Advertisement
Menkum HAM: Amnesti Baiq Nuril Lindungi Perempuan dari Tindak Kejahatan
Aktivis perempuan yang juga anggota Komisi VI DPR Rieke Diah Pitaloka (kiri) mendampingi Baiq Nuril Maknun (tengah) terpidana kasus Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik saat jumpa pers di Fakultas Hukum Unram, Mataram, NTB, Selasa (20/11/2018). Rieke Diah Pitaloka mendesak Mahkamah Agung agar segera mengirim salinan putusan agar bisa dijadikan dasar Peninjauan Kembali (PK) untuk membela Nuril. - Antara/Hero
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA- Pemberian amnesti terhadap Baiq Nuril disebut wujud untuk melaksanakan nawacita pemerintah yaitu melindungi perempuan dari tindak kekerasan. Hal itu diungkapkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Yasonna Laoly.
"Langkah pemberian amnesti terhadap Baiq Nuril merupakan bentuk pelaksanaan Nawacita yaitu melindungi perempuan dari tindak kekerasan," kata Menkumham Yasonna Laoly dalam rapat kerja di Komisi III DPR RI, Jakarta, Rabu (24/7/2019).
Advertisement
Menurut dia, tindakan yang dilakukan Baiq Nuril adalah perjuangan untuk melindungi kehormatan diri sebagai seorang perempuan, ibu dan istri.
"Ini terkait rasa keadilan karena yang dilakukan Baiq Nuril adalah mempertahankan harkat dan martabat yang dilecehkan," ujarnya.
BACA JUGA
Dia menjelaskan, sebelum pemberian amnesti terhadap Baiq Nuril, Kemenkumham menggelar "Focus Group Discussion" dengan praktisi hukum dan akademisi.
Hasil FGD tersebut menurut dia, amnesti bisa diberikan kepada orang yang mengalami permasalahan hukum.
"Dalam saran saya kepada Presiden Jokowi, alasan pertimbangan kemanusiaan karena Baiq Nuril melakukan perbuatan itu dalam rangka melindungi harkat martabatnya sebagai seorang wanita," ujarnya.
Dia mengatakan dalam FGD tersebut terjadi sedikit perbedaan pandangan dalam rangka pemberian amnesti tersebut karena dalam preseden yang lalu, amnesti selalu dikaitkan terhadap kejahatan politik.
Namun menurut dia, berdasarkan penelitian, dalam konstitusi tidak ada satu kata pun yang mengaitkan pembahasan pemberian amnesti terhadap persoalan non-politik.
"Jadi kami menyarankan kepada Presiden Jokowi untuk memberikan pandangan agar dapat mengabulkan permohonan amnesti tersebut," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Tujuh Tewas dalam Longsor Disertai Banjir Bandang di Cisarua Bandung
Banjir Karawang Meluas, Warga Bantaran Sungai Dievakuasi
Kasus Lula Lahfah, Polisi Pastikan Tak Ada Tanda Kekerasan
Banjir Jakarta Belum Surut Sepenuhnya, 90 RT Masih Tergenang
Advertisement
Dito Ariotedjo Diperiksa KPK, Jelaskan Kunker Jokowi ke Arab Saudi
Prabowo Sampaikan Komitmen Politik Luar Negeri Damai di WEF
Prabowo Terima Undangan FIFA Saksikan Piala Dunia 2026
Dito Ariotedjo Datangi KPK untuk Beri Keterangan Kasus Kuota Haji
Tidak Boleh Tokoh Fiksi, Pekerjaan di KTP Diatur Ketat, Ini Daftarnya
Advertisement
Banjir Rendam 1.948 Hektare Sawah Karawang, Produksi Padi Terancam
Banjir Kiriman Ciliwung Rendam Kebon Pala Jakarta
Seluruh Korban Pesawat ATR di Gunung Bulusaraung Ditemukan
Trump Klaim Kekuatan Militer AS Disiagakan ke Iran
KPK Peringatkan Pengisian Jabatan Transparan Usai OTT Pati
Advertisement
BPBD Magetan Kerahkan SAR, Pendaki Mongkrang Belum Ditemukan
Berita Pilihan
- Tidak Boleh Tokoh Fiksi, Pekerjaan di KTP Diatur Ketat, Ini Daftarnya
- Banjir Kiriman Ciliwung Rendam Kebon Pala Jakarta
- BPBD Magetan Kerahkan SAR, Pendaki Mongkrang Belum Ditemukan
- BMKG Wanti-wanti Hujan Lebat di Jateng hingga Akhir Januari 2026
- PLN Hadirkan Tambah Daya Listrik Instan untuk Hajatan dan Proyek
Advertisement
3 Acara di DIY Masuk Katalog Kharisma Event Nusantara, Ini Daftarnya
Advertisement
Diawali dari Langgur, Cerita Wisata Kepulauan Kei Dimulai
Advertisement
Berita Populer
- Bulog Rancang Pembayaran Digital Gabah Petani Mulai 2026
- Banjir Rendam 1.948 Hektare Sawah Karawang, Produksi Padi Terancam
- Pembiayaan Utang APBN 2026 Naik Jadi Rp832 Triliun
- Pidato di WEF, Prabowo Optimistis Ekonomi Indonesia Lebih Kuat
- Tidak Boleh Tokoh Fiksi, Pekerjaan di KTP Diatur Ketat, Ini Daftarnya
- Masih Ada 982 Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer SMA-SMK di DIY
- Dito Ariotedjo Datangi KPK untuk Beri Keterangan Kasus Kuota Haji
Advertisement
Advertisement
