Masterplan Pemindahan Ibu Kota Rampung 2020
Menteri PPN/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro memegang peta Pulau Kalimantan di sela-sela wawancara tentang rencana pemindahan lokasi ibu kota, di Kantor Kementerian PPN, Jakarta, Selasa (30/7/2019). - ANTARA/Wahyu Putro A Harianjogja.com, JAKARTA - Masterplan pemindahan ibu kota selesai pada 2020 dengan dana pembebasan lahan Rp11 miliar.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang P.S. Brodjonegoro menyatakan masterplan pemindahan ibu kota di Kalimantan akan selesai 2020. Oleh sebab itu, dia menyebut rancangan anggaran pemindahan ibu kota tidak masuk RAPBN 2020.
"Masterplan 2020 selesai. Ini baru dibikin belum ketahuan lokasinya kan. Membuat masterplan tak sehari jadi," ujar Bambang usai Pers Konferensi Nota Keuangan di Kantor Ditjen Pajak, Jumat (16/8/2019).
Dia merincikan, dengan rata-rata anggaran Rp466 triliun, proyek tersebut akan didominasi oleh proyek swasta. Utamanya untuk pembangunan rumah penduduk dan infrastruktur.
Bambang juga menjanjikan bahwa pembangunan ibu kota baru nantinya telah mempertimbangkan dampak ekologi dan potensi bencana.
"Semua sudah dicek resiko bencana, pilih yang practically itu risiko bencana yang lebih minim," paparnya.
Bambang memberi sinyal sejumlah hal tentang ibu kota baru. Pertama, ibu kota terpilih jauh dari risiko kebakaran hutan. Kedua, jenis tanah ibu kota tersebut bukan lahan gambut. Ketiga, jenis tanah juga bukan tanah yang mengandung batu bara.
Oleh sebab itu, Bambang menampik lokasi pembangunan ibu kota baru akan berlokasi di Bukit Soeharto, Kalimantan Timur.
"Ini hutan lindung. Kita tak boleh sentuh jadi kota atau pemukiman. Kami sudah komit tidak ganggu lingkungan apalagi hutan lindung," tuturnya.
Bambang juga menjanjikan bahwa pihaknya sudah mengantisipasi pembangunan ibu kota baru dengan Kementerian PUPR. Rencananya setelah masterplan, pihaknya akan mempertajam urban design, legalitas dan pembebasan lahan.
Rencananya untuk dana masterplan sampai pembebasan lahan, Bappenas menggelontorkan sekitar Rp 11 miliar.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian menyatakan, rencana pemerintah memindahkan ibu kota bukan memindahkan Jakarta ke Kalimantan. Utamanya dengan segala kemacetan dan polusinya.
"Kita ingin Kalimantan jadi simbol futurustik ibu kota harus memiliki hal inovatif yang baru sesuai apa yang diinginkan," ujar Hetifah.
Pemindahan ibu kota menurut Hetifah adalah simbol bagaimana kota di Indonesia menyongsong masa depan.
Di dalam desainnya maupun tata ruangnya penataan Hetifah mengingatkan bukan hanya fisik tetapi sosial ekonomi.
"Harus kehidupan pro lingkungan indahnya ibu kota. Jadi semacam Kalimantan adalah the future of Indonesia," ungkapnya.
Sumber : Bisnis.com
