BPS Jelaskan Arti Desil 1-10 dalam DTSEN, Ini Kriterianya
BPS menjelaskan arti desil 1-10 dalam DTSEN, indikator yang digunakan, serta alasan desil bukan penentu tunggal penerima bansos.
ILustrasi jabatan/JIBI
Harianjogja.com, JAKARTA- Polah elite politik yang meminta jatah menteri sebagai kompensasi telah mendukung pasangan Jokowi Widodo-Ma\'ruf Amin di Pilpres 2019 dikritik akademisi.
Guru Besar Universitas Islam Negeri Riau Sultan Syarif Kasim (Suska) Riau Alaidin Koto prihatin terkait dengan pernyataan elite partai yang minta \'jatah\' menteri di hadapan publik karena mendidik generasi berikutnya menjadi pamrih dalam berjuang.
"Minta jatah itu soal biasa dalam politik praktis. Akan tetapi, bila dikemukakan di hadapan publik, saya sebagai guru merasa prihatin karena tanpa disadari mendidik anak-anak kita pamrih dalam berjuang," kata Prof. Alaidin kepada ANTARA di Jakarta, Kamis (8/8/2019) malam, ketika menanggapi kelakar politik Megawati terkait dengan komposisi \'jatah\' bagi PDIP.
Dengan adanya partai yang menang dalam pemilu, menurut dia, tidak berarti negeri ini menjadi milik si pemilik partai itu, sementara yang kalah akan menjadi the second class.
"Ungkapan the winner gets all, the loser gets nothing akan menjadi budaya yang tidak sehat untuk kelangsungan hidup sebuah bangsa," kata Alaidin yang juga salah satu Ketua DPP Perhimpunan Tarbiyah Islamiyah (Perti) ini.
Alaidin berharap para elite politik bisa lebih bijak dan mengendepankan profesionalitas dalam menata bangsa dan negara menjadi lebih baik ke depannya.
"Kalau kita masih ingin negeri dan bangsa ini tetap tegak dan melanjutkan cita-cita para pahlawan, kedepankan profesionalitas dalam menata negara," kata dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau itu.
Sebelumnya diberitakan, Megawati banyak melontarkan kelakar politik dalam pidato sambutannya pada acara pembukaan Kongres V PDIP di Bali, Kamis, yang dihadiri Presiden RI Jokowi, Wapres JK, K.H. Ma\'ruf Amin, dan sejumlah ketua umum partai.
Salah satu kelakar Megawati yang dilontarkan adalah soal komposisi "jatah" menteri bagi PDIP di kabinet mendatang.
Presiden Jokowi menjawab kelakar Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri soal permintaan "jatah" menteri yang banyak bagi PDIP di kabinet kerja periode mendatang.
"Tadi disampaikan jangan empat. Akan tetapi, kalau yang lain dua, PDIP empat \'kan sudah dua kali (lipat). Kalo yang lain tiga, ya, belum tentu juga (enam)," seloroh Jokowi dalam sambutan pada acara Kongres V PDIP di Bali, Kamis.
Jokowi menegaskan bahwa PDIP memperoleh menteri terbanyak. Dia juga berani menjamin hal tersebut.
"Yang jelas PDIP pasti terbanyak. Itu jaminannya saya," kata Jokowi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
BPS menjelaskan arti desil 1-10 dalam DTSEN, indikator yang digunakan, serta alasan desil bukan penentu tunggal penerima bansos.
Anak Kampung Sadang, Bandung Barat, menyeberangi Waduk Saguling dengan rakit untuk sekolah. Warga berharap akses jembatan segera dibangun.
Kemnaker menyiapkan strategi triple skilling berupa upskilling, reskilling, dan cross-skilling untuk menghadapi perubahan dunia kerja akibat AI.
Job fair disabilitas Kulonprogo mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan. Riski dan Arif berbagi perjuangan mencari pekerjaan inklusif.
Pembangunan inklusif di Indonesia disoroti. Ohana Indonesia mendesak reformasi anggaran dan pemenuhan hak kelompok difabel.
Redaksi kembali menghadirkan rangkuman Top Ten News Harianjogja.com edisi Sabtu (29/8/2026) yang merangkum isu paling hangat dan strategis