Advertisement
Boris Johnson, Pendukung Utama Brexit, Jadi Perdana Menteri Inggris
Advertisement
Harianjogja.com, JOGJA – Boris Johnson ditetapkan sebagai Ketua Partai Konservatif dan Partai Unionist Demokratik, serta akan menjabat sebagai Perdana Menteri Inggris mulaiRabu (24/7/2019).
Kemenangannya menggiring babak baru sengketa Brexit dan tantangan konstitusional di dalam negeri. Para anggota parlemen Inggris telah bersumpah untuk menggagalkan pemerintah yang berusaha meninggalkan Uni Eropa tanpa kesepakatan.
Advertisement
Johnson, wajah referendum Brexit 2016, memenangi suara dari 92.153 anggota partai Konservatif, dibandingkan dengan total suara sebesar 46.656 untuk saingannya, Menteri Luar Negeri Jeremy Hunt.
Dilansir melalui Reuters, Theresa May akan meninggalkan kantor perdana menteri di Downing Street 10 pada Rabu (24/7/2019), setelah bertemu dengan Ratu Elizabeth di Istana Buckingham.
“Sang Ratu akan secara resmi melantik Johnson sebelum dia pindah ke kantor perdana menteri,” seperti dikutip melalui Reuters, Selasa (23/7).
Hasil pemilihan pemimpin konservatif kali adalah kemenangan spektakuler bagi salah satu politisi Inggris yang paling flamboyan. Untuk pertama kalinya seorang pendukung Brexit bertanggung jawab atas pemerintahan sejak Inggris memilih untuk meninggalkan Uni Eropa dalam Referendum 2016.
Johnson, yang dikenal karena ambisinya, rambut pirang, dan pidato yang berlebihan, akan mulai menjabat di salah satu persimpangan yang paling bergejolak dalam sejarah Inggris pasca Perang Dunia Dua.
Dalam kampanyenya, Johnson telah berjanji untuk menegosiasikan kesepakatan perceraian Brexit baru dengan Uni Eropa sebelum 31 Oktober.
Tetapi jika blok itu menolak, seperti yang ditegaskannya, dia telah berjanji untuk tetap merealisasikan Brexit dengan cara apapun.
Kejutan
Ini adalah langkah yang menurut banyak investor dan ekonom akan memberikan kejutan terhadap pasar dunia dan memberikan isyarat bahwa ekonomi terbesar kelima di dunia itu semakin rentan terhadap resesi atau bahkan kekacauan ekonomi.
No-deal Brexit juga akan melemahkan posisi London sebagai pusat keuangan internasional unggulan dan akan mengguncang ekonomi Eropa utara.
Di Parlemen, Partai Konservatif tidak memiliki suara mayoritas dan Johnson setidaknya membutuhkan dukungan 10 anggota parlemen dari Partai Unionis Demokrat Irlandia untuk memerintah.
Meskipun margin suara mayoritas antara Partai Konservatif dengan Partai Buruh serta yang lainnya cukup tipis, sejumlah anggota parlemen telah mengancam akan menghalangi langkah pemerintah, sebuah langkah yang mungkin akan memperdalam krisis politik Inggris dan mengarah ke pemilihan umum berikutnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Peringatan Hari Buruh 2024, Buruh Tuntut Penghapusan Upah Murah hingga Pencabutan UU Cipta Kerja
- Hakim MK Ragukan Keaslian Tanda Tangan Ketum PKN Anas Urbaningrum di Kasus Sengketa Pileg 2024
- Kasus Polisi Bunuh Diri di Jaksel, Kapolresta Manado Diperiksa Polda Sulawesi Utara
- Pengadilan Kriminal Internasional Dikabarkan Mengincar Netanyahu, Israel Panik
- Indonesia-Iran Jalin Kerja Sama Teknologi Pertanian
Advertisement
Ratusan Juta Rupiah Dicairkan BPJS Ketenagakerjaan buat Pekerja di Kulonprogo
Advertisement
Peringati Hari Pendidikan Nasional dengan Mengunjungi Museum Dewantara Kirti Griya Tamansiswa di Jogja
Advertisement
Berita Populer
- 7 Bandara di Sulawesi Ditutup Usai Gunung Ruang Kembali Erupsi, Berikut Daftarnya
- Komisaris HAM PBB Prihatin dengan Sikap Polisi AS yang Membubarkan Aksi Mahasiswa Pro Palestina
- Peringatan Hari Buruh 2024, Buruh Tuntut Penghapusan Upah Murah hingga Pencabutan UU Cipta Kerja
- Aksi Buruh 1 Mei: Masyarakat Diminat Hindari Kawasan Monas Jakarta
- Prihatin Atas Temuan Kuburan Maasa di Gaza, Sekjen PBB Minta Operasi militer di Rafah Dihentikan
- Pendiri Sriwijaya Air Hendry Lie Terlibat Korupsi Timah Rp217 Triliun, Begini Respons Manajemen
- Di Jakarta Ada Aksi Buruh 1 Mei, Jokowi Pilih ke NTB
Advertisement
Advertisement