Advertisement
Demo Mahasiswa di Mana-Mana, Pemerintah Diminta Segera Memberi Kepastian Hukum
Mahasiswa memadati ruas jalan depan gedung DPR - MPR. Ribuan mahasiswa melakukan aksi penolakan atas sejumlah rancangan undang/undang di antaranya RKUHP, RUU Pertanahan, dan RUU KPK
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Aksi mahasiswa digelar di sejumlah daerah dalam dua hari terakhir. Puluhan ribu mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi turun ke jalan.
Pemerintah diminta mengakomodir tuntutan para demonstran, khususnya generasi milenial, dalam hal penundaan dan pembatalan rancangan undang-undang yang dinilai kontroversi. Pasalnya, hal itu bisa menimpulkan ketidak pastian dalam investasi.
Advertisement
Ekonom Institute for Development Economics Finance (Indef) Bhima Yudistira berpendapat pemerintah harus mendengarkan aspirasi para kawula muda tersebut.
Karena selain permintaan tersebut sangat relevan, eskalasi demonstrasi yang berlarut-larut tidak baik untuk pertumbuhan ekonomi.
"Aspirasi mahasiswa ini harus didengarkan. pemerintah harus mampu membuka ruang dialog seluas-luas dengan kaum mahasiswa ini. Eskalasi demonstrasi juga harus bisa mereda, dan tidak boleh terlalu berlarut-larut," katanya, Selasa (24/9/2019)
Sebagai informasi, para mahasiswa di berbagai daerah menggelar unjuk rasa mulai Senin (23/9/2019). Beberapa tuntutannya antara lain, penolakan perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (revisi UU KPK) dan rancangan aturan lain yang dianggap kontroversial.
Selain itu, mereka mengecam rancangan undang-undang lain yang dianggap kontroversial seperti RUU KUHP, RUU Pertanahan, RUU Ketenagakerjaan, dan RUU Minerba.
Bhima melanjutkan, pemerintah juga harus memperbaiki gaya berkomunikasinya. Pernyataan-pernyataan kontroversi seharusnya tidak disebutkan agar tidak memicu kemarahan masyarakat.
"Masa KPK dibilang bahwa menghalangi investasi. Pemerintah harus tahu cara berkomunikasi. Jangan sampai kemarahan semakin meluas," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Viral Kepsek Roni Dicopot, Wali Kota Prabumulih Terancam Sanksi
Presiden Prabowo Pimpin Ratas di Hambalang, Ini yang Dibahas
Pejabat BPJPH Diduga Lakukan KDRT, Begini Respons Komnas Perempuan
Korban Hilang Banjir Bali Terus Dipantau Tim SAR
Advertisement
KPK Tahan 5 Tersangka Kasus Kredit Usaha BPR Bank Jepara Artha
DPR Soroti Asesmen Awal Program Sekolah Rakyat Kemensos
Dewan Pers: Wartawan Aman dari Jeratan UU ITE jika Patuh Kode Etik
Revisi Devisit APBN 2026 Disepakati Rp689,1 Triliun
Heboh Food Tray MBG Mengandung Minyak Babi, Begini Penjelasan RMI-NU
Advertisement
Digugat Tutut Soeharto ke PTUN Jakarta, Ini Kata Menkeu Purbaya
Kasus Riza Chalid, Kejagung Kejar Aset hingga Perusahaan Afiliasi
Politik Jepang, Takaichi Incar Posisi Perdana Menteri
Wamen Eddy Desak Pengesahan RUU KUHAP, Ini Alasannya
Ditunjuk Jadi Menpora, Erick Thohir: Kita Harus Lakukan Terobosan
Advertisement
PMI Ilegal Dijadikan Operator Judi Online di Kamboja
Berita Pilihan
Advertisement
Jadwal DAMRI ke Bandara YIA, Hari Ini: Dari Jogja, Purworejo, dan Kebumen
Advertisement
Pemkab Boyolali Bangun Pedestrian Mirip Kawasan Malioboro Jogja
Advertisement
Berita Populer
- Trump Perpanjang Tenggat Larangan TikTok hingga 16 Desember 2025
- Sekjen GCC Kutuk Serangan Israel ke Gaza
- Tiba di Indonesia, Sapi Impor Australia untuk Dukung MBG
- Fahri Hamzah Siap Patuhi Putusan MK Wamen Dilarang Rangkap Jabatan
- Pemerintah Jamin Pembangunan Perumahan Sosial Tanpa Penggusuran
- 65 Ribu Warga Gaza Meninggal Akibat Serangan Israel
- Prakiraan BMKG, Mayoritas Wilayah Indonesia Diguyur Hujan
Advertisement
Advertisement
