Advertisement
Amnesty Internasional Nilai Polisi Sangat Represif Menangani Demonstrasi Mahasiswa
Polisi memukuli mahasiswa saat terjadi bentrok di depan kantor DPRD Sulsel, Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa (24/9 - 2019). / Antara Foto.
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA--Manager Kampanye Amnesty International Indonesia, Puri Kencana Putri menilai tindakan Kapolres Jakarta Pusat, Kombes Harry Kurniawan saat menangani sekumpulan mahasiswa yang berdemonstrasi di depan Gedung DPR, Jakarta sangat represif.
Puri menyebut, yang bersangkutan tidak menjalani peraturan Kapolri nomor 8 tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian RI. Sebab, dia dalam mengendalikan demonstran langsung melakukan tindakan tegas, tanpa ada peringatan atau imbauan terlebih dahulu.
Advertisement
"Kami pertanyakan apa ukuran dari Kapolres Jakarta Pusat sebagai komandan kompi disana yang kemudian mengawal kepolisian dan Brimob untuk mengambil status warna merah, sehingga terjadi aksi penyemprotan water canon dan lemparan gas air mata," kata Puri di Gedung LBH, Jakarta Pusat, Rabu (25/9/2019).
Ia menyayangkan tindakan yang dilakukan oleh Harry yang memutuskan untuk langsung mengambil tindakan brutal kepada mahasiswa saat melangsungkan aksi demonstrasi di depang gedung parlemen.
BACA JUGA
"Nah konteks pengendalian massa ini yang terjadi dinamikanya selama dua hari terakhir sejak senin hingga Selasa kemarin itu memang ternyata tidak mampu dikelola oleh kepolisian," ujarnya.
Menurut dia, langkah yang diambil oleh Harry saat menangani mahasiswa dengan massa aksi 21-22 Mei sangat berbeda. Saat itu, dia sedikit bersabar, dengan melakukan negosiasi ke kordinator, sebelum akhirnya mengambil tindakan represif ke peserta aksi.
"Tapi sepertinya Kapolres Hary tidak mampu kemudian melakukan proses negosiasi kepada para demonstran yang berada di mobil komando tersebut tidak ada misalkan ucapan-ucapan yang persuasif yang dikeluarkan Kapolres hari yang sebagaimana kita lihat beberapa bulan yang lalu kepada kelompok-kelompok yang melakukan aksi yang serupa juga dengan aksi kemarin," kata dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
UMK Jawa Timur 2026 Naik Rata-Rata 6 Persen Lebih
Prabowo Siap Taruhkan Hidup demi Berantas Korupsi
PTDI-BRIN Perkuat Ekosistem Industri Dirgantara Nasional
OTT KPK, Jaksa Agung Pastikan Empat Jaksa Ditindak Tegas
Advertisement
Libur Nataru, Contraflow Diberlakukan di Tol Jakarta-Cikampek
Tinjau Stasiun Tawang, Wapres Salurkan Sembako
AS Ubah Aturan Visa H-1B, Utamakan Gaji dan Keahlian Tinggi
IKN Dinilai Jadi Referensi Pembangunan Kota Masa Depan
KPK Dalami Dugaan Suap Proyek Era Bupati Bekasi Sebelumnya
Advertisement
Katedral Jakarta Gelar Misa Natal Khusus Lansia Perdana
Gus Yahya Pastikan Hadiri Silaturahim Kiai Sepuh NU di Lirboyo
KPK Cek Informasi Dugaan Aliran Dana Bank BJB ke Aura Kasih
Pengungsi Bencana Sumatera Bakal Terima BLT Minimal Rp8 Juta
Waspada Hujan Petir, BMKG Rilis Prakiraan Cuaca Kamis Ini
Advertisement
Libur Nataru, Arus Lalu Lintas Tol Cipali Ramai Lancar
Berita Pilihan
- Satgas PKH Selamatkan Rp6 Triliun, Prabowo: Jangan Mau Dilobi
- Puncak Arus Nataru, Hampir 1 Juta Kendaraan Tinggalkan Jabodetabek
- 25 Rest Area di Jalur Tol Jateng Siap Layani Arus Nataru
- Krisis Air Melanda Iran, Presiden Akui Situasi Kritis
- BMKG Ingatkan Potensi Gelombang Tinggi di Pesisir Selatan Indonesia
Advertisement
Makna Natal Ditekankan dalam Misa Malam di FX Kiduloji Jogja
Advertisement
Jogja Puncaki Urutan Destinasi Favorit Liburan Keluarga Akhir Tahun
Advertisement
Berita Populer
- Rusia Kecam Blokade Minyak AS terhadap Venezuela
- DIY Tunda Penerapan UMSP, Fokus Kawal UMP 2026
- Lonjakan Nataru, KCIC Catat Penumpang Whoosh Naik Tajam
- KPK Telusuri Asal-usul Land Cruiser Bupati Bekasi
- Karya Seniman Jogja Tampil di Pameran Natal Vatikan
- Jadwal Terbaru PSIM Jogja vs PSBS Biak, Ini Harga Tiketnya
- KPK Buka Peluang Dalami Peran DPR di Kasus Bekasi
Advertisement
Advertisement
