Djarot: Masalah di Jakarta Berkurang kalau Ibu Kota Pindah Kaltim

Newswire

Senin, 26 Agustus 2019 - 21:17 WIB

Bernadheta Dian Saraswati

Djarot: Masalah di Jakarta Berkurang kalau Ibu Kota Pindah Kaltim

Djarot Saiful Hidayat (kanan) diumumkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sebagai Calon Gubernur yang diusung untuk Pilkada 2018 Sumatra Utara di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Kamis (4/1/2018). (JIBI/Binis - Felix Jody Kinarwan)

Harianjogja.com, JAKARTA - Pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur (Kaltim) akan dapat mengurangi masalah yang ada di Jakarta.

"Iya masalahnya berkurang semua malah, seperti kemacetan, polusi, banjir berkurang iya dong. Betul nggak? Kemudian pemukirman kumuh berkurang, sampah berkurang kan gitu ya, karena otomatis lebih longgar kan," kata politisi PDIP Djarot Saiful Hidayat di Jakarta, Senin (26/8/2019).

Lebih lanjut, mantan Gubernur DKI Jakarta ini menegaskan Ibu Kota bukan di Jakarta akan menjadi semakin baik agar pusat pertumbuhan, pusat ekonomi, bisnis, pendidikan, wisata dan industri tidak terfokus di Jakarta atau secara umum di Pulau Jawa.

"Jakarta ini kan pusat segalanya semuanya ada di sini campur aduk. Sehingga daya tampung, daya dukungnya kalau sampai seperti ini ya berat siapa pun gubernurnya," ucap dia.

BACA JUGA

Dengan adanya rencana pemindahan ibukota ke Kalimantan Timur [Kaltim], kata Djarot, akan membuat pemerataan pembangunan di Indonesia, khususnya di Kalimantan. Sementara di sisi lain, Jakarta sebagai pusat ekonomi dan bisnis akan terus berlanjut.

"Tapi jangan disamakan dengan Putrajaya [Ibu Kota negara Malaysia]. Ingat ya bahwa indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia sehingga pembangunan antar pulau haruslah merata. Selama ini kan bebannya di Jawa saja dan menampung lebih dari 60 persen penduduk," ucap dia.

Lebih lanjut, Djarot mengusulkan pusat pemerintahan yang baru tersebut adalah daerah otonomi khusus dengan sistem kepala pemerintahan daerahnya ditunjuk oleh pemerintah pusat.

"Sehingga di situ tidak perlu mengadakan Pilkada jadi lebih aman. Jadi daerah khusus betul tidak ada pilkada, tidak ada DPRD juga pastinya ya," tutur Djarot.

Pemerintah Indonesia sudah memutuskan Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kertanegara, di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) sebagai kawasan untuk ibukota baru pemerintahan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber : antara