Advertisement
Rekam Jejak FPI Dievaluasi, Pemerintah Belum Tentu Perpanjang Izin
Menkopolhuman Wiranto - Antara
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA- Pemerintah hingga saat ini belum memeperpanjang izin organisasi masyarakat Front Pembela Islam (FPI).
Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto menyatakan perpanjangan izin organisasi masyarakat Front Pembela Islam (FPI) sedang dilakukan tahapan evaluasi.
Advertisement
"Organisasi ini sebenarnya izinnya sudah habis tanggal 20 Juni yang lalu, tapi sementara ini belum diputuskan, izin itu dilanjutkan atau tidak," kata Wiranto usai memimpin rapat koordinasi terbatas tingkat menteri dengan agenda pembahasan perkembangan situasi terkini dalam negeri di Kantor Kemenkopolhukam Jakarta, Jumat (19/7/2019).
Wiranto menjelaskan alasan belum memberikan perpanjangan izin, karena pihaknya masih mendalami, terkait evaluasi aktivitas organisasi selama ini.
BACA JUGA
"Rekam jejaknya sedang disusun terkait organisasi ini layak diberikan izin lagi atau tidak," ujar Wiranto.
Wiranto berharap masyarakat harus sabar terkait hasil evaluasi tersebut. Menurut Wiranto, hukum tentang keormasan yang nanti mendasari pemerintah untuk menentukan keputusan itu.
Sebelumnya Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan akan mengeluarkan surat keterangan terdaftar atau SKT apabila ada organisasi kemasyarakatan yang mengajukan izin.
Menurut dia, setiap warga negara memiliki hak berhimpun dan berserikat asal dilengkapi dengan izin.
"Kita tidak bisa proaktif karena apa pun setiap warga negara berhak berhimpun berserikat," katanya.
Organisasi kemasyarakatan, lanjut dia, bisa mengajukan izin ke Kemendagri, Kementerian Hukum dan HAM atau menggunakan akta notaris.
FPI merupakan organisasi kemasyarakatan yang izinnya berakhir 20 Juni 2019 sejak SKT diterbitkan 20 Juni 2014.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Gempa Tektonik Jauh Dominasi Gunung Soputan Januari 2026
SPT Tahunan 2026 Ramadan, DJP Wanti-wanti Lonjakan Lapor
Target 19 Juta Lapangan Kerja, Menaker: Ini Kolaborasi
Angkutan Lebaran 2026, Menhub Siapkan 5 Jalur Merak-Bakauheni
Advertisement
Hasil Sidang Isbat, Pemerintah Tetapkan 1 Ramadan 1447 H 19 Februari
Awal Ramadhan 1447 H Diprediksi 19 Februari 2026
Penyintas Banjir Aceh Tengah Pilih Pulang Jelang Ramadan
Dua Korban Kapal Tenggelam di Selat Makassar Masih Dicari
Kebakaran Landa Mal Ciputra Cibubur, Damkar Bekasi: Tak Ada Korban
Advertisement
Warga Leihitu Maluku Tengah Memulai Puasa Lebih Awal pada Selasa Ini
Hilal Belum Penuhi Kriteria, Awal Ramadhan 1447 H Jatuh 19 Februari
Satgas Damai Cartenz Tangkap Empat Anggota KKB di Yahukimo
DPR Ingatkan Opsen PKB dan BBNKB Jangan Memberatkan Masyarakat
Posisi Hilal di Lombok Masih di Bawah Ufuk, Belum Memenuhi Kriteria
Advertisement
Kemenag Respons Perbedaan Awal Ramadan 1447 H
Berita Pilihan
Advertisement
Waduk Sermo Kulonprogo Tawarkan Wisata Perahu dan Camping
Advertisement
Wamenpar Dorong Prambanan Shiva Festival Jadi Agenda Unggulan
Advertisement
Berita Populer
- Jadwal Sekolah di Bantul Disesuaikan Selama Ramadan 2026
- Wamenpar Dorong Prambanan Shiva Festival Jadi Agenda Unggulan
- Jemaah Tarekat Naqsyabandiyah Padang Laksanakan Tarawih Perdana
- Cuaca Ekstrem Terjang DIY, Longsor dan Pohon Tumbang Meluas
- Banjir Grobogan Rendam 42 Desa, 9.000 KK Terdampak
- Road to Igo, Perjalanan Seniman Muda dari JNM Bloc ke Galeri IFI
- Disdikpora DIY Sesuaikan Jadwal SMA/SMK Selama Ramadan
Advertisement
Advertisement
