BGN Klaim Pengajuan Dapur MBG Gratis, Bantah Ada Jual Beli

Harianjogja.com, BATAM— Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan seluruh proses pengajuan titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak dipungut biaya apa pun. Penegasan ini disampaikan menyusul munculnya dugaan praktik penjualan titik dapur MBG di sejumlah daerah, termasuk Batam, Kepulauan Riau.

Wakil Kepala BGN Irjen Pol (Purn) Sony Sanjaya meminta masyarakat tidak mudah percaya terhadap pihak-pihak yang menawarkan pengurusan titik dapur MBG dengan iming-iming jalur cepat, akses khusus, maupun permintaan sejumlah uang. Menurut dia, seluruh proses pengajuan dilakukan melalui mekanisme resmi yang telah disiapkan BGN tanpa pungutan biaya dalam bentuk apa pun.

“Kami ingin memastikan kepada masyarakat bahwa tidak ada proses pembayaran dalam verifikasi pengajuan titik lokasi SPPG,” kata Sony saat konferensi pers di Mapolresta Barelang, Sabtu (23/5/2026).

Sony mengaku sengaja turun langsung ke sejumlah daerah guna memastikan dugaan praktik penjualan titik dapur MBG dapat segera ditindak sebelum semakin merugikan masyarakat. Ia menegaskan Program Makan Bergizi Gratis merupakan program strategis pemerintah yang ditujukan untuk jutaan anak di Indonesia sehingga tidak boleh dimanfaatkan oleh oknum tertentu demi kepentingan pribadi.

“Program makan bergizi ini program yang sangat mulia dari Presiden untuk jutaan anak-anak Indonesia. Jangan sampai dikotori oknum-oknum yang memanfaatkan penjualan titik demi kepentingan pribadi,” ujarnya.

Kasus Dugaan Penipuan Dapur MBG di Batam

Penegasan BGN tersebut berkaitan dengan pengusutan dugaan penipuan penjualan titik SPPG di Batam yang kini ditangani Polda Kepulauan Riau bersama Polresta Barelang. Dalam perkara tersebut, seorang korban dilaporkan mengalami kerugian hingga Rp400 juta setelah membeli dua titik dapur MBG di kawasan Bengkong dan Lubuk Baja.

Masing-masing titik disebut dijual dengan harga Rp200 juta melalui seorang perantara yang mengaku memiliki akses pengurusan dapur MBG lewat yayasan tertentu. Namun setelah pembayaran dilakukan, titik dapur yang dijanjikan tidak pernah terealisasi.

Wakapolda Kepri Brigjen Pol Anom Wibowo menegaskan aparat kepolisian akan mengawal penanganan kasus tersebut hingga tuntas. Menurut dia, program MBG merupakan program nasional yang harus dijaga bersama karena berkaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat.

“Program ini adalah program untuk menyejahterakan rakyat, sehingga harus kita kawal bersama,” kata Anom.

Praktik Serupa Muncul di Daerah Lain

BGN juga mengungkap dugaan praktik penjualan titik dapur MBG tidak hanya ditemukan di Batam. Kasus serupa disebut mulai muncul di sejumlah daerah lain seperti Jawa Barat dan Lombok Timur.

Di Jawa Barat, aparat kepolisian sebelumnya mengungkap dugaan penipuan berkedok pembukaan dapur MBG dengan nilai kerugian korban mencapai hampir Rp2 miliar. Kondisi tersebut membuat BGN bersama aparat penegak hukum memperketat pengawasan agar praktik penjualan titik SPPG tidak semakin meluas di berbagai daerah.

Pengawasan tersebut dilakukan untuk memastikan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis berjalan sesuai tujuan pemerintah, yakni mendukung pemenuhan gizi masyarakat sekaligus memperkuat layanan publik tanpa praktik percaloan maupun pungutan liar dalam proses pengajuan dapur MBG.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.