Hari Pertama Pimpin BGN, Sudaryono Minta Tinggalkan Persoalan Hukum
Sudaryono meminta jajaran BGN fokus membenahi tata kelola MBG dan tidak larut dalam persoalan hukum yang tengah diproses aparat.
Warga melakukan aksi dengan pengawalan prajurut TNI di Bundaran Timika Indah, Mimika, Papua, Rabu (21/8/2019). Aksi tersebut untuk menyikapi peristiwa yang dialami mahasiswa asal Papua di Surabaya, Malang dan Semarang./Antara-Jeremias Rahadat
Harianjogja.com, JAKARTA- Pendekatan militeristik dinilai tak tepat digunakan untuk menyelesaikan masalah Papua.
Sejumlah organisasi kemahasiswaan mendorong agar persoalan Papua tidak dilakukan dengan pendekatan militer, tetapi melalui upaya-upaya dialog sehingga permasalahan dapat diselesaikan dengan damai.
"Persoalan Papua ini jangan melalui pendekatan militeristik," kata Ketua Umum DPP Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Najih Prasetyo usai mengikuti diskusi bertema "Papua dan Paradigma Keadilan Sosial" di Gedung Dakwah Muhammadiyah, Jakarta, Selasa (27/8/2019).
Diskusi tersebut dihadiri ketua umum dan perwakilan dari sejumlah organisasi kemahasiswaan, seperti Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia, Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia, Perhimpunan Mahasiswa Katholik Republik Indonesia dan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia.
Najih mengatakan kericuhan Papua belakangan menunjukkan perlunya pembangunan Indonesia di kawasan paling timur itu dengan melibatkan unsur lokal.
Sel-sel asli Papua, kata dia, harus ada dalam pembangunan infrastruktur dan sumber daya manusia. Jangan justru unsur Papua baru dilibatkan saat diskusi untuk mengatasi kericuhan, tapi dalam pembangunan tidak diikutsertakan.
"Pelibatan Papua dalam segala aspek dan perlu pemerataan di berbagai lini, seperti untuk sektor budaya dan politik. Di Papua ini kuncinya melalui pemerataan pembangunan nasional sesuai kebutuhan masyarakat Papua itu sendiri, seperti pendidikan, sebagaimana halnya di Pulau Jawa dan daerah-daerah lain," katanya.
Ketua Umum Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Irfan Ahmad Fauzi mengatakan persoalan Papua harus diselesaikan secara seksama dan utuh.
Pemerintah, kata dia, idealnya membaca persoalan Papua dengan menyeluruh dengan melakukan pelibatan suku asli di kawasan Indonesia paling timur itu.
"Harus tahu keinginan kawan-kawan Papua seperti apa, tidak dengan militer tapi dengan cara-cara humanis sehingga tidak kontraproduktif. Tidak mungkin penyelesaian tanpa dialog. Mereka harus dilibatkan mau tidak mau," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
Sudaryono meminta jajaran BGN fokus membenahi tata kelola MBG dan tidak larut dalam persoalan hukum yang tengah diproses aparat.
DPKP DIY menyiapkan strategi menghadapi musim kemarau, mulai dari varietas padi tahan kekeringan hingga optimalisasi irigasi dan pompa air.
Bank Sampah Berlian 08 di Jogja memanfaatkan minyak jelantah sebagai bahan bakar pirolisis sampah plastik residu sehingga proses lebih cepat dan hemat.
Jadwal imsak, Subuh, dan Maghrib di DIY pada Kamis 30 Juli 2026 untuk puasa sunnah Kamis. Cek waktu sahur dan berbuka di sini.
Jadwal KRL Solo-Jogja Kamis 30 Juli 2026 lengkap dari Palur hingga Jogja. Simak 12 perjalanan dan tarif Commuter Line Rp8.000.
KPK mendalami penukaran 46.500 dolar Singapura yang diduga disiapkan Suhardiman Amby untuk Raja Juli Antoni dalam penyidikan kasus Kuansing.