Advertisement
Airlangga Bentuk Majelis Etik Golkar, Pengamat: Jelaskan Maksudnya Apa
Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto melihat produk kosmetik produksi dalam negeri yang dipamerkan di lobi gedung Kementerian Perindustrian, Rabu (3/7/2019). - Foto Kemenperin
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Pengamat politik berpendapat agar Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto bisa menjelaskan maksud pembentukan Majelis Etik Golkar yang menimbulkan pro dan kontra di kalangan internal partai beringin tersebut.
Pengamat politik Silvanus Alvin mengatakan wajar jika akhirnya para kader Golkar banyak yang mempersoalkan pembentukan Majelis Etik, karena pembentukannya bernuansa politis.
Advertisement
"Karena memang dibentuk jelang pemilihan Ketua Umum Golkar periode mendatang. Majelis Etik memang dibentuk Mei 2019, tapi saat itu tidak ada gejolak politik apa-apa. Hal ini tentu menimbulkan pertanyaan, kenapa kegaduhan baru terjadi saat ini," kata Alvin saat dihubungi, Senin (13/8/2019) malam.
Airlangga awalnya membentuk Majelis Etik untuk menindak kader-kader Golkar yang melakukan pelanggaran hukum seperti korupsi. Pembentukan Majelis Etik oleh Airlangga dianggap sesuai AD/ART Golkar.
Alvin menganggap niat Airlangga membentuk Majelis Etik untuk menindak kader-kader Golkar yang melanggar hukum patut diapresiasi. Namun, dia merasa ada agenda lain di balik pembentukan Majelis Etik.
"Seperti menghalangi keikutsertaan kandidat tertentu untuk masuk dalam bursa caketum Golkar," katanya.
Dia lantas menyarankan Airlangga dan internal Golkar duduk bersama membahas keberadaan Majelis Etik. Pengkajian ulang keberadaan Majelis Etik perlu dilakukan dan mengacu pada AD/ART.
"Bila sudah sejalan dengan AD/ART, maka kegaduhan tidak terjadi. Kegaduhan muncul karena ada sebuah proses yang tidak sejalan dengan aturan partai," tuturnya.
Terakhir, Airlangga juga diminta menghentikan kegaduhan di internal Golkar.
"Airlangga harus turun tangan mengatasi ini. Dia harus memberi jaminan bahwa Majelis Etik bukan kaki tangannya dalam melanggengkan kekuasaan di Golkar. Saya rasa ini perlu dilakukan dalam waktu dekat supaya tidak ada kesan bahwa Airlangga ini memonopoli bursa ketum golkar di munas mendatang," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
KEK Batang Harus Jadi Jantung Ekonomi Nasional
Gunung Lewotobi Laki-laki Alami Dua Kali Letusan pada Jumat
Kejaksaan Agung Periksa Lagi Nadiem Makarim pada 15 Juli 2025
Begini Alur Kuota Haji 2026 dari Arab Saudi untuk Indonesia, Kata Istana
Advertisement
Aceh Diguncang Gempa Magnitudo 5,1, Begini Penjelasan BMKG
Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Advertisement
Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
BGN Minta Anggaran Makan Bergizi Gratis Ditambah Jadi Rp335 Triliun
Sertipikat Elektronik Diterapkan Bertahap, Sertipikat Tanah Lama Tetap Berlaku
Advertisement
Berita Pilihan
- Top Ten News Harianjogja.com, Sabtu 12 Juli 2025: Dari Tom Lembong Sampai Harganas
- Pangkas Birokrasi Federal, Donald Trump Pecat 1.300 Pegawai Departemen Luar Negeri
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
- Top Ten News Harianjogja.com, Jumat 11 Juli 2025: Dari Polda Jateng Grebek Pabrik Pupuk Palsu sampai Penemuan Mayat Pegawai Kemendagri
Advertisement
Ruas JJLS Baron Ambles, Pengguna Jalan Diminta Berhati-Hati
Advertisement
Tren Baru Libur Sekolah ke Jogja Mengarah ke Quality Tourism
Advertisement
Berita Populer
- Sertipikat Elektronik Diterapkan Bertahap, Sertipikat Tanah Lama Tetap Berlaku
- BGN Minta Anggaran Makan Bergizi Gratis Ditambah Jadi Rp335 Triliun
- Polda Metro Jaya Targetkan Penyelidikan Kasus Kematian Diplomat Staf Kemenlu Rampung dalam Sepekan
- Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
- Tersangka Korupsi Minyak Mentah Riza Chalid Diduga Sudah Berada di Singapura, Kejagung Masukkan ke Daftar Cekal
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
Advertisement
Advertisement
