Advertisement
Pemerintah Diminta Transparan dalam Menyelesaikan Persoalan di Papua
Warga melakukan aksi dengan pengawalan prajurut TNI di Bundaran Timika Indah, Mimika, Papua, Rabu (21/8/2019). Aksi tersebut untuk menyikapi peristiwa yang dialami mahasiswa asal Papua di Surabaya, Malang dan Semarang. - Antara/Jeremias Rahadat
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA--Anggota Komisi I DPR RI Sukamta menilai langkah pemerintah dalam menyelesaikan persoalan di Papua harus transparan karena setelah berjalan dua pekan belum menunjukkan perkembangan yang signifikan.
"Saya kira persoalannya sangat serius, hanya saja kita masih cukup gelap atas apa yang terjadi sesungguhnya, mengapa sampai berlarut-larut," kata Sukamta di Jakarta, Kamis (29/8/2019).
Advertisement
Dia menilai ada beberapa indikasi persoalan Papua telah sampai pada level yang sangat serius, yaitu berbagai aksi mahasiswa asal Papua di beberapa kota besar, penolakan rombongan Gubernur Papua dan Jawa Timur oleh mahasiswa di Asrama Papua, Rabu (28/8/2019) dan masih dimatikannya jaringan internet di Papua hingga saat ini.
Sukamta yang merupakan Sekretaris Fraksi PKS itu meminta pemerintah untuk menghentikan sejenak isu pemindahan Ibu kota dan fokus menyelesaikan terlebih dahulu persoalan Papua.
BACA JUGA
"Pemindahan Ibu kota itu penting, tapi persoalan Papua lebih penting untuk diselesaikan terlebih dahulu. Jangan sampai perhatian kita teralihkan oleh hal-hal yang tidak begitu mendesak," ujarnya.
Menurut dia, pemerintah perlu segera membuat langkah yang lebih substantif dan cermat untuk menyelesaikan persoalan Papua.
Dia mengatakan, dari laporan beberapa riset di Papua, persepsi sebagian besar responden warga Papua merasa mendapat perlakuan tidak adil dan juga merasa dipinggirkan akibat hadirnya pendatang.
"Padahal Presiden Jokowi sudah 13 kali mengunjungi Papua dan pemerintah mengatakan telah membangun banyak infrastruktur di Papua," katanya.
Karena itu dia menilai perlu segera dirumuskan oleh pemerintah, agenda jangka pendek untuk mengembalikan suasana yang kondusif dan agenda jangka panjang untuk mengatasi persoalan mendasar yang dirasakan warga Papua.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
KPK Kembali Panggil Saksi Kasus Korupsi Bank BJB
Kemenkes Gaza Terima 30 Jenazah Warga Palestina dari Israel
Purbaya Hapus Tunggakan BPJS Kesehatan Rp20 Triliun, Ini Kata Pengamat
BPKN Akan Panggil Produsen Air Minum Kemasan, Ambil dari Sumur Bor
Advertisement
Pemerintah Perluas Akses Kontrasepsi untuk Kendalikan Kelahiran
Purbaya: Penempatan Rp200 Triliun di Himbara Bikin Kredit Tumbuh
Aturan Jual Beli Minyakita Akan Diubah, Ini Penjelasan Kemendag
Banjir, Jalur Pantura Semarang-Demak Macet Parah
Pemerintah Siapkan Kuota 500 Ribu Pelatihan Pengelasan dan Perhotelan
Advertisement
SPPG di Tarakan Gunakan Elpiji dari Malaysia untuk Masak MBG
938.300 Peluang Kerja Tersedia di Januari hingga September 2025
Pimpinan KKB Papua Undius Kogoya Meninggal Dunia
20 WNI Berhasil Kabur dari Pusat Scam Myanmar
Harga Tiket Citilink Turun 17 Persen Periode Natal-Tahun Baru 2025
Advertisement
TNI AL Uji Tembak Kapal Selam Tanpa Awak Pertama Pekan Depan
Berita Pilihan
Advertisement
Jogja Segera Terbitkan Larangan Kantong Plastik Sekali Pakai di Pasar
Advertisement
Desa Wisata Adat Osing Kemiren Banyuwangi Masuk Jaringan Terbaik Dunia
Advertisement
Berita Populer
- Diskon Tiket Pesawat untuk Nataru Mulai Berlaku Hari Ini
- Mentan Sebut 27 Ribu Anak Muda Jadi Petani Berpenghasilan Rp20 Juta
- Dari Anjong Mon Mata ke Titik Nol Indonesia
- Bupati Halim Sebut Sampah Basah Hambat Kerja Mesin ITF Bawuran
- Prabowo Setuju Pembentukan Dirjen Pesantren di Kemenag
- OpenAI Punya Brows Sendiri ChatGPT Atlas
- Puluhan Rumah di Sragen Terendam Banjir dari Sungai Karangwaru
Advertisement
Advertisement
