Mengapa Jabatan Ketua MPR Jadi Rebutan Partai Kalisi?
Ketua DPR Bambang Soesatyo. - ANTARA FOTO/Wahyu Putro A Harianjogja.com, JAKARTA-- Usai penetapan calon presiden dan calon wakil presiden RI terpilih Pemilu 2019, wacana pengisian jabatan kabinet maupun pimpinan lembaga negara menjadi topik panas di kalangan partai politik.
Jabatan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR ternyata bukan hanya soal sosialisasi pancasila dan 4 pilar. Lebih dari itu, menurut Ketua DPR Bambang Soesatyo, Ketua MPR menentukan arah negara.
Wakil Ketua Korbid Pratama Partai Golkar itu menjelaskan perebutan kursi ketua MPR masih terjadi di kalangan koalisi. Itu dikatakan Bambang Soesatyo Rapimnas II Soksi 2019 di Hotel Kartika Chandra, Jakarta, Minggu (28/7/2019).
Di antara partai yang memperebutkan kursi ketua MPR adalah PKB, Golkar dan Demokrat. Bahkan Golkar mengklaim lebih pantas dapat kursi ketua MPR karena jadi pemenang pemilu kedua.
"Kursi MPR ke depan sangat penting dan strategis karena terkait dengan keinginan untuk melakukan amandemen," kata Bambang Soesatyo.
Bambang Soesatyo menjelaskan tantangan Indonesia ke depan bukan lagi melulu soal ekonomi. Tapi ancaman ideologi.
"Tantangan kita bukan masalah ekonomi lagi, tapi masalah radikalisme," kata dia.
Alasan Nasdem
Sekjen Partai Nasdem Johnny G Plate mengungkapkan alasan mengapa marak partai politik yang mengincar kursi ketua MPR periode 2019 - 2024.
Johnny menilai posisi di pimpinan MPR begitu penting untuk memainkan peran strategis dalam pemerintahan. Maka dari itu, MPR punya daya tarik tersendiri bagi partai politik untuk ikut mengambil peran.
"MPR tidak saja sebagai lembaga politik tapi saat ini MPR akan memainkan peran-peran strategis. Ada kemungkinan misalnya kalau negara, bangsa ini menginginkan garis besar haluan negaranya (GBHN), maka tentu harus ada amandemen terbatas," kata Johnny di Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (26/7/2019) lalu.
Untuk mengemban tugas strategis tersebut, kata Johnny, negara membutuhkan MPR yang kuat. Sebagaimana diketahui sesuai UU MD3, akan ada lima pimpinan MPR untuk periode 2019 - 2024 yang terdiri unsur anggota DPR dan DPD.
"Jadi kita membutuhkan paket pimpinan MPR yang betul-betul kuat, yang betul-betul dapat melindungi konstitusi ideologi, semua hal yang terkait dengan konstitusi bangsa," ucap Johnny.
Sebelumnya, Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Profesor Syamsuddin Haris yang turut menyoroti ramainya partai politik mengincar jabatan ketua MPR memiliki pandangan berbeda.
Haris menduga alasan dasar para parpol berambisi mau menduduki kursi pimpinan lembaga legislatif itu karena ingin menikmati sejumlah fasilitas yang hampir sama dengan jabatan presiden. Sebut saja, misalnya ialah fasilitas berupa mobil dinas dengan nomor kendaraan atau plat dinas berembel RI 5 serta fasilitas lainnya.
Selain itu, lanjut Haris, protokoler ketua MPR juga tak kalah penting menjadi alasan banyak partai politik yang kebelet kadernya bisa menjabat posisi tersebut.
"Iya tentu fasilitas sebagai pejabat negara, entah itu mobil (plat) RI sekian dan lain sebagainya. Yang penting sih sebetulnya protokolernya itu, kan posisinya selevel dengan presiden. Jadi kalau ketua MPR misalnya bisa ketemu presiden kapan saja dan lain sebagainya," kata Haris kepada Suara.com, Rabu (24/7) lalu.
Sumber : Okezone.com
