Advertisement
Amnesty Internasional Nilai Polisi Sangat Represif Menangani Demonstrasi Mahasiswa
Polisi memukuli mahasiswa saat terjadi bentrok di depan kantor DPRD Sulsel, Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa (24/9 - 2019). / Antara Foto.
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA--Manager Kampanye Amnesty International Indonesia, Puri Kencana Putri menilai tindakan Kapolres Jakarta Pusat, Kombes Harry Kurniawan saat menangani sekumpulan mahasiswa yang berdemonstrasi di depan Gedung DPR, Jakarta sangat represif.
Puri menyebut, yang bersangkutan tidak menjalani peraturan Kapolri nomor 8 tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian RI. Sebab, dia dalam mengendalikan demonstran langsung melakukan tindakan tegas, tanpa ada peringatan atau imbauan terlebih dahulu.
Advertisement
"Kami pertanyakan apa ukuran dari Kapolres Jakarta Pusat sebagai komandan kompi disana yang kemudian mengawal kepolisian dan Brimob untuk mengambil status warna merah, sehingga terjadi aksi penyemprotan water canon dan lemparan gas air mata," kata Puri di Gedung LBH, Jakarta Pusat, Rabu (25/9/2019).
Ia menyayangkan tindakan yang dilakukan oleh Harry yang memutuskan untuk langsung mengambil tindakan brutal kepada mahasiswa saat melangsungkan aksi demonstrasi di depang gedung parlemen.
BACA JUGA
"Nah konteks pengendalian massa ini yang terjadi dinamikanya selama dua hari terakhir sejak senin hingga Selasa kemarin itu memang ternyata tidak mampu dikelola oleh kepolisian," ujarnya.
Menurut dia, langkah yang diambil oleh Harry saat menangani mahasiswa dengan massa aksi 21-22 Mei sangat berbeda. Saat itu, dia sedikit bersabar, dengan melakukan negosiasi ke kordinator, sebelum akhirnya mengambil tindakan represif ke peserta aksi.
"Tapi sepertinya Kapolres Hary tidak mampu kemudian melakukan proses negosiasi kepada para demonstran yang berada di mobil komando tersebut tidak ada misalkan ucapan-ucapan yang persuasif yang dikeluarkan Kapolres hari yang sebagaimana kita lihat beberapa bulan yang lalu kepada kelompok-kelompok yang melakukan aksi yang serupa juga dengan aksi kemarin," kata dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Butuh Dana? JHT BPJS Bisa Dicairkan Meski Masih Bekerja
Ribuan Warga Iran Turun ke Jalan Meski Internet Diputus
OTT Pajak Jakarta Utara, KPK Tetapkan 5 Tersangka
Penembakan Massal di Mississippi: 6 Tewas di Tiga Lokasi Berbeda
Advertisement
Banjir dan Longsor di Jepara Rusak Akses hingga Puluhan Titik
Megawati Kecam Intervensi Militer AS ke Venezuela, Ini Alasannya
Pemerintah Kejar Pemulihan Sumatera Sebelum Ramadan
KPK Sita Aset Rp6 M dari OTT Pajak Jakarta Utara
Megawati: Banjir Sumatera Bukan Semata Peristiwa Alam
Advertisement
Delapan Orang Ditangkap dalam OTT Pajak Pertambangan
Kerugian Bencana di Solok Capai Rp1,9 Triliun
Gempa M 4,5 Guncang Kuta Selatan, Bermekanisme Strike Slip
Greenland Kecam Wacana Aneksasi AS, Tolak Jadi Warga Amerika
Protes Iran Tewaskan 65 Orang, Aksi Meluas ke 180 Kota
Advertisement
KPK Jerat Yaqut dan Gus Alex, Kerugian Negara Kasus Haji Tunggu BPK
Berita Pilihan
Advertisement
Advertisement
Destinasi Favorit Terbaru di Sleman, Tebing Breksi Geser HeHa Forest
Advertisement
Berita Populer
- KPK OTT Pegawai DJP, Dugaan Suap Pengurangan Nilai Pajak
- DAMRI Jogja-YIA Tarif Rp80.000, Berangkat Tiap Satu Jam
- Diduga Microsleep, Taksi Tabrak Pembatas di Ungaran
- Didukung Jerman-Uni Eropa, SRRL Surabaya Ditargetkan 2027
- Asal-usul Nama Padukuhan Gunting di Bantul
- OTT Pegawai Pajak, KPK Sita Ratusan Juta dan Valuta Asing
- PMI DIY Galang Donasi Rp395 Juta Untuk Korban Banjir Sumatera
Advertisement
Advertisement
