Advertisement
SMRC: Demokrasi Indonesia Memburuk karena Diskrimansi terhadap Kelompok Minoritas
Ilustrasi demokrasi. - nigerianeye.com
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA- Praktik intoleransi terhadap kelompok minoritas ditengarai menyebabkan demokrasi di Indonesia memburuk.
Peniliti utama dari Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC), Saiful Mujani mengidentikasi penyebab penurunan kinerja demokrasi yang serius di Indonesia.
Advertisement
Saiful mengatakan yang menjadi salah satu faktor utama penurunan demokrasi di Indonesia yakni masih adanya diskriminasi terhadap kalangan yang dianggap minoritas.
"Karena itu, ke depan Indonesia memerlukan kepemimpinan strategis di tingkat pusat hingga daerah yang mengedepankan prinsip-prinsip dasar kesetaraan warga negara," katanya di kantor SMRC, Jalan Cik Ditiro, Menteng, Jakarta Pusat. Minggu (4/8/2019).
BACA JUGA
Padahal di tahun 2005 hingga 2012, Saiful melanjutkan Indonesia mendapatkan pujian dari lembaga Freedom House. Indonesia telah mencapai indeks kebebasan 'sepenuhnya bebas'. Artinya kualitas demokrasi di Indonesia adalah yang terbaik di ASEAN dan berada satu grup dengan negara-negara demokratis lainnya di Asia, seperti India, Jepang, dan Korea Selatan.
"Namun sejak 2013 skor indeks kebebasan di Indonesia terus menurun sehingga sekarang dinilai hanya ‘sebagian bebas‘," ucapnya.
Akan tetapi di dimensi hak dan kebebasan dalam demokrasi yaitu hak sipil (civil rights) dan kebebasan sipil (civil liberty). Untuk hak sipil, kondisi di Indonesia masih dianggap baik, meski masih ada banyak hal yang harus dibenahi. Sedangkan pemenuhan kebebasan sipil di Indonesia menunjukkan penurunan yang serius.
"Pemenuhan hak sipil masih relatif baik karena saat ini di Indonesia, hak-hak politik untuk berpartisipasi dalam politik masih terjamin, misalnya kebebasan untuk ikut dalam pemilu, kebebasan memperebutkan jabatan publik strategis, dan lain sebagainya," bebernya.
Saiful menambahkan, penurunan kebebasan sipil yang dimaksud adalah kebebasan berbicara, kebebasan akademik, kebebasan berorganisasi, serta kebebasan menjaIankan dan menyatakan keyakinan agama atau bahkan tidak percaya pada agama secara terbuka.
"Masih banyak warga yang mengalami diskriminasi, tidak diterima oleh warga yang Iain dengan paksa dan kekerasan dan negara tak melindungi hak-hak mereka sebagal warga negara," tutupnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Okezone.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Arus Balik, Rest Area Tol Cipali Diberlakukan Sistem Buka-Tutup
- Resmi, One Way Nasional Arus Balik Lebaran 2026 Berlaku Mulai Hari Ini
- Puncak Arus Balik 2026: Rest Area KM 62B dan 52B Tol Japek Ditutup
- Lonjakan Kendaraan Arus Balik, Rest Area di Tol Ini Ditutup
- Listrik Kuba Kembali Padam Saat Tekanan Krisis Energi Meningkat
Advertisement
157 Ribu Wisatawan Serbu Gunungkidul, PAD Tembus Rp1,9 Miliar
Advertisement
Sukolilo Pati Sempat Viral, Ternyata Simpan Banyak Tempat Wisata
Advertisement
Berita Populer
- Pemerintah Menjamin Tidak Ada Pembatasan Pembelian Pertalite
- KONI Minta IMI Perkuat Pembinaan Atlet Balap Usai Veda Raih Podium
- Arus Balik, 15.287 Kendaraan Keluar DIY Via Gerbang Tol Purwomartani
- Lebaran, Pengunjung Candi Prambanan Capai 18.500 Orang Sehari
- Prabowo Telepon Presiden Palestina dan Erdogan Saat Momen Lebaran
- Korlantas Terapkan One Way Nasional Mulai Selasa 24 Maret 2026
- Simpan Ini! Jadwal KRL Jogja-Solo Selasa 24 Maret 2026
Advertisement
Advertisement







