Advertisement
Parpol Minta Jatah Kursi Menteri, Pengamat : Tidak Etis dan Overacting
ILustrasi lelang jabatan - JIBI
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Pengamat politik mengkritik gelagat sejumlah partai politik yang meminta-minta jatah kursi menteri ke presiden terpilih Joko Widodo.
Pengamat politik dari Universitas Pelita Harapan (UPH), Emrus Sihombing menilai mengintervensi Jokowi untuk memberikan beberapa jatah kursi di dalam kabinet adalah hal yang tidak etis dilakukan oleh setiap partai politik.
Advertisement
“Saya kira kalau memaksa tidak boleh. Itu tidak etis,” ujar Emrus Sihombing kepada Okezone-jaringan Harianjogja.com, Rabu (10/7/2019).
“Tidak boleh memaksakan bapak presiden untuk harus katakanlah orangnya ini harus duduk di kementerian ini. Tidak boleh lah,” lanjutnya.
BACA JUGA
Bahkan, Emrus mengatakan kalau ada partai politik yang sampai menyebutkan jumlah kursi atau jabatan yang diminta adalah merupakan tindakan cari perhatian yang terlalu berlebihan atau overacting.
“Apabila meminta jatah harus 5, 6, 7 atau 10 kursi menteri, saya kira itu namanya teman-teman politisi itu overacting itu,” ungkap Emrus.
Kendati demikian, disisi lain Emrus dapat memaklumi jika setiap partai pengusung menginginkan adanya pemberian jabatan. Namun, sebaiknya dilakukan dengan hanya menawarkan nama-nama dari kadernya yang layak untuk mendapatkan jabatan itu.
“Tetapi memberikan masukan kepada bapak presiden dan menawarkan orang-orang yang memenuhi syarat yang saya sebutkan tadi, tentu itu hal yang wajar dilakukan oleh parpol. Tetapi memaksa itu tidak etis,” tegasnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sempat berharap diberikan jatah menteri sebanyak 10 kursi. Keinginan itu pun langsung disanggah oleh NasDem karena merasa lebih layak mendapatkan jatah kursi lebih banyak, yaitu 11 kursi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Okezone.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
KAI Uji Coba KRL, Lintas Bekasi-Cikarang Mulai Pulih
774 ASN Kemenimipas Langgar Disiplin, 71 Dipecat
Refund Tiket KA Membludak, 4.447 Penumpang Batal Berangkat dari Daop 1
Korban KA Bekasi Timur Didampingi Kemensos, Ini Bentuk Bantuan
Advertisement
Update Kecelakaan KA Bekasi Timur 16 Tewas 91 Luka
Setelah Jogja, Kini Viral Kekerasan Anak di Daycare Terjadi di Aceh
Judi Online Bali Dibongkar, Mahasiswi Terlibat Jaringan Kamboja
PP Tunas Diperketat, Komdigi Desak Platform Hapus Akun Anak
Kecelakaan Kereta Bekasi Disorot Ombudsman RI
Advertisement
Iuran JKK JKM Dipangkas 50 Persen, Pekerja BPU Diuntungkan
Beijing Larang Drone Tanpa Izin Mulai 1 Mei 2026
KM Sabuk Nusantara 106 Tabrak Permukiman Warga, Ini Kronologinya
Cuaca Hari Ini: Hujan Diperkirakan Terjadi di Seluruh Wilayah Provinsi
Sidang Perdana Kasus Penganiayaan Aktivis KontraS Andrie Yunus
Advertisement
Gubernur NTT Ajak Diaspora Jogja Berkontribusi ke Perputaran Ekonomi
Berita Pilihan
Advertisement
Bukan Cuti, Pamong Wajib Mundur Jika Nyalon Lurah di Gunungkidul
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Update Daftar 15 Nama Korban MD Kecelakaan KA di Bekasi Timur
- Kartini Ride Surakarta: Touring Yamaha Classy Tiga Generasi
- KPPU Selidiki Dugaan Monopoli TikTok Shop, Ini Duduk Perkaranya
- Susi Pudjiastuti Jadi Komut Bank BJB, Ini Susunan Direksi Baru
- Kecelakaan KA Bekasi Timur, Pemprov Jabar Tanggung Biaya Korban
- Kasus Little Aresha, Sultan Tutup Semua Daycare Tak Berizin di DIY
- Perusahaan Diminta Tanggung Uang Saku Magang Nasional 20-30 Persen
Advertisement
Advertisement
