Advertisement
Demo Mahasiswa di Mana-Mana, Pemerintah Diminta Segera Memberi Kepastian Hukum
Mahasiswa memadati ruas jalan depan gedung DPR - MPR. Ribuan mahasiswa melakukan aksi penolakan atas sejumlah rancangan undang/undang di antaranya RKUHP, RUU Pertanahan, dan RUU KPK
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Aksi mahasiswa digelar di sejumlah daerah dalam dua hari terakhir. Puluhan ribu mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi turun ke jalan.
Pemerintah diminta mengakomodir tuntutan para demonstran, khususnya generasi milenial, dalam hal penundaan dan pembatalan rancangan undang-undang yang dinilai kontroversi. Pasalnya, hal itu bisa menimpulkan ketidak pastian dalam investasi.
Advertisement
Ekonom Institute for Development Economics Finance (Indef) Bhima Yudistira berpendapat pemerintah harus mendengarkan aspirasi para kawula muda tersebut.
Karena selain permintaan tersebut sangat relevan, eskalasi demonstrasi yang berlarut-larut tidak baik untuk pertumbuhan ekonomi.
"Aspirasi mahasiswa ini harus didengarkan. pemerintah harus mampu membuka ruang dialog seluas-luas dengan kaum mahasiswa ini. Eskalasi demonstrasi juga harus bisa mereda, dan tidak boleh terlalu berlarut-larut," katanya, Selasa (24/9/2019)
Sebagai informasi, para mahasiswa di berbagai daerah menggelar unjuk rasa mulai Senin (23/9/2019). Beberapa tuntutannya antara lain, penolakan perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (revisi UU KPK) dan rancangan aturan lain yang dianggap kontroversial.
Selain itu, mereka mengecam rancangan undang-undang lain yang dianggap kontroversial seperti RUU KUHP, RUU Pertanahan, RUU Ketenagakerjaan, dan RUU Minerba.
Bhima melanjutkan, pemerintah juga harus memperbaiki gaya berkomunikasinya. Pernyataan-pernyataan kontroversi seharusnya tidak disebutkan agar tidak memicu kemarahan masyarakat.
"Masa KPK dibilang bahwa menghalangi investasi. Pemerintah harus tahu cara berkomunikasi. Jangan sampai kemarahan semakin meluas," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Temui Pemerintah Arab Saudi, Menteri Agama Bahas Haji 2025
Dikawal 4 Jet Tempur PEA, Pesawat Presiden Prabowo Mendarat di Abu Dhabi
Advertisement
Bawaslu Bakal Terapkan Teknologi Pengawasan Pemungutan Suara di Pilkada 2024
Para Calon Kepala Daerah Diingatkan Tidak Berkampanye Saat Masa Tenang
Advertisement
Bawaslu Minta Seluruh Paslon Fokus Menyampaikan Program saat Kampanye Akbar
Menpar: Kunjungan Wisatawan ke Bali Belum Merata
Menteri Satryo Minta Kemenkeu Kucurkan Dana Hibah untuk Dosen Swasta
Belasan Provinsi Rawan Pilkada Dipantau Komnas HAM
Advertisement
Berita Pilihan
- Terkait Pemulangan Mary Jane, Filipina Sebut Indonesia Tidak Minta Imbalan
- Polisi Tembak Polisi hingga Tewas di Solok, Polda Sumbar Dalami Motifnya
- Eks Bupati Biak Ditangkap Terkait Kasus Pelecehan Anak di Bawah Umur
- Profil dan Harta Kekayaan Setyo Budiyanto, Jenderal Polisi yang Jadi Ketua KPK Periode 2024-2029
- Pakar Hukum Pidana Nilai Penetapan Tersangka Tom Lembong Masih Prematur
Advertisement
Lewat Film, KPU DIY Ajak Masyarakat untuk Tidak Golput di Pilada 2024
Advertisement
Ini Lima Desa Wisata Paling Mudah Diakses Wisatawan Menurut UN Tourism
Advertisement
Berita Populer
- BPJS Ketenagakerjaan Tingkatkan Sinergi PLKK untuk Pelayanan Kecelakaan Kerja yang Lebih Cepat
- Belasan Provinsi Rawan Pilkada Dipantau Komnas HAM
- Menteri Satryo Minta Kemenkeu Kucurkan Dana Hibah untuk Dosen Swasta
- Menpar: Kunjungan Wisatawan ke Bali Belum Merata
- Bawaslu Minta Seluruh Paslon Fokus Menyampaikan Program saat Kampanye Akbar
- Vonis terhadap Presiden Terpilih AS Donald Trump dalam Kasus Uang Tutup Mulut Kembali Ditunda
- Para Calon Kepala Daerah Diingatkan Tidak Berkampanye Saat Masa Tenang
Advertisement
Advertisement
