Advertisement
Beri Catatan di Revisi UU KPK, Fraksi PKS dan Gerindra Tak Setuju Penyadapan KPK Seizin Dewan Pengawas, Cukup Pemberitahuan
Gedung KPK. - Antarafoto
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA- Proses revisi UU KPK kini tengah dilakukan DPR.
Dua fraksi di DPR RI yaitu Fraksi Partai Gerindra dan Fraksi PKS memberikan catatan dalam proses pengambilan keputusan revisi UU nomor 30 tahun 2002 dalam Rapat Kerja Badan Legislasi (Baleg) DPR RI pada Senin (16/9/2019) malam.
Advertisement
Anggota Fraksi PKS DPR RI Ledia Hanifa mengatakan fraksinya memiliki dua catatan atas revisi UU KPK tersebut, pertama, terkait Dewan Pengawas, keberadaannya harus ditujukan untuk penguatan kelembagaan KPK.
"Dalam draft revisi UU KPK, pemilihan Dewan Pengawas dilakukan oleh Presiden, namun kami menilai harus ada unsur dari pemerintah, DPR, dan masyarakat," kata Ledia dalam Rapat Kerja Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dengan pemerintah, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin.
BACA JUGA
Dia mengatakan, pemilihan Dewas KPK menjadi bagian yang dilakukan seperti yang dilakukan dalam pemilihan Pimpinan KPK.
Kedua menurut dia, terkait penyadapan, penyadapan bukan mendapatkan izin tertulis dari Dewan Pengawas tetapi memberikan pemberitahuan tertulis.
"Lalu agar kemudian tugasnya bisa berjalan lancar dengan pertimbangan bahwa dewan pengawas nanti akan melakukan evaluasi monitoring dan audit," ujarnya.
Anggota Fraksi Partai Gerindra Bambang Haryadi mengatakan sikap fraksinya sudah disampaikan secara tertulis khususnya terkait Dewan Pengawas.
Karena itu menurut dia, sikap tersebut akan disampaikan secara terbuka pada pembicaraan Tingkat II di Rapat Paripurna yang dijadwalkan Selasa (17/9/2019).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Hujan Deras dan Angin Kencang Rusak Puluhan Rumah di Magetan
Pesan Natal Paus Leo Soroti Nasib Kaum Miskin dan Imigran
IRGC Sita Kapal Tanker Asing Pembawa BBM Selundupan
Kardinal Suharyo: Semua Paroki Bersatu Bantu Korban Bencana
Advertisement
KPK Dalami Modus Jual Nama dalam Suap Proyek Bekasi
Kejagung Ungkap Potensi Denda Sawit dan Tambang Rp142 Triliun
187 Pati TNI Dimutasi, Ajudan Presiden Naik Bintang
UMK Jawa Timur 2026 Naik Rata-Rata 6 Persen Lebih
Prabowo Siap Taruhkan Hidup demi Berantas Korupsi
Advertisement
PTDI-BRIN Perkuat Ekosistem Industri Dirgantara Nasional
OTT KPK, Jaksa Agung Pastikan Empat Jaksa Ditindak Tegas
Libur Nataru, Contraflow Diberlakukan di Tol Jakarta-Cikampek
Tinjau Stasiun Tawang, Wapres Salurkan Sembako
AS Ubah Aturan Visa H-1B, Utamakan Gaji dan Keahlian Tinggi
Advertisement
IKN Dinilai Jadi Referensi Pembangunan Kota Masa Depan
Berita Pilihan
- Satgas PKH Selamatkan Rp6 Triliun, Prabowo: Jangan Mau Dilobi
- Puncak Arus Nataru, Hampir 1 Juta Kendaraan Tinggalkan Jabodetabek
- 25 Rest Area di Jalur Tol Jateng Siap Layani Arus Nataru
- Krisis Air Melanda Iran, Presiden Akui Situasi Kritis
- BMKG Ingatkan Potensi Gelombang Tinggi di Pesisir Selatan Indonesia
Advertisement
Makna Natal Ditekankan dalam Misa Malam di FX Kiduloji Jogja
Advertisement
Jogja Puncaki Urutan Destinasi Favorit Liburan Keluarga Akhir Tahun
Advertisement
Berita Populer
- Format MotoGP Disorot, Brivio Minta Kualifikasi Dipisah
- Dampak AI Generatif: RAM Langka, Harga Ponsel Naik 2026
- Penjualan Cybertruck Anjlok, Elon Musk Andalkan SpaceX
- Aksi Bonnie Blue di KBRI London Dilaporkan Kemlu RI
- Kecelakaan Maut Tol Krapyak, Sopir Bus Akui Lalai
- Libur Natal dan Tahun Baru 2026, BNI Buka Layanan Terbatas di Jateng
- Spotify Dibobol, 300 TB Data Musik dan Jutaan Artis Dicuri
Advertisement
Advertisement
