
- Iran Kirim Surat ke PBB, Minta AS dan Israel Tanggung Jawab atas Agresi
- Donald Trump Sebut Iran Punya 4 Situs Nuklir Utama
- Polda Lampung Tindak 693 kendaraan ODOL
Advertisement
Advertisement
