Advertisement
Din Syamsudin Kritik Jokowi: Mengemukakan Pemindahan Ibu Kota, Meremehkan Masalah Papua

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA- Tindakan pemerintah mengumumkan rencana pemindahan ibu kota dikritik tokoh agama Din Syamsuddin.
Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI), Din Syamsuddin, meminta kepada pemerintah untuk mengalihkan fokus pemindahan Ibu Kota ke isu Papua. Din mengatakan masih ada permasalahan penting yang harus segera diselesaikan pemerintah, yakni mendamaikan kondisi di Papua.
Advertisement
Din Syamsuddin menuturkan, pemerintah pusat harus fokus pada penyelesaian masalah yang terjadi di Papua. Masalah yang bermula dari isu rasial dalam pengepungan asrama mahasiswa Papua di Surabaya, Jawa Timur beberapa waktu lalu itu menyebabkan terjadinya kerusuhan beruntun di Papua.
Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah itu kemudian meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) serta jajaran pemerintahannya bisa segera mendapatkan jalan keluar dari kerusuhan Papua yang tak kunjung usai.
"Sebaiknya presiden, pemerintah mengerahkan daya upaya dan pikiran untuk menyelesaikan masalah Papua, masalah ini serius sekali bagi kehidupan kebangsaan," kata Din di Kantor MUI, Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat, Rabu (28/8/2019).
Di tengah kondisi Papua yang tengah rusuh, Presiden Jokowi sempat mengumumkan bahwa ibu kota negara akan pindah dari Jakarta ke Kalimantan Timur saat berpidato kenegaraan dalam Sidang Tahunan DPR MPR 2019 beberapa waktu lalu.
Menurutnya perpindahan ibu kota itu seharusnya bisa ditunda terlebih dahulu. Ia menilai penyampaian terkait rencana pemindahan ibu kota terlihat seperti mengabaikan dengan kondisi di Papua saat ini.
Lebih lanjut, Din menilai kasus ini belum ada tidak lanjut. Salah satunya belum adanya penangkapan pelaku yang diduga melakukan tindakan pengepungan dan rasis sehingga menyulut emosi warga Papua hingga menggelar unjuk rasa yang berujung kepada kerusuhan.
"Perasaan saya, mengemukakan soal pemindahan ibu kota ini terkesan meremehkan masalah Papua yang di depan mata ini tidak baik tidak arif bijaksana," ujarnya.
Selain itu Din juga menilai kalau pemindahan ibu kota belum tepat dilakukan saat kondisi negara tengah mengalami defisit keuangan.
"Sudahlah urus soal Papua dulu jangan ibu kota ya apalagi enggak punya uang juga," tandasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Suara.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Kementerian HAM Menjadi Penjamin Pelaku Persekusi Retret, DPR Bertanya Alasannya
- Kementerian Sosial Pastikan Pembangunan 100 Sekolah Rakyat Dimulai September 2025
- KPK akan Pelajari Dokumen Terkait Kunjungan Istri Menteri UMKM ke Eropa
- Donald Trump Ingin Gelar UFC di Gedung Putih
- Indonesia Siap Borong Alutsista dari AS
Advertisement

Tegas! UGM Tolak Peserta Masuk Ujian Mandiri yang Tak Sesuai Aturan
Advertisement

Jalur Hiking Merapi di Argobelah Klaten Kian Beragam dengan Panorama Menarik
Advertisement
Berita Populer
- 3 Event Balap Akan Digelar di Sirkuit Mandalika di Bulan Juli 2025
- Bayar PBB Kini Bisa Gunakan Aplikasi Lokal, Ini Caranya
- 500 Ribu Orang Terdampak Aksi Mogok Petugas di Bandara Prancis
- 29 Penumpang KMP Tunu Pratama Jaya Masih Belum Ditemukan, SAR Lanjutkan Pencarian
- Gempa Jepang: Warga Panik dengan Ramalan Komik Manga, Pemerintah Setempat Bantah Ada Keterkaitan
- Kebakaran di California AS Meluas hingga 70.800 Hektare Lahan
- 1.469 Guru Siap Mengajar di 100 Sekolah Rakyat
Advertisement
Advertisement