Kasus Suap HGB Summarecon, KPK Geledah Kantor Kementerian ATR/BPN
KPK menggeledah sejumlah ruangan di Kementerian ATR/BPN terkait penyidikan dugaan suap pengurusan HGB PT Summarecon Agung Tbk.
Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto mengikuti debat capres putaran keempat di Hotel Shangri La, Jakarta, Sabtu (30/3/2019). /ANTARA FOTO-Hafidz Mubarak
Harianjogja.com, JAKARTA- Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad mengatakan partainya belum membahas terkait kursi pimpinan di legislatif yaitu DPR RI dan MPR RI karena waktunya masih lama.
"Sampai saat ini Gerindra belum membahas kursi pimpinan di legislatif, yaitu DPR RI dan MPR RI karena waktunya masih lama," kata Dasco di Jakarta, Minggu (21/7/2019).
Hal itu dikatakannya terkait pernyataan Ketua DPP Partai Gerindra Sodik Mudjahid yang mengusulkan agar Gerindra mendapatkan kursi Ketua MPR RI.
Dia mengatakan Gerindra saat ini masih fokus konsolidasi di internal pasca-Pemilu Presiden (Pilpres) 2019 dan juga fokus penataan organisasi pasca-Pemilu Legislatif (Pileg) 2019.
Menurut Dasco, pembicaraan kursi pimpinan di legislatif tidak terlalu mendesak dan masih bisa dibicarakan nanti karena waktunya masih lama.
"Kemungkinan akan dibicarakan ketika mendekati bulan Oktober, namun terserah Pak Prabowo yang akan menentukan," ujarnya.
Dasco menilai pernyataan Sodik tersebut merupakan pendapat pribadi karena belum dibicarakan di internal partai terkait kursi pimpinan di parlemen.
Dia menilai, meskipun kursi pimpinan parlemen belum dibahas, namun hal itu menjadi wacana yang menarik untuk dibicarakan.
Sebelumnya, Wakil Ketua Fraksi Garindra MPR RI yang juga Ketua DPP Partai Gerindra Sodik Mudjahid mengatakan semangat rekonsiliasi untuk kebersamaan serta kesatuan dan persatuan bangsa, pertama-tama harus diwujudkan para wakil rakyat anggota MPR terutama oleh para pemimpin partai dalam menetapkan Ketua MPR.
Karena itu dia mengusulkan agar Ketua MPR berasal dari Gerindra dan Ketua DPR dari PDI Perjuangan.
Menurut Sodik, komposisi Ketua MPR dan DPR tanpa harus terkait dan menunggu komposisi terakhir koalisi oposisi dan koalisi di pemerintahan.
Hal itu menurut dia karena rakyat dan bangsa Indonesia sudah memahami keberadaan dan posisi PDIP serta Gerindra, khususnya dalam Pileg dan Pilpres 2019.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
KPK menggeledah sejumlah ruangan di Kementerian ATR/BPN terkait penyidikan dugaan suap pengurusan HGB PT Summarecon Agung Tbk.
Pembangunan rusun ASN Sleman belum terealisasi akibat kendala pengadaan tanah. Pemkab Sleman kaji opsi penggunaan tanah kas desa (TKD).
PB PDGI menyebut 95% masyarakat Indonesia rutin sikat gigi, namun kurang dari 3% yang melakukannya di waktu tepat: setelah sarapan dan sebelum tidur.
Ahmad Sahroni mendesak Korlantas Polri evaluasi ujian SIM dan usut sindikat SIM palsu usai Polres Siak menangkap delapan tersangka.
Ketum Golkar Bahlil Lahadalia sebut kasus korupsi Fahd El Fouz sebagai musibah. Doli Kurnia sebut perbuatan Fahd jadi bahan evaluasi kaderisasi.
Balai Diklat Keuangan (BDK) Yogyakarta menyiapkan berbagai program pembelajaran dan pengembangan kompetensi yang menyasar aparatur pemerintah