Advertisement
Menristekdikti Dikritik, DPR Nilai Datangkan Rektor Asing Bukan Solusi Peningkatan Kualitas Perguruan Tinggi
Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Mohamad Nasir. - Bisnis/Ria Theresia Situmorang
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA – Wakil Ketua Komisi X DPR RI Reni Marlinawati menilai ide mendatangkan rektor dari luar negeri untuk memimpin perguruan tinggi negeri berbadan hukum (PTNBH) merupakan jalan pintas, bukan solusi untuk meningkatkan kualitas perguruan tinggi.
Menurutnya, ide itu semestinya dapat dihindari jika Kementerian Ristek dan Dikti dapat memetakan persoalan dan membuat solusi peningkatan kualitas perguruan tinggi di Indonesia.
Advertisement
"Gagasan lama ini ibarat jalan pintas dan instan untuk meningkatkan kualitas perguruan tinggi di Indonesia,” ujarnya di Jakarta pada Selasa (30/7/2019).
Dia juga menyinggung gagasan mengundang rektor asing ini juga bentuk ketidakpercayaan Kementerian Ristek dan Dikti atas SDM yang dimiliki anak bangsa.
Menurut dia, jika spiritnya untuk melakukan transfer pengetahuan dan budaya kerja, hal tersebut dapat dipenuhi oleh putera Indonesia lulusan kampus ternama dari luar negeri.
Menurut Reni, selain akan bertabrakan dengan berbagai aturan seperti UU No. 14/2015 tentang Guru dan Dosen dan UU No. 12/2012 tentang Perguruan Tinggi, rencana tersebut menunjukkan Kementerian Ristek dan Dikti kurang maksimal dalam membentuk sistem pendidikan tinggi yang visioner. Padahal, lanjutnya, sistem pendidikan tinggi seharusnya adaptif dengan perkembangan zaman.
"Padahal dengan kewenangan yang dimiliki, pemerintah semestinya dapat membentuk sistem yang ajeg, visioner dan adaptif dengan perkembangan jaman. Kita jangan latah dengan menempel salin cara yang diterapkan negara lain dengan impor," kata Reni.
Wakil Ketua Umum DPP PPP tersebut mengingatkan bahwa pendidikan merupakan isu yang menjadi perhatian konstitusi oleh para pendiri bangsa. Salah satu misi utama adanya negara ini, imbuh Reni, tak lain untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.
"Bahkan di konstitusi secara tegas keberpihakan politik anggaran khusus untuk sektor pendidikan. Pesan moralnya, peningkatan kualitas pendidikan merupakan tanggung jawab negara," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Kaesang Ingin Jadi Ketum PSI Lagi, Jokowi Mengaku Tak Percaya Diri
Advertisement
Siswa Bisa Mendaftar Sekolah Rakyat, Ini Syarat dan Caranya
Advertisement
Polisi Bandara Soetta Tangkap Terduga Pelaku Pelecehan Penumpang Citilink
Gempa Lombok M4,5 Terasa hingga Bali, Kedalaman 12 Km
Kejagung Jemput Paksa Konsultan Pengadaan Chromebook di Kemendikbudristek
Peluncuran Program Koperasi Desa Merah Putih Diundur
Diguncang Gempa Magnitudo 5,2, Sebanyak 38 Rumah Warga Poso Rusak
Advertisement
DPR Desak Pemerintah Tuntaskan Kasus Beras Oplosan
Berita Pilihan
Advertisement
Sleman Panen 6,3 Hektar Lahan Pertanian Padi Organik Varietas Sembada Merah
Advertisement
Berwisata di Tengah Bediding Saat Udara Dingin, Ini Tips Agar Tetap Sehat
Advertisement
Berita Populer
- Wakil Wali Kota Serang Kena Tilang Gegera Bonceng Anak Tanoa Helm
- Trump Minta Rusia Akhiri Perang Ukraina dalam 50 Hari atau Kena Tarif 100 Persen
- Didampingi Hotman Paris, Nadiem Makarim Penuhi Panggilan Kejagung Terkait Korupsi Chromebook
- Rencana Pembangunan Rumah Subsidi Tipe 18/25 Dibatalkan, Ini Alasan dari Menteri PKP
- 27 Juli, Penerbangan Moskow-Pyongyang Dibuka
- Situasi di Gaza Mengerikan, Sekjen PBB Desak Akses Bantuan Masuk
- 11 Korban Kapal Karam di Selat Sipora Ditemukan Dalam Kondisi Selamat
Advertisement
Advertisement
