Advertisement
Revisi UU KPK: Komunitas Masyarakat Ini Setuju KPK Diawasi
Aksi damai terkait revisi UU KPK di titik nol kilometer. - Harian Jogja/Sunartono.
Advertisement
Harianjogja.com, JOGJA—Pro kontra terkait revisi UU No. 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus bergulir. Berbagai pihak terus menyuarakan pendapatnya masing-masing, salah satunya komunitas yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Yogyakarta (AMY). Mereka menilai pentingnya revisi UU KPK.
Ketua AMY Waljito mengatakan, adanya pro kontra terkait revisi UU KPK harus dihargai dan disikapi secara bijak. Karena perbedaan pendapat itu hakekatnya untuk menjadikan KPK lebih baik. Namun pihaknya menilai bahwa KPK sebagai lembaga yang di dalamnya juga berisi manusia biasa tentu suatu saat dikhawatirkan melakukan kesalahan jika tanpa pengawasan.
Advertisement
“Kami tidak masalah dengan adanya pro kontra, bahwa tatanan hukum di masyarakat harus diatur lebih baik, tetapi menurut hemat kami pengawasan di KPK harus ada, bisa masyarakat atau dewan pengawas itu. Kalau tidak ada pengawas, bagaimana jika yang melakukan korupsi dari institusi mereka [KPK], KPK isinya juga kan manusia biasa, bisa kapan saja melakukan kesalahan,” terang dia dalam rilisnya, Kamis (12/9/2019).
Sejalan dengan itu, lanjutnya, pihaknya melakukan aksi damai di titik nol kilometer Kota Jogja untuk menyuarakan aspirasinya hari ini. Waljito menilai, pemberantasan korupsi sebaiknya jangan sekadar menekankan pada kuantitas atau berapa jumlah orang yang ditangkap dan dijebloskan ke penjara akibat korupsi. Karena faktanya tidak ada efek jera dan korupsi masih saja terjadi. Sehingga pencegahan harus dilakukan secara maksimal.
“Harus melihat juga berapa kerugian negara yang berhasil diselamatkan, karena itu fungsi pencegahan harus dimaksimalkan,” ucapnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
3 WNI Ditangkap Polisi di Jepang Karena Dituding Merampok Rumah
Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah untuk SD dan SMP Tahun Ini Lebih Lama
Kasus Korupsi Mesin EDC Bank, KPK Menyita Rp5,3 Miliar dari Penggeledahan
Advertisement
Ini Jenis Operasi yang Tidak Ditanggung BPJS Kesehatan
Leonardo DiCaprio Disebut Cocok untuk Squid Game Versi Amerika Serikat
Advertisement
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Dituntut 7 Tahun Penjara di Kasus Harun Masiku
Presiden Prabowo dan MBS Bahas Pelayanan Haji hingga Kesehatan
Advertisement
Pemerintah Targetkan Investasi Rp13.000 Triliun dalam 5 Tahun
Berita Pilihan
- 3 WNI Ditangkap Polisi di Jepang Karena Dituding Merampok Rumah
- Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah untuk SD dan SMP Tahun Ini Lebih Lama
- Pengelolaan Sampah di Pasar Tradisional Bakal Diperketat oleh Kementerian Lingkungan Hidup
- Kasus Pemerasan Artis Sinetron MR, Polisi Menyita Enam Video Syur Sesama Jenis
- Adik Ipar Ganjar Pranowo Dituntut 5,5 Tahun Penjara karena Korupsi Pembangunan Jembatan Sungai Gintung
Advertisement
Disdik Sleman Berharap Bangunan SMPN 3 Gamping dan SMPN 2 Tempel yang Terdampak 2 Jalan Tol Berbeda Diganti
Advertisement
Kampung Wisata Bisa Jadi Referensi Kunjungan Saat Liburan Sekolah
Advertisement
Berita Populer
- Akan Tenggelam, Ribuan Warga Tuvalu Ajukan Visa Iklim untuk Bermigrasi ke Australia
- Adik Ipar Ganjar Pranowo Dituntut 5,5 Tahun Penjara karena Korupsi Pembangunan Jembatan Sungai Gintung
- Wisata Libur Sekolah ke Pekan Terakhir BBW Jogja 2025, Yuk Berburu Buku Impian!
- Kapal Feri Membawa 53 Penumpang dan 12 Kru Tenggelam di Selat Bali, Basarnas Kerahkan Rigid Inflatable Boat
- Kasus Pemerasan Artis Sinetron MR, Polisi Menyita Enam Video Syur Sesama Jenis
- Innalillahi, Direktur Rumah Sakit Indonesia Gugur Bersama Keluarganya Akibat Serangan Israel di Jalur Gaza
- Fakta Uang Tunai Rp2,8 Milliar dan Pistol Baretta di Rumah Topan Ginting, Anak Buah Bobby Nasution
Advertisement
Advertisement
