Advertisement
Parpol Minta Jatah Kursi Menteri, Pengamat : Tidak Etis dan Overacting
ILustrasi lelang jabatan - JIBI
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Pengamat politik mengkritik gelagat sejumlah partai politik yang meminta-minta jatah kursi menteri ke presiden terpilih Joko Widodo.
Pengamat politik dari Universitas Pelita Harapan (UPH), Emrus Sihombing menilai mengintervensi Jokowi untuk memberikan beberapa jatah kursi di dalam kabinet adalah hal yang tidak etis dilakukan oleh setiap partai politik.
Advertisement
“Saya kira kalau memaksa tidak boleh. Itu tidak etis,” ujar Emrus Sihombing kepada Okezone-jaringan Harianjogja.com, Rabu (10/7/2019).
“Tidak boleh memaksakan bapak presiden untuk harus katakanlah orangnya ini harus duduk di kementerian ini. Tidak boleh lah,” lanjutnya.
Bahkan, Emrus mengatakan kalau ada partai politik yang sampai menyebutkan jumlah kursi atau jabatan yang diminta adalah merupakan tindakan cari perhatian yang terlalu berlebihan atau overacting.
“Apabila meminta jatah harus 5, 6, 7 atau 10 kursi menteri, saya kira itu namanya teman-teman politisi itu overacting itu,” ungkap Emrus.
Kendati demikian, disisi lain Emrus dapat memaklumi jika setiap partai pengusung menginginkan adanya pemberian jabatan. Namun, sebaiknya dilakukan dengan hanya menawarkan nama-nama dari kadernya yang layak untuk mendapatkan jabatan itu.
“Tetapi memberikan masukan kepada bapak presiden dan menawarkan orang-orang yang memenuhi syarat yang saya sebutkan tadi, tentu itu hal yang wajar dilakukan oleh parpol. Tetapi memaksa itu tidak etis,” tegasnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sempat berharap diberikan jatah menteri sebanyak 10 kursi. Keinginan itu pun langsung disanggah oleh NasDem karena merasa lebih layak mendapatkan jatah kursi lebih banyak, yaitu 11 kursi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Okezone.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Gunung Kanlaon di Filipina Meletus, Semburkan Abu Setinggi 4 Kilometer
4.888 Pendaki Naik Gunung Ciremai Selama Libur Lebaran 2025
Gempa Vulkanik di Gunung Talang, Badan Geologi Keluarkan Dua Rekomendasi
Zulkifli Hasan Temui Jokowi di Solo, Ini yang Dibahas
Advertisement
KPK Periksa Djoko Tjandra Terkait Kasus Harun Masiku
Advertisement
Kasau: Presiden Prabowo Berperan Besar Modernisasi Alutsista TNI AU
Viral Pemuda Aniaya Anak dari Kekasihnya, Pelaku Diringkus Polisi
Advertisement
Atap Kelab Malam Roboh, 44 Pengunjung Tewas
Berita Pilihan
- Buntut Viral Jenazah Diangkut Pikap karena Ambulans Kehabisan Bensin, Direktur RSUD Martapura Mengundurkan Diri
- Soal Pertemuan Prabowo dengan Megawati, Ini Kata Dasco
- Bupati Idramayu, Lucky Hakim Nyatakan Plesir ke Jepang Tidak Gunakan APBD
- UGM Bentuk Tim Pemeriksa Disiplin untuk Guru Besar Pelaku Kekerasan Seksual
- Dasco Unggah Foto Pertemuan Prabowo dan Megawati pada Senin Kemarin
Advertisement
Sejumlah Pegawai Pemkab Sleman Terlambat Masuk Kerja di Hari Pertama usai Libur Lebaran
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Hindari Tuntutan Hukum, Militer Israel Bakal Izinkan Bantuan Kemanusiaan Masuk Jalur Gaza
- Badan Gizi Nasional Targetkan 82,9 Juta Orang Terima Makan Bergizi Gratis pada November 2025
- Indonesia Bisa Krisis Telur Ayam Saat Pelaksanaan Makan Siang Bergizi Gratis Digenjot untuk 82,9 Juta Orang
- 207 ASN dan Tenaga Kontrak di Pemkot Jambi Bolos Usai Libur Lebaran
- 83 ASN di Sragen Bolos Usai Libur Lebaran 2025
- Presiden Prabowo: Bea Cukai Jangan Macam-Macam
- Bupati Indramayu Lucky Hakim yang Plesir ke Jepang Tanpa Izin Diperiksa Selama 2 Jam
Advertisement
Advertisement
