Megawati Minta Jokowi Bentuk Badan Riset Nasional

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri saat berpidato dalam acara pembukaan Kongres Nasional V PDI Perjuangan di Denpasar Bali, Kamis (8/8/2019) - Istimewa
08 Agustus 2019 17:17 WIB Lalu Rahadian News Share :

Harianjogja.com, DENPASAR - Ketua Umum PDI Perjuangan mengaku telah meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar membentuk Badan Riset Nasional.

Permintaan itu disampaikan karena Megawati menganggap selama ini banyak masyarakat yang pintar berbicara namun tidak ada tujuannya. Badan Riset Nasional dipercaya akan dapat memperjelas tujuan riset untuk kepentingan nasional.

"Jadi saya minta kepada Presiden, mbok ya kalau kita ini mau jadi negara besar harus ada yang namanya sebuah, saya minta lagi badan, Badan Riset Nasional. Jadi jelas tujuannya," ujar Megawati di Pembukaan Kongres Nasional V PDIP di Sanur, Denpasar, Bali, Kamis (8/8/2019).

Dalam penjelasannya, Megawati menyebut bahwa riset diperlukan salah satunya agar ada pengembangan penelitian terkait penyediaan pangan di Indonesia.

Dia bercerita, selama ini orang kerap terjebak dengan cara memperluas sawah untuk menambah jumlah padi yang dihasilkan. Padahal, penambahan jumlah padi bisa dilakukan tanpa harus menambah luas lahan.

"Daripada cetak sawah berjuta-juta mengapa padinya yang tidak dibikin seperti telor ayam? Hanya rekayasa dibuat melalui ilmu genetika. Bisa yang namanya satu butir nasi menjadi sebesar telor ayam. Kalau itu bisa dilaksanakan, perut orang makan nasi 3 sudah kenyang," tuturnya.

Dia menyebut keinginannya itu bukan tak mungkin diwujudkan. Megawati juga menyinggung seringnya pemerintah melakukan impor untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional.

Menurutnya, kebijakan impor hanya jalan pintas untuk mengatasi ancaman kedaulatan pangan. Hak itu dianggap rentan karena jika tak ada lagi negara eksportir maka Indonesia bisa terancam ketahanan pangannya.

Terakhir, Megawati menyindir kebijakan di Era Orde Baru yang membuat masyarakat terbiasa mengonsumsi nasi sebagai makanan pokok. Padahal, di sejumlah daerah nasi dan beras bukan merupakan komoditas utama pada awalnya.

"Waktu jaman Orba aneh, saya di DPR komisi IV, jadi saya itu sama temen saya istilahnya dirindu tetapi dibenci," katanya.

"Karena saya bilang 'masa wilayah timur yang makannya sagu, singkong disuruh makan nasi.' Seperti sekarang kalau ada perubahan musim banyak pulau tak bisa suplai beras karena tak ada sawah di sana, adanya sagu."

Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia