Advertisement
Sekretaris FPKS DPR Sukamta menilai Harga Rokok di Indonesia Terlalu Murah
Penasihat Senior Human Rights Working Group (HRWG) Rafendi Djamin (kiri depan) ketika memimpin audiensi Koalisi Nasional Masyarakat Sipil untuk Pengendalian Tembakau ke Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPR yang diterima Sekretaris FPKS Sukamta (kanan depan) di Sekretariat FPKS DPR di Jakarta, Rabu (21/8/2019). - ANTARA/Dewanto Samodro
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA-- Konsumsi rokok di Indonesia menjadi perhatian Sekretaris Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPR Sukamta. Anggota RPR RI asal DIY ini menilai harga rokok di Indonesia terlalu murah sehingga bisa dijangkau masyarakat miskin yang biaya kesehatannya ditanggung negara melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
"Seharusnya harga rokok di Indonesia dinaikkan sampai 700 persen. Jadi orang miskin dilarang merokok karena sakitnya ditanggung negara," kata Sukamta di Jakarta, Kamis (22/8/2019).
Advertisement
Sukamta mengatakan orang-orang yang sudah kecanduan merokok dan mampu membeli rokok yang mahal, silakan tetap merokok asal menanggung sendiri biaya pengobatan akibat penyakit karena rokok.
Yang penting, dampak buruk akibat konsumsi rokok tidak membebani negara karena pemasukan dari cukai tembakau tidak sebanding dengan biaya kesehatan yang harus dikeluarkan negara.
BACA JUGA
"Selama ini negara menoleransi rokok karena berharap pemasukan dari cukai tembakau. Di era JKN saat ini, negara semakin mudah menghitung biaya pengobatan penyakit akibat rokok dan memang tidak sebanding dengan cukai yang diterima," tuturnya.
Belum lagi bila bicara aspek peluang produktivitas yang hilang karena seseorang sakit akibat rokok di usia produktif. Sukamta mengatakan nilai peluang kehilangan produktivitas lebih besar daripada biaya pengobatan yang harus ditanggung.
Menurut Sukamta, permasalahan rokok bukan lagi persoalan kesehatan masyarakat. Isu tembakau telah bergeser menjadi persoalan bisnis dan politik.
"Ada politisi di Indonesia yang mendapat dukungan dari industri tembakau. Itu menjadi salah satu persoalan pengendalian tembakau di Indonesia," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Borobudur Target 170 Ribu Wisatawan Saat Libur Nataru 2025
Bulog Bangun 100 Gudang, Perpres Tunggu Teken Presiden
Sidang Kasus Chromebook, Nadiem Dinyatakan Sehat
Lalin Lima Ruas Tol Naik Jelang Libur Natal dan Tahun Baru
Advertisement
Tol Fungsional Gending-Paiton Dibuka untuk Arus Nataru
Kemenhub: Bus Cahaya Trans Kecelakaan di Tol Krapyak Tak Laik Jalan
Efek WFA, Jasa Marga Prediksi Puncak Arus Nataru Mundur
KPK Tuntaskan OTT Hulu Sungai Utara, Jaksa Kabur Ditahan
Kerugian Bencana Iklim Dunia 2025 Rp1.800 Miliar
Advertisement
Ambulans Jadi Ruang Bersalin Bayi Kembar Saat Banjir Langkat
OKI Desak Keadilan Internasional atas Kejahatan Israel di Gaza
Kajian KPK Ungkap Risiko Pengadaan Makan Bergizi Gratis
Letnan Jenderal Rusia Tewas dalam Ledakan Mobil di Moskow
Bonnie Blue Dilarang Masuk Indonesia 10 Tahun
Advertisement
Awal 2026, Seluruh Jalur Pendakian Gunung Rinjani Ditutup
Berita Pilihan
Advertisement
Libur Akhir Tahun, Omzet Wingko Ngasem Tembus Rp65 Juta per Hari
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- PSIM Jogja Tantang Persijap Tanpa Suporter, Van Gastel Kecewa
- Ustaz Muhammad Jazir ASP, Ketua Dewan Syuro Jogokariyan Wafat
- Perusak Lingkungan adalah Pendusta Agama
- Olivia Rodrigo dan Louis Partridge Disebut Berpisah, Ini Faktanya
- James Ransone, Bintang The Wire dan It Chapter Two, Meninggal
- Pengadilan Tolak Najib Razak Jadi Tahanan Rumah
- Nenek Pikun di Karanganyar Hilang Dua Hari, Ditemukan Tewas di Sungai
Advertisement
Advertisement
