Advertisement
Demo Mahasiswa di Mana-Mana, Pemerintah Diminta Segera Memberi Kepastian Hukum
Mahasiswa memadati ruas jalan depan gedung DPR - MPR. Ribuan mahasiswa melakukan aksi penolakan atas sejumlah rancangan undang/undang di antaranya RKUHP, RUU Pertanahan, dan RUU KPK
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Aksi mahasiswa digelar di sejumlah daerah dalam dua hari terakhir. Puluhan ribu mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi turun ke jalan.
Pemerintah diminta mengakomodir tuntutan para demonstran, khususnya generasi milenial, dalam hal penundaan dan pembatalan rancangan undang-undang yang dinilai kontroversi. Pasalnya, hal itu bisa menimpulkan ketidak pastian dalam investasi.
Advertisement
Ekonom Institute for Development Economics Finance (Indef) Bhima Yudistira berpendapat pemerintah harus mendengarkan aspirasi para kawula muda tersebut.
Karena selain permintaan tersebut sangat relevan, eskalasi demonstrasi yang berlarut-larut tidak baik untuk pertumbuhan ekonomi.
"Aspirasi mahasiswa ini harus didengarkan. pemerintah harus mampu membuka ruang dialog seluas-luas dengan kaum mahasiswa ini. Eskalasi demonstrasi juga harus bisa mereda, dan tidak boleh terlalu berlarut-larut," katanya, Selasa (24/9/2019)
Sebagai informasi, para mahasiswa di berbagai daerah menggelar unjuk rasa mulai Senin (23/9/2019). Beberapa tuntutannya antara lain, penolakan perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (revisi UU KPK) dan rancangan aturan lain yang dianggap kontroversial.
Selain itu, mereka mengecam rancangan undang-undang lain yang dianggap kontroversial seperti RUU KUHP, RUU Pertanahan, RUU Ketenagakerjaan, dan RUU Minerba.
Bhima melanjutkan, pemerintah juga harus memperbaiki gaya berkomunikasinya. Pernyataan-pernyataan kontroversi seharusnya tidak disebutkan agar tidak memicu kemarahan masyarakat.
"Masa KPK dibilang bahwa menghalangi investasi. Pemerintah harus tahu cara berkomunikasi. Jangan sampai kemarahan semakin meluas," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
LaNyalla Bicara Soal 66 Tahun Dekrit Presiden
Pemerintah Diminta Memperhatikan Pemerataan Anggaran Pendidikan
Pemerintah Daerah Didorong Membangun Jalan dengan Aspal Plastik
Advertisement
Sekolah Rakyat di Jawa Tengah Diperkirakan Menampung 1.075 Siswa
Objek Diduga Bangkai Kapal Tunu Pratama Jaya Ditemukan Tim SAR
Kementerian HAM Menjadi Penjamin Pelaku Persekusi Retret, DPR Bertanya Alasannya
Advertisement
Menghadiri KTT BRICS, Presiden Prabowo Hari Ini Tiba di Brasil
Menteri PKP Usulkan Kuota Rumah Subsidi Ditambah Jadi 500 Ribu Unit
Advertisement
Presiden Prabowo Beri Perhatian Serius Masalah Truk ODOL
Berita Pilihan
- Kementerian HAM Menjadi Penjamin Pelaku Persekusi Retret, DPR Bertanya Alasannya
- Kementerian Sosial Pastikan Pembangunan 100 Sekolah Rakyat Dimulai September 2025
- KPK akan Pelajari Dokumen Terkait Kunjungan Istri Menteri UMKM ke Eropa
- Donald Trump Ingin Gelar UFC di Gedung Putih
- Indonesia Siap Borong Alutsista dari AS
Advertisement
Top Ten News Harianjogja.com, Minggu 6 Juli 2025: Kasus Mas-mas Pelayaran, Kapolda DIY Digugat hingga Sekolah Kekurangan Siswa
Advertisement
Kampung Wisata Bisa Jadi Referensi Kunjungan Saat Liburan Sekolah
Advertisement
Berita Populer
- 3 Event Balap Akan Digelar di Sirkuit Mandalika di Bulan Juli 2025
- 500 Ribu Orang Terdampak Aksi Mogok Petugas di Bandara Prancis
- 29 Penumpang KMP Tunu Pratama Jaya Masih Belum Ditemukan, SAR Lanjutkan Pencarian
- Gempa Jepang: Warga Panik dengan Ramalan Komik Manga, Pemerintah Setempat Bantah Ada Keterkaitan
- Kebakaran di California AS Meluas hingga 70.800 Hektare Lahan
- 1.469 Guru Siap Mengajar di 100 Sekolah Rakyat
- Hamas Sambut Baik Rencana Gencatan Senjata dengan Israel
Advertisement
Advertisement
