Advertisement
20 Perusahaan Asing Disegel Terkait Karhutla, 5 Sudah Jadi Tersangka

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA — Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menetapkan 5 dari 20 perusahaan asing sebagai tersangka kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Kelima perusahaan tersebut terdiri dari 3 perusahaan sawit asal Malaysia, PT AER di Ketapang (Kalimantan Barat), PT ABP di Ketapang (Kalbar), dan PT IGP di Landak (Kalbar). Kemudian perusahaan sawit asal Singapura, PT AUS di Katingan (Kalimantan Tengah), dan PT NPC, perusahaan sawit penyertaan modal asing (PMA) di Kutai Timur (Kalimantan Timur).
Advertisement
Sementara itu yang masih dalam penyelidikan, yakni PT MJSP (perkebunan), PT SIA (sawit), PT API (sawit), dan PT KGP (sawit), PT SP (HTI), PT GH (HTI), PT, SMA (sawit), PT, HKI (HTI), PT KAL (sawit), PT FI (HTI), PT AAI (sawit), dan PT WAJ (sawit), PT GMU (sawit), PT SKS (sawit), dan PT RKA (sawit).
"Dari 64 yang kami segel, data sementara ada 20 perusahaan asing. Sebagian besar dari Malaysia dan Singapura," ujar Dirjen Penegakan Hukum KLHK Rasio Ridho Sani, Selasa (1/10/2019).
Dalam proses penegakkan hukum ini, Rasio menegaskan pihaknya tidak membeda-bedakan apakah korporasi tersebut berasal dari luar negeri atau dalam negeri. Mereka akan dihukum sesuai dengan pelanggaran yang telah dilakukan dalam kasus karhutla.
"Siapapun yang lakukan karhutla harus bertanggung jawab," tegasnya.
Menurutnya, perusahaan yang terbukti lahannya terbakar tidak bisa mengelak. Pasalnya, Dirjen Gakkum KLHK bisa menelusuri melalui jejak forensik, baik dari lokasi, waktu, dan luas area terbakar. "Mereka enggak akan bisa lari," sebut Rasio.
Dalam penanganan karhutla, lanjut Rasio, pihaknya tidak mau main-main. Sebab, karhutla berdampak langsung kepada masyarakat, ekosistem, ekonomi, dan wilayah di sekitarnya.
Untuk itu, skala penegakkan hukum akan diperluas dengan mengupayakan pemidanaan tambahan untuk menimbulkan efek jera, yakni berupa perampasan keuntungan yang diperoleh korporasi dari aksi pembakaran hutan.
Rasio juga mengajak seluruh pemerintah daerah melakukan pengawasan secara rutin terhadap korporasi yang telah diberi izin. Jika dilakukan dengan intensif, dia yakin karhutla bisa dicegah.
Penegakkan sanksi administratif juga perlu dilakukan mengingat jangka waktunya yang paling cepat dalam penindakan karhutla. Lain halnya dengan instrumen perdata dan pidana yang memerlukan waktu karena diproses di pengadilan.
"Kami perlu dorong skala penindakan administratif terhadap pejabat pemberi izin. Mereka bisa menghentikan kegiatan, pembekuan izin, dan pencabutan izin," tutur Rasio.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Kementerian HAM Menjadi Penjamin Pelaku Persekusi Retret, DPR Bertanya Alasannya
- Kementerian Sosial Pastikan Pembangunan 100 Sekolah Rakyat Dimulai September 2025
- KPK akan Pelajari Dokumen Terkait Kunjungan Istri Menteri UMKM ke Eropa
- Donald Trump Ingin Gelar UFC di Gedung Putih
- Indonesia Siap Borong Alutsista dari AS
Advertisement

Top Ten News Harianjogja.com, Minggu 6 Juli 2025: Kasus Mas-mas Pelayaran, Kapolda DIY Digugat hingga Sekolah Kekurangan Siswa
Advertisement

Kampung Wisata Bisa Jadi Referensi Kunjungan Saat Liburan Sekolah
Advertisement
Berita Populer
- 3 Event Balap Akan Digelar di Sirkuit Mandalika di Bulan Juli 2025
- 500 Ribu Orang Terdampak Aksi Mogok Petugas di Bandara Prancis
- 29 Penumpang KMP Tunu Pratama Jaya Masih Belum Ditemukan, SAR Lanjutkan Pencarian
- Gempa Jepang: Warga Panik dengan Ramalan Komik Manga, Pemerintah Setempat Bantah Ada Keterkaitan
- Kebakaran di California AS Meluas hingga 70.800 Hektare Lahan
- 1.469 Guru Siap Mengajar di 100 Sekolah Rakyat
- Hamas Sambut Baik Rencana Gencatan Senjata dengan Israel
Advertisement
Advertisement