Advertisement
Ini Tiga Lokasi yang Jadi Kandidat Ibu Kota Jawa Barat

Advertisement
Harianjogja.com, BANDUNG — Rencana pemindahan pusat pemerintahan Provinsi Jawa Barat sudah melalui proses dan kajian komprehensif demikian pula dengan tiga kandidat, yakni Tegalluar (Kabupaten Bandung), Walini (Kabupaten Bandung Barat), dan Segi Tiga Rebana (Kabupaten Majalengka).
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Prov. Jabar Taufiq Budi Santoso menjelaskan, urgensi pemindahan pusat pemerintahan Jabar adalah tuntutan peningkatan kinerja pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Hal itu sangat tergantung dari koordinasi antar OPD se-Jabar.
Advertisement
“Alasan mendasar efektivitas dan efisiensi pelayanan, mengingat Lokasi kantor Pemerintahan Pemprov Jabar masih terpisah. Selain itu, adanya keunggulan konektivitas kawasan, dengan adanya pembangunan Kereta Cepat, BIJB, Tol Cipali, dan Tol Cisumdawu,” kata Taufiq, Jumat (30/8/2019).
Selain efektivitas dan efisiensi, kata Taufiq, pemindahan pusat pemerintahan dilatarbelakangi untuk mengurangi beban Kota Bandung. Dengan memindahkan pusat pemerintahan, Jabar juga akan memiliki kota baru yang berkualitas, modern, dan berkelanjutan.
“Mengurangi beban Kota Bandung dengan membuat kota baru yang berkualitas, modern, serta sustainable. Sehingga, beban yang di Bogor, Depok, dan Bekasi, maupun Bandung Raya berkurang, sehingga kedua metropolitan itu dapat melakukan pemulihan, city repair,” ucap Taufiq.
Taufiq pun mengatakan, rencana pemindahan pusat pemerintahan Jabar sudah ada sebelum masa kepemimpinan Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum. Hal itu diwujudkan dengan adanya kajian Pusat Pemerintahan Walini yang dilakukan oleh Dinas Perumahan dan Pemukiman (Disperkim) Jabar.
Kemudian, dengan adanya dinamika perkembangan infrastruktur, dikaji opsi selain Walini. “Pertimbangan utama dipilihnya ketiga daerah itu karena keunggulan konektivitas dan infrastruktur wilayah. Lalu, adanya Kereta Cepat, BIJB, dan Cipali,” imbuhnya.
Menurut Taufiq, Bappeda Jabar sendiri sudah mengkaji ketiga derah tersebut dengan mempertimbangkan sejumlah aspek. Mulai dari daya dukung lingkungan dan lahan, sosial, serta hukum.
“Bappeda bersama Disperkim tengah mengkaji opsi-opsi terpilih. Selain itu, Bappeda juga sudah melakukan koordinasi dengan kabupaten-kabupaten yang akan menjadi lokasi kajian. Sehingga, kami mengantungi data yang komprehensif,” tutupnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Hasil Pemeriksaan Kecelakaan Pesawat Udara Air India, Kedua Mesin Mati di Udara Setelah Lepas Landas
- Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
- Top Ten News Harianjogja.com, Sabtu 12 Juli 2025: Dari Tom Lembong Sampai Harganas
- Pangkas Birokrasi Federal, Donald Trump Pecat 1.300 Pegawai Departemen Luar Negeri
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
Advertisement

10 SD Tidak Dapat Murid Baru di Gunungkidul Tak Langsung Ditutup
Advertisement
Tren Baru Libur Sekolah ke Jogja Mengarah ke Quality Tourism
Advertisement
Berita Populer
- Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
- Tersangka Korupsi Minyak Mentah Riza Chalid Diduga Sudah Berada di Singapura, Kejagung Masukkan ke Daftar Cekal
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
- Aceh Diguncang Gempa Magnitudo 5,1, Begini Penjelasan BMKG
- Begini Alur Kuota Haji 2026 dari Arab Saudi untuk Indonesia, Kata Istana
Advertisement
Advertisement