KPK Usut Peran Perusahaan Mulyono dalam Kasus Restitusi Pajak
KPK memeriksa 10 saksi di Surabaya dan Surakarta untuk mengonfirmasi hasil penggeledahan serta mengusut perusahaan milik Mulyono.
Kepala Staf Presiden Moeldoko. /Suara.com-Ummi Saleh
Harianjogja.com, JAKARTA-- Konflik di Papua masih terus diupayakan penyelesaiannya oleh Pemerintah tanpa sedikitpun rencana untuk melepaskan wilayah yang ada di ujung timur Indonesia tersebut.
Kepala Staf Presiden Moeldoko menegaskan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sudah final. Moeldoko meminta pada semua pihak tidak mempersoalkan NKRI, termasuk mencoba memisahkan Papua dari Indonesia.
Hal itu dikatakan Moeldoko sekaligus untuk menjawab peryataan Anggota DPRD Paniai, Naftali Pakopa. Sebelumnya Pakopa mengatakan sudah saatnya bangsa dan Tanah Papua lepas dari Indonesia, merdeka sebagai negara berdaulat.
"Kan NKRI final sudah, ngapain ribut bicara itu. Semua persoalan sudah diselesaikan," ujar Moeldoko di kantor Staf Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (2/9/2019).
Mantan Panglima TNI mengatakan integritas Indonesia sudah disepakati dan tidak bisa ditawar lagi. Ia lagi-lagi menegaskan kalau NKRI harga mati.
"Persoalan integrity negara sudah disepakati. No Way. NKRI harga mati, kan gitu?" kata dia.
Sebelumnya anggota DPRD Kabupaten Paniai, Papua, menegaskan sudah saatnya bangsa dan Tanah Papua lepas dari Indonesia, merdeka sebagai negara berdaulat.
Hal itu diungakpkan anggota DPRD Paniai, Naftali Pakopa, dalam orasi mewakili anggota DPRD saat aksi demonstrasi anti-rasisme, Senin (26/8/2019), di kantor Bupati paniai.
Aksi itu sendiri digelar untuk mengecam tindakan rasis terhadap mahasiswa Papua di Surabaya, tanggal 16 - 17 Agustus 2019.
"Karena Indonesia tak henti-henti dari dulu terus menghina kami orang Papua, dibilang bodoh, kotor, bau, primitif, konsumtif, dan sekarang monyet. Maka saya tegas mau bilang, kita Papua harus merdeka, lepas dari Indonesia," kata Naftali seperti diberitakan Suarapapua.com, Rabu (28/8/2019).
Ia menuturkan, selama ini pihaknya telah setia terhadap negara Indonesia tapi justru dihina sebagai monyet. Naftali mengakui wakil rakyat kecewa.
"Memang saya Papua kulit hitam, berambut keriting, tapi saya manusia sejati. Kenapa saya dihina dan disamakan dengan monyet. Di Tanah Papua, nama binatang monyet itu tidak ada. Adanya itu di Ragunan, Ancol, Puncak Bogor, di Jawa sana. Keliru orang Indonesia. Mereka sendiri adalah bangsa Monyet," tegasnya lagi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Suara.com
KPK memeriksa 10 saksi di Surabaya dan Surakarta untuk mengonfirmasi hasil penggeledahan serta mengusut perusahaan milik Mulyono.
Prabowo resmi umumkan proyek Giant Sea Wall sepanjang 575 km dari Banten-Gresik. Butuh waktu 15-20 tahun, lindungi 50 juta warga. Indonesia belajar dari Belanda
Elkan Baggott resmi masuk skuad Millwall untuk Championship 2026/2027. Bek Timnas Indonesia akan mengenakan nomor punggung 12 usai direkrut dari Ipswich Town.
CEO Aprilia Racing Massimo Rivola menegaskan Marc Marquez dan Ducati masih menjadi ancaman besar dalam perebutan gelar MotoGP 2026 meski Jorge Martin memimpin k
Media Vietnam Soha menyoroti kemerosotan karier pemain naturalisasi Timnas Indonesia usai meninggalkan Eropa. Sandy Walsh, Ragnar Oratmangoen, hingga Marselino
Pameran Fotografi Rana Budaya #4 bertajuk FYP (For Your People) di TBY, Kota Jogja, yang telah dibuka pada Jumat (14/8/2026) sore hingga 23 Agustus mendatang