Advertisement

Demo Mahasiswa di Mana-Mana, Pemerintah Diminta Segera Memberi Kepastian Hukum

M. Richard
Selasa, 24 September 2019 - 21:27 WIB
Nina Atmasari
Demo Mahasiswa di Mana-Mana, Pemerintah Diminta Segera Memberi Kepastian Hukum Mahasiswa memadati ruas jalan depan gedung DPR - MPR. Ribuan mahasiswa melakukan aksi penolakan atas sejumlah rancangan undang/undang di antaranya RKUHP, RUU Pertanahan, dan RUU KPK

Advertisement

Harianjogja.com, JAKARTA - Aksi mahasiswa digelar di sejumlah daerah dalam dua hari terakhir. Puluhan ribu mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi turun ke jalan.

Pemerintah diminta mengakomodir tuntutan para demonstran, khususnya generasi milenial, dalam hal penundaan dan pembatalan rancangan undang-undang yang dinilai kontroversi. Pasalnya, hal itu bisa menimpulkan ketidak pastian dalam investasi.

Advertisement

Ekonom Institute for Development Economics Finance (Indef) Bhima Yudistira berpendapat pemerintah harus mendengarkan aspirasi para kawula muda tersebut.

Karena selain permintaan tersebut sangat relevan, eskalasi demonstrasi yang berlarut-larut tidak baik untuk pertumbuhan ekonomi.

"Aspirasi mahasiswa ini harus didengarkan. pemerintah harus mampu membuka ruang dialog seluas-luas dengan kaum mahasiswa ini. Eskalasi demonstrasi juga harus bisa mereda, dan tidak boleh terlalu berlarut-larut," katanya, Selasa (24/9/2019)

Sebagai informasi, para mahasiswa di berbagai daerah menggelar unjuk rasa mulai Senin (23/9/2019). Beberapa tuntutannya antara lain, penolakan perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (revisi UU KPK) dan rancangan aturan lain yang dianggap kontroversial.

Selain itu, mereka mengecam rancangan undang-undang lain yang dianggap kontroversial seperti RUU KUHP, RUU Pertanahan, RUU Ketenagakerjaan, dan RUU Minerba.

Bhima melanjutkan, pemerintah juga harus memperbaiki gaya berkomunikasinya. Pernyataan-pernyataan kontroversi seharusnya tidak disebutkan agar tidak memicu kemarahan masyarakat.

"Masa KPK dibilang bahwa menghalangi investasi. Pemerintah harus tahu cara berkomunikasi. Jangan sampai kemarahan semakin meluas," ujarnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber : Bisnis.com

Advertisement

Harian Jogja

Video Terbaru

Advertisement

Harian Jogja

Advertisement

alt

Jadwal dan Lokasi SIM Keliling di Jogja Kamis 25 April 2024

Jogja
| Kamis, 25 April 2024, 02:37 WIB

Advertisement

alt

Rekomendasi Menyantap Lezatnya Sup Kacang Merah di Jogja

Wisata
| Sabtu, 20 April 2024, 07:47 WIB

Advertisement

Advertisement

Advertisement