Advertisement
Parpol Minta Jatah Kursi Menteri, Pengamat : Tidak Etis dan Overacting
ILustrasi lelang jabatan - JIBI
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Pengamat politik mengkritik gelagat sejumlah partai politik yang meminta-minta jatah kursi menteri ke presiden terpilih Joko Widodo.
Pengamat politik dari Universitas Pelita Harapan (UPH), Emrus Sihombing menilai mengintervensi Jokowi untuk memberikan beberapa jatah kursi di dalam kabinet adalah hal yang tidak etis dilakukan oleh setiap partai politik.
Advertisement
“Saya kira kalau memaksa tidak boleh. Itu tidak etis,” ujar Emrus Sihombing kepada Okezone-jaringan Harianjogja.com, Rabu (10/7/2019).
“Tidak boleh memaksakan bapak presiden untuk harus katakanlah orangnya ini harus duduk di kementerian ini. Tidak boleh lah,” lanjutnya.
BACA JUGA
Bahkan, Emrus mengatakan kalau ada partai politik yang sampai menyebutkan jumlah kursi atau jabatan yang diminta adalah merupakan tindakan cari perhatian yang terlalu berlebihan atau overacting.
“Apabila meminta jatah harus 5, 6, 7 atau 10 kursi menteri, saya kira itu namanya teman-teman politisi itu overacting itu,” ungkap Emrus.
Kendati demikian, disisi lain Emrus dapat memaklumi jika setiap partai pengusung menginginkan adanya pemberian jabatan. Namun, sebaiknya dilakukan dengan hanya menawarkan nama-nama dari kadernya yang layak untuk mendapatkan jabatan itu.
“Tetapi memberikan masukan kepada bapak presiden dan menawarkan orang-orang yang memenuhi syarat yang saya sebutkan tadi, tentu itu hal yang wajar dilakukan oleh parpol. Tetapi memaksa itu tidak etis,” tegasnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sempat berharap diberikan jatah menteri sebanyak 10 kursi. Keinginan itu pun langsung disanggah oleh NasDem karena merasa lebih layak mendapatkan jatah kursi lebih banyak, yaitu 11 kursi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Okezone.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Penyiraman Air Keras ke Andrie Yunus, Polri Diminta Usut Tuntas
Bukan karena Perang, Ini Alasan TNI Terapkan Status Siaga 3
BBM Terancam Mahal, Prabowo Kaji Kebijakan WFH dan Pangkas Hari Kerja
Laporan Media Inggris Sebut Mojtaba Khamenei Koma, Fakta Belum Terkuak
Advertisement
18 Maret Jadi Tanggal Favorit Mudik Kereta dari Jakarta
Kapolri Beri Atensi Khusus Kasus Air Keras Aktivis KontraS
Trump: Mojtaba Khamenei Diduga Masih Hidup Meski Terluka
Arus Mudik Lebaran 2026 Mulai Padati Pelabuhan Bakauheni
Penyiraman Air Keras Aktivis KontraS di Jakpus Diselidiki Polisi
Advertisement
Aktivis KontraS Andrie Yunus Diserang Air Keras di Jakarta
OTT KPK 2026: Bupati Cilacap Ditangkap, Operasi ke-9 Tahun Ini
KPK Ungkap Pembagian Kuota Haji 2024 oleh Yaqut Cholil Qoumas
Rismon Tegaskan Ijazah Jokowi dan Gibran Asli
KPK Beberkan Pungutan Percepatan Haji Khusus yang Menjerat Gus Yaqut
Advertisement
Gibran Terima Rismon Sianipar di Istana Wapres
Berita Pilihan
- Aktivis KontraS Andrie Yunus Diserang Air Keras di Jakarta
- KPK Ungkap Pembagian Kuota Haji 2024 oleh Yaqut Cholil Qoumas
- Skandal Haji Eks Menag Yaqut: Kode T0, Bayar Rp84 Juta Bisa Berangkat
- Gugatan Kalah, KPK Jebloskan Mantan Menag Yaqut ke Rutan Merah Putih
- Hashim Djojohadikusumo Akan Pimpin Satgas Pembiayaan Taman Nasional
Advertisement
Jadwal KRL Jogja-Solo Sabtu 14 Maret 2026 dari Tugu ke Palur
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Jelang Lebaran, Kota Jogja Intensifkan Pengawasan Daging Sapi di Pasar
- KPK Sita Aset Rp100 Miliar Terkait Kasus Korupsi Kuota Haji Yaqut
- Polda DIY Ungkap 56 Kasus Pekat Selama Operasi Pekat Progo 2026
- Dana Desa di Bantul Dipangkas, Lurah: Infrastruktur Terpaksa Berhenti
- KY Gandeng Media Massa Telusuri Rekam Jejak Calon Hakim Agung 2026
- Jadwal KA Prameks Jogja-Kutoarjo, 13 Maret 2026
- Stuttgart Kalah 1-2 dari Porto di Warnai Blunder dan VAR
Advertisement
Advertisement
