Advertisement
Airlangga Bentuk Majelis Etik Golkar, Pengamat: Jelaskan Maksudnya Apa
Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto melihat produk kosmetik produksi dalam negeri yang dipamerkan di lobi gedung Kementerian Perindustrian, Rabu (3/7/2019). - Foto Kemenperin
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Pengamat politik berpendapat agar Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto bisa menjelaskan maksud pembentukan Majelis Etik Golkar yang menimbulkan pro dan kontra di kalangan internal partai beringin tersebut.
Pengamat politik Silvanus Alvin mengatakan wajar jika akhirnya para kader Golkar banyak yang mempersoalkan pembentukan Majelis Etik, karena pembentukannya bernuansa politis.
Advertisement
"Karena memang dibentuk jelang pemilihan Ketua Umum Golkar periode mendatang. Majelis Etik memang dibentuk Mei 2019, tapi saat itu tidak ada gejolak politik apa-apa. Hal ini tentu menimbulkan pertanyaan, kenapa kegaduhan baru terjadi saat ini," kata Alvin saat dihubungi, Senin (13/8/2019) malam.
Airlangga awalnya membentuk Majelis Etik untuk menindak kader-kader Golkar yang melakukan pelanggaran hukum seperti korupsi. Pembentukan Majelis Etik oleh Airlangga dianggap sesuai AD/ART Golkar.
Alvin menganggap niat Airlangga membentuk Majelis Etik untuk menindak kader-kader Golkar yang melanggar hukum patut diapresiasi. Namun, dia merasa ada agenda lain di balik pembentukan Majelis Etik.
"Seperti menghalangi keikutsertaan kandidat tertentu untuk masuk dalam bursa caketum Golkar," katanya.
Dia lantas menyarankan Airlangga dan internal Golkar duduk bersama membahas keberadaan Majelis Etik. Pengkajian ulang keberadaan Majelis Etik perlu dilakukan dan mengacu pada AD/ART.
"Bila sudah sejalan dengan AD/ART, maka kegaduhan tidak terjadi. Kegaduhan muncul karena ada sebuah proses yang tidak sejalan dengan aturan partai," tuturnya.
Terakhir, Airlangga juga diminta menghentikan kegaduhan di internal Golkar.
"Airlangga harus turun tangan mengatasi ini. Dia harus memberi jaminan bahwa Majelis Etik bukan kaki tangannya dalam melanggengkan kekuasaan di Golkar. Saya rasa ini perlu dilakukan dalam waktu dekat supaya tidak ada kesan bahwa Airlangga ini memonopoli bursa ketum golkar di munas mendatang," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Tak Terima Ditegur, Dua WNA Amerika Ini Diduga Aniaya Pecalang di Bali
Siap-Siap! Penerapan SLFF di Tol Sebelum Oktober 2024
Ditanya soal Kemungkinan Maju di Pilkada, Kaesang Memilih Ini
Advertisement
Mobil Mewah Harvey Moeis Disita Kejagung, Kali Ini Ferrari dan Mercy
KASD Sebut Penggantian Istilah dari KKB ke OPM Ada Dampaknya
Iuran Pariwisata Masuk ke Tiket Pesawat, Ini Kata Menteri Pariwisata
Gaji Prabowo-Gibran Saat Sudah Menjabat, Ini Rinciannya
Satuan Pendidikan Diwajibkan Memperhatikan Kebutuhan Siswa dengan Kondisi Khusus
Advertisement
Izin Tinggal Peralihan Jembatani Proses Transisi Izin Tinggal WNA di RI
Surya Paloh Enggan Jadi Oposisi dan Pilih Gabung Prabowo, Ini Alasannya
Penetapan Caleg Terpilih di DIY Menunggu BRPK Mahkamah Konsitusi
Surya Paloh Temui Prabowo di Kartanegara
Advertisement
Jusuf Kalla Ingatkan Prabowo Pentingnya Oposisi
Berita Pilihan
- Siap-Siap! Penerapan SLFF di Tol Sebelum Oktober 2024
- Ditanya soal Kemungkinan Maju di Pilkada, Kaesang Memilih Ini
- Satuan Pendidikan Diwajibkan Memperhatikan Kebutuhan Siswa dengan Kondisi Khusus
- Meningkatkan Perlindungan dari Penyakit Menular, Jemaah Calon Haji Disarankan Vaksin
- Dugaan Pelanggaran Wewenang, Wakil Ketua KPK Laporkan Anggota Dewas
Advertisement
Advertisement
Sandiaga Tawarkan Ritual Melukat ke Peserta World Water Forum di Bali
Advertisement
Berita Populer
- Penetapan Caleg Terpilih di DIY Menunggu BRPK Mahkamah Konsitusi
- Surya Paloh Enggan Jadi Oposisi dan Pilih Gabung Prabowo, Ini Alasannya
- Izin Tinggal Peralihan Jembatani Proses Transisi Izin Tinggal WNA di RI
- Satuan Pendidikan Diwajibkan Memperhatikan Kebutuhan Siswa dengan Kondisi Khusus
- Gaji Prabowo-Gibran Saat Sudah Menjabat, Ini Rinciannya
- Iuran Pariwisata Masuk ke Tiket Pesawat, Ini Kata Menteri Pariwisata
- KASD Sebut Penggantian Istilah dari KKB ke OPM Ada Dampaknya
Advertisement
Advertisement
