Advertisement
Parpol Minta Jatah Kursi Menteri, Pengamat : Tidak Etis dan Overacting
ILustrasi lelang jabatan - JIBI
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Pengamat politik mengkritik gelagat sejumlah partai politik yang meminta-minta jatah kursi menteri ke presiden terpilih Joko Widodo.
Pengamat politik dari Universitas Pelita Harapan (UPH), Emrus Sihombing menilai mengintervensi Jokowi untuk memberikan beberapa jatah kursi di dalam kabinet adalah hal yang tidak etis dilakukan oleh setiap partai politik.
Advertisement
“Saya kira kalau memaksa tidak boleh. Itu tidak etis,” ujar Emrus Sihombing kepada Okezone-jaringan Harianjogja.com, Rabu (10/7/2019).
“Tidak boleh memaksakan bapak presiden untuk harus katakanlah orangnya ini harus duduk di kementerian ini. Tidak boleh lah,” lanjutnya.
BACA JUGA
Bahkan, Emrus mengatakan kalau ada partai politik yang sampai menyebutkan jumlah kursi atau jabatan yang diminta adalah merupakan tindakan cari perhatian yang terlalu berlebihan atau overacting.
“Apabila meminta jatah harus 5, 6, 7 atau 10 kursi menteri, saya kira itu namanya teman-teman politisi itu overacting itu,” ungkap Emrus.
Kendati demikian, disisi lain Emrus dapat memaklumi jika setiap partai pengusung menginginkan adanya pemberian jabatan. Namun, sebaiknya dilakukan dengan hanya menawarkan nama-nama dari kadernya yang layak untuk mendapatkan jabatan itu.
“Tetapi memberikan masukan kepada bapak presiden dan menawarkan orang-orang yang memenuhi syarat yang saya sebutkan tadi, tentu itu hal yang wajar dilakukan oleh parpol. Tetapi memaksa itu tidak etis,” tegasnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sempat berharap diberikan jatah menteri sebanyak 10 kursi. Keinginan itu pun langsung disanggah oleh NasDem karena merasa lebih layak mendapatkan jatah kursi lebih banyak, yaitu 11 kursi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Okezone.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
AS Blokir Hasil Penjualan Minyak Venezuela Lewat Rekening Khusus
Kemlu: Peran Indonesia di Dewan Perdamaian Gaza Bersifat Multilateral
Kasus Dugaan Fraud PT DSI, Bareskrim Sita Dana Rp4 Miliar
Antisipasi Virus Nipah, Bandara Ngurah Rai Perketat Pintu Masuk Bali
Advertisement
Iran Tegaskan Kendali Selat Hormuz di Tengah Ancaman Serangan AS
KNKT: Pesawat Keluar Landasan Dominasi Investigasi Penerbangan 2025
Roda Lepas Saat Take Off, Pesawat British Airways Tetap Mendarat Aman
Prabowo Minta DEN Kurangi Impor BBM, Targetkan Swasembada Energi
Menkeu Purbaya Rombak 36 Pejabat Eselon II, Terbanyak di Bea Cukai
Advertisement
Kasus Jambret Sleman Disorot DPR, Kejaksaan Minta Arahan Pimpinan
Kenaikan Gaji Hakim Ad Hoc Tinggal Tunggu Tanda Tangan Prabowo
Istana Tegaskan Belum Ada Rencana Reshuffle Kabinet Merah Putih
Polemik Kasus Penjambretan di Sleman, Kapolres dan Kajari Minta Maaf
KemenPPPA Soroti Trauma Korban Penjambretan di Sleman
Advertisement
Profil Delapan Anggota Dewan Energi Nasional yang Dilantik Prabowo
Berita Pilihan
- KemenPPPA Soroti Trauma Korban Penjambretan di Sleman
- Ketua KPK Ungkap Pola Baru OTT, Aliran Dana Kini Disamarkan
- Kalah di Pemilu Paruh Waktu 2026 Bisa Bikin Donald Trump Dimakzulkan
- Pesawat Smart Air Jatuh di Nabire, Diduga Gagal Lepas Landas
- Dugaan Tak Profesional, Tim SIRI Kejagung Periksa Sejumlah Kajari
Advertisement
Dua Gempa Selatan Jawa Berbeda Sumber, Ini Penjelasan Pakar UGM
Advertisement
Wisata Bunga Sakura Asia Jadi Tren, Ini 5 Destinasi Favorit 2026
Advertisement
Berita Populer
- Satpol PP Bantul Tertibkan Reklame Ilegal di Titik Strategis
- Jadwal KA Prameks Jogja-Kutoarjo, 28 Januari 2026 Pagi sampai Malam
- Harga Daging Sapi di Sleman Terkendali, Pasokan Dipastikan Aman
- Jadwal lengkap KA Bandara YIA Reguler dan Xpress, 28 Januari 2026
- Terungkap Alur Informasi Hibah Pariwisata Sleman Jelang Pilkada
- Bus DAMRI Jogja-YIA, Cek Jadwal Lengkap 28 Januari 2026
- Cuaca DIY Selasa 27 Januari: Semua Wilayah DIY Hujan Ringan
Advertisement
Advertisement
