Din Syamsudin Kritik Jokowi: Mengemukakan Pemindahan Ibu Kota, Meremehkan Masalah Papua

Din Syamsuddin. - Ardiansyah Indra Kumala/Solopos
28 Agustus 2019 19:37 WIB Newswire News Share :

Harianjogja.com, JAKARTA- Tindakan pemerintah mengumumkan rencana pemindahan ibu kota dikritik tokoh agama Din Syamsuddin.

Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI), Din Syamsuddin, meminta kepada pemerintah untuk mengalihkan fokus pemindahan Ibu Kota ke isu Papua. Din mengatakan masih ada permasalahan penting yang harus segera diselesaikan pemerintah, yakni mendamaikan kondisi di Papua.

Din Syamsuddin menuturkan, pemerintah pusat harus fokus pada penyelesaian masalah yang terjadi di Papua. Masalah yang bermula dari isu rasial dalam pengepungan asrama mahasiswa Papua di Surabaya, Jawa Timur beberapa waktu lalu itu menyebabkan terjadinya kerusuhan beruntun di Papua.

Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah itu kemudian meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) serta jajaran pemerintahannya bisa segera mendapatkan jalan keluar dari kerusuhan Papua yang tak kunjung usai.

"Sebaiknya presiden, pemerintah mengerahkan daya upaya dan pikiran untuk menyelesaikan masalah Papua, masalah ini serius sekali bagi kehidupan kebangsaan," kata Din di Kantor MUI, Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat, Rabu (28/8/2019).

Di tengah kondisi Papua yang tengah rusuh, Presiden Jokowi sempat mengumumkan bahwa ibu kota negara akan pindah dari Jakarta ke Kalimantan Timur saat berpidato kenegaraan dalam Sidang Tahunan DPR MPR 2019 beberapa waktu lalu.

Menurutnya perpindahan ibu kota itu seharusnya bisa ditunda terlebih dahulu. Ia menilai penyampaian terkait rencana pemindahan ibu kota terlihat seperti mengabaikan dengan kondisi di Papua saat ini.

Lebih lanjut, Din menilai kasus ini belum ada tidak lanjut. Salah satunya belum adanya penangkapan pelaku yang diduga melakukan tindakan pengepungan dan rasis sehingga menyulut emosi warga Papua hingga menggelar unjuk rasa yang berujung kepada kerusuhan.

Komite Mahasiswa Anti Rasisme, Kapitalisme, Kolonialisme dan Militerisme menggelar aksi damai di depan Mabes TNI dan Istana Negara, Rabu (28/8/2019)./[Suara.com-Stephanus Aranditio

"Perasaan saya, mengemukakan soal pemindahan ibu kota ini terkesan meremehkan masalah Papua yang di depan mata ini tidak baik tidak arif bijaksana," ujarnya.

Selain itu Din juga menilai kalau pemindahan ibu kota belum tepat dilakukan saat kondisi negara tengah mengalami defisit keuangan.

"Sudahlah urus soal Papua dulu jangan ibu kota ya apalagi enggak punya uang juga," tandasnya.

Sumber : Suara.com