Advertisement
DPR Gelar Rapat Paripurna 9 Siang Ini, Salah Satunya soal UU KPK
Rapat paripurna DPR RI. - Bisnis Idonesia/Dwi Prasetya
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat RI akan mengambil beberapa kebijakan penting melalui Rapat Paripurna 9 di Masa Persidangan I Tahun Sidang 2019-2020, Selasa (17/9/2019).
"Mari kita mulai rapat paripurna hari ini," ujar Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat 2014-2019, Fahri Hamzah pukul 11.21 WIB di gedung parlemen RI Senayan Jakarta, Selasa.
Advertisement
Kebijakan penting yang diambil antara lain pertama, mendengarkan laporan IHPS I tahun 2019 serta penyerahan LHP periode semester I tahun 2019 dari Ketua Badan Pemeriksaan Keuangan, Moermahadi Soerja Djanegara.
Kedua, Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap revisi UU No.30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi dari Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Supratman Andi Agtas.
Ketiga, Pembicaraan Tingkat II/ Pengambilan Keputusan terhadap UU Sumber Daya Air. Rapat Paripurna tersebut kata Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah dihadiri 289 orang yang menandatangani daftar hadir dari total 560 anggota DPR.
Berdasarkan hitungan kepala (head count) sampai pukul 11.45 WIB, jumlah yang hadir di ruang rapat paripurna menjadi 91 orang.
Dia pun menyatakan rapat paripurna saat ini sudah dihadiri oleh seluruh fraksi dan dinyatakan kuorum sehingga dapat dilanjutkan.
"Oleh karena itu, kuorum telah tercapai, dan dengan mengucap bismillahirahmaanirrahim perkenankanlah kami pimpinan dewan membuka rapat ini, Selasa 17 September dibuka dan terbuka untuk umum," kata Fahri saat membuka sidang.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Presiden Prabowo Setujui Pembentukan Ditjen Pesantren
Kirim PMI Ilegal ke Timur Tengah, Sebuah Perusahaan Disegel
Purbaya Siap Kucurkan APBN Beli Mobil Dinas Maung, Asal Industri Siap
Rel Terendam Banjir Grobogan, Sejumlah Kereta Api Terdampak
Advertisement
Jual Pupuk Subsidi di Atas Harga Resmi, Pengecer Akan Dicabut Izinnya
KPK Akan Usut Dugaan Korupsi Kereta Cepat Whoosh
AHY: Butuh Rp10.300 Triliun untuk Bangun Infrastruktur
Pramono: Dana Ngendon di Bank Rp14,6 Triliun Akan Dipakai Bayar Proyek
Belanda Konfirmasi Kasus Pertama Varian Baru Mpox
Advertisement
Alasan Tukang Cukur Lukas Enembe Dipanggil KPK
Polisi Targetkan 5 Ribu Kamera ETLE Terpasang di 2026
6 Subkontraktor Diduga Terlibat Dugaan Korupsi Bansos 2020
Biro Perjalanan Haji di Jogja Diperiksa Terkait Korupsi Kuota Haji
KPK: Dugaan Korupsi di Antam Berawal dari Mesin Rusak
Advertisement
Sejarah Hari Santri 22 Oktober dan Fatwa Resolusi Jihad Hasyim Asyari
Berita Pilihan
- Sejarah Hari Santri 22 Oktober dan Fatwa Resolusi Jihad Hasyim Asyari
- Trump Soroti Logam Tanah Jarang, Fentanyl, Kedelai, dan Taiwan
- Isi Pidato Lengkap Prabowo di Sidang Satu Tahun Prabowo-Gibran
- Kemendagri Temukan Perbedaan Data Simpanan Pemda dan BI Rp18 Triliun
- Kejagung Serahkan Uang Rp13,2 Triliun Hasil Sitaan Kasus CPO ke Negara
Advertisement
Nelayan Depok Ditangkap Seusai Tusuk Rekan dengan Cula Ikan Pari
Advertisement
Desa Wisata Adat Osing Kemiren Banyuwangi Masuk Jaringan Terbaik Dunia
Advertisement
Berita Populer
- BPOM Klaim Latih 100 Ribu Orang untuk Perkuat Keamanan Pangan
- KPK Periksa 5 Saksi Dugaan Korupsi Kuota Haji di Polresta Jogja
- Pasar Modal Makin Diminati, CMSE 2025 Catat Rekor Kunjungan
- DPR RI Dukung Pengembalian Uang Korupsi CPO untuk Beasiswa LPDP
- Trump Optimistis Bisa Capai Kesepakatan Dagang dengan China
- Bantul Rancang KDMP Pasarkan Produk Pertanian Masyarakat Desa
- 1,3 Juta Liter Air Didistribusikan BPBD Bantul ke Wilayah Kekeringan
Advertisement
Advertisement
