Advertisement
Parpol Minta Jatah Kursi Menteri, Pengamat : Tidak Etis dan Overacting
ILustrasi lelang jabatan - JIBI
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Pengamat politik mengkritik gelagat sejumlah partai politik yang meminta-minta jatah kursi menteri ke presiden terpilih Joko Widodo.
Pengamat politik dari Universitas Pelita Harapan (UPH), Emrus Sihombing menilai mengintervensi Jokowi untuk memberikan beberapa jatah kursi di dalam kabinet adalah hal yang tidak etis dilakukan oleh setiap partai politik.
Advertisement
“Saya kira kalau memaksa tidak boleh. Itu tidak etis,” ujar Emrus Sihombing kepada Okezone-jaringan Harianjogja.com, Rabu (10/7/2019).
“Tidak boleh memaksakan bapak presiden untuk harus katakanlah orangnya ini harus duduk di kementerian ini. Tidak boleh lah,” lanjutnya.
BACA JUGA
Bahkan, Emrus mengatakan kalau ada partai politik yang sampai menyebutkan jumlah kursi atau jabatan yang diminta adalah merupakan tindakan cari perhatian yang terlalu berlebihan atau overacting.
“Apabila meminta jatah harus 5, 6, 7 atau 10 kursi menteri, saya kira itu namanya teman-teman politisi itu overacting itu,” ungkap Emrus.
Kendati demikian, disisi lain Emrus dapat memaklumi jika setiap partai pengusung menginginkan adanya pemberian jabatan. Namun, sebaiknya dilakukan dengan hanya menawarkan nama-nama dari kadernya yang layak untuk mendapatkan jabatan itu.
“Tetapi memberikan masukan kepada bapak presiden dan menawarkan orang-orang yang memenuhi syarat yang saya sebutkan tadi, tentu itu hal yang wajar dilakukan oleh parpol. Tetapi memaksa itu tidak etis,” tegasnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sempat berharap diberikan jatah menteri sebanyak 10 kursi. Keinginan itu pun langsung disanggah oleh NasDem karena merasa lebih layak mendapatkan jatah kursi lebih banyak, yaitu 11 kursi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Okezone.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Ketua Komisi VI DPR Tegur Trans7 soal Tayangan Kiai Lirboyo
9 Kantong Jenazah Korban Ponpes Al-Khoziny Masih Belum Teridentifikasi
2 Juta Lebih Konten Judi Online Dihapus, 23 Ribu Rekening Diblokir
Ini Kata Bupati Temanggung Soal Peredaran Rokok Ilegal
Advertisement
Viral Tayangan Trans7 Hina Pesantren, PBNU Ambil Jalur Hukum
Cak Imin Jelaskan Alasan Pemerintah Gunakan APBN Bangun Al Khoziny
Praperadilan Ditolak, Nadiem Makarim: Saya Menerima Hasilnya
Gencatan Senjata di Gaza, Inggris Siap Awasi Pelucutan Senjata Hamas
Puluhan Ribu Paket Bantuan Kemanusiaan dari RI Berhasil Masuk Gaza
Advertisement
Ragunan Buka Sampai Malam, Penerangan dan Mobil Angkutan Ditambah
Sejumlah Kota Besar di Indonesia Diguyur Hujan Hari Ini
Kata Menaker Yassierli soal Isu Bantuan Subsidi Upah Tahap Dua
Jaksa Sebut Riza Chalid Trader Migas
Prabowo Perintahkan Mentan Swasembada Pangan Secepatnya
Advertisement
Rusuh, Presiden Madagaskar Andry Rajoelina Kabur ke Prancis
Berita Pilihan
- Ketua Komisi VI DPR Tegur Trans7 soal Tayangan Kiai Lirboyo
- Ragunan Buka Sampai Malam, Penerangan dan Mobil Angkutan Ditambah
- Sejumlah Kota Besar di Indonesia Diguyur Hujan Hari Ini
- Kata Menaker Yassierli soal Isu Bantuan Subsidi Upah Tahap Dua
- Polisi Sebut KKB Kembali Bakar Gedung Sekolah di Kiwirok
Advertisement
Program MBG di Bantul Tetap Lancar Meski Daerah Lain Tersendat
Advertisement
Thai AirAsia Sambung Kembali Penerbangan Internasional di GBIA
Advertisement
Berita Populer
- TPS3R Kota Jogja Olah 200 Ton Sampah per Hari, Depo Mulai Kosong
- Muncul Lagi Kasus Keracunan MBG, Puluhan Siswa Muntah
- Kekurangan Zat Besi Bisa Bikin Lemas saat Olahraga, Ini Penjelasannya
- Wali Kota Jogja dan BPD DIY Salurkan Bantuan Rumah Tak Layak Huni
- Pemerintah Siapkan Modifikasi Cuaca untuk Cegah Kebakaran Hutan
- Tren Penyakit Ispa di Gunungkidul Meningkat Saat Masa Pancaroba
- Pamungkas Guncang Panggung JNM Lewat Konser Mini Solitaire
Advertisement
Advertisement
