Advertisement
Demokrat: Zaman SBY, Tak Ada yang Blak-Blakan Minta Jatah Menteri
Ilustrasi Partai Demokrat. - Harian Jogja
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Pada zaman pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Ketua Divisi Komunikasi Publik DPP Partai Demokrat Imelda Sari mengaku tak ada partai yang secara terbuka meminta jatah menteri di kabinet.
"Ya, kurang etislah. Yang pertama, presiden memiliki hak prerogatif," katanya, di Jakarta, Sabtu (10/8/2019). Hal itu ia sampaikan untuk menanggapi kelakar yang disampaikan Megawati Soekarnoputri soal jatah menteri pada Kongres V PDI Perjuangan (PDIP).
Advertisement
Hal itu diungkapkannya saat diskusi Perspektif Indonesia bertema "Membaca Arah Tusukan Pidato Mega" yang diselenggarakan Populi Center dan Smart FM Network.
Meski, diakui Imelda, kongres sejatinya merupakan forum internal yang berkaitan dengan konsolidasi partai.
BACA JUGA
Menurut dia, sebenarnya Presiden Joko Widodo pun sudah mengerti dan sudah pasti memberikan porsi terbanyak menteri untuk PDIP sebagai partai pengusung dan pemenang pemilu.
Pengalaman ketika SBY menjadi presiden, kata dia, baik periode 2004-2009 maupun 2009-2014, tidak ada partai yang secara terbuka meminta jatah menteri.
"Saya kira jelas di masa Pak SBY tidak melihat yang seperti itu. Jadi, agak surprising juga diminta secara terbuka oleh Bu Mega," katanya.
Setahu Imelda, dalam 10 tahun ini tidak ada partai politiknya yang meminta jatah menteri secara terbuka, apalagi disampaikan langsung kepada presiden terpilih.
Sebelumnya, dalam pidato sambutannya pada Kongres V PDIP di Bali, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri berkelakar bahwa partai tersebut harus memeroleh kursi menteri yang banyak.
Mega juga berseloroh tidak mau menerima jika partainya hanya diberikan empat kursi menteri.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Trump Klaim 95 Persen Rencana Damai Rusia-Ukraina Telah Disepakati
Arab Saudi Tangguhkan Perusahaan Umrah yang Telantarkan Jemaah
Panglima TNI Tegas soal Pengibaran Bendera GAM di Aceh
Basarnas Pantau Arus Nataru di Ketapang-Gilimanuk
Advertisement
PDIP Kirim 30 Ambulans dan Tim Medis ke Lokasi Banjir
KSAD Tuding Adanya Sabotase Jembatan Bailey di Lokasi Bencana
WNA China Berpotensi Jadi Tersangka Tambang Emas Ilegal
Pemerintah Tambah 280 Starlink Pulihkan Komunikasi Sumatera
DPR Desak Pemerintah Pulangkan 600 WNI Korban Scam
Advertisement
Respons Bendera GAM, Hasto PDIP: Di NKRI Hanya Ada Merah Putih
BMKG Peringatkan Hujan Ekstrem Ancam Pulau Belitung
Kemenhub: Arus Mudik Natal 2025 Lancar dan Terkendali
Gerindra Dukung Kepala Daerah Dipilih DPRD, Ini Alasannya
WNA Spanyol Korban Kapal Tenggelam di Labuan Bajo Ditemukan
Advertisement
Trump Klaim AS Gantikan PBB Selesaikan Konflik Thailand-Kamboja
Berita Pilihan
- Trump Klaim 95 Persen Rencana Damai Rusia-Ukraina Telah Disepakati
- 46.207 Penumpang Tinggalkan Jakarta dengan Kereta Api Hari Ini
- Ratusan Warga Terdampak Banjir Bandang Kalimantan Selatan
- Kunjungan ke IKN Tembus 36.700 Orang saat Libur Natal 2025
- Kim Jong Un Dorong Produksi Rudal dan Amunisi Korut Diperkuat
Advertisement
Advertisement
Inggris Terbitkan Travel Warning Terbaru, Indonesia Masuk Daftar
Advertisement
Berita Populer
- Ribuan Hektare Sawah di Kulonprogo Terendam Banjir, Ini Langkah Dinas
- Persebaya Tak Terbendung di Kandang, Persijap Jepara Dibantai 4-0
- Dhian Novitasari Kembali Pimpin Porserosi Kota Jogja
- Brigitte Bardot Meninggal Dunia, Ikon Seks Global dan Simbol Prancis
- Wisatawan Keluhkan Tarif Sewa Gazebo Pantai Drini Rp50.000 Per 2 Jam
- Kalah dari Malut United, Fabio Lefundes Minta Fair Play Dijaga
- Justin Bieber Kritik Industri Musik: Artis Bukan Komoditas
Advertisement
Advertisement
