Advertisement
Berkas Milik FPI Dikembalikan Kemendagri
Front Pembela Islam (FPI) - JIBI/Bisnis.com
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengembalikan berkas persyaratan untuk membuat Surat Keterangan Terdaftar (SKT) organisasi kemasyarakatan yang diajukan Front Pembela Islam (FPI).
Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Soedarmo mengatakan, pengembalian dilakukan karena ada beberapa syarat pendaftaran SKT Ormas yang belum dipenuhi FPI. Pengembalian berkas FPI dilakukan melalui Unit Layanan Administrasi.
Advertisement
"Kami kembalikan, bukan menolak. Itu [berita Kemendagri menolak persyaratan FPI] hoaks. Kami mengembalikan untuk meminta FPI melengkapi persyaratan yang dianggap dan dinilai kurang," tutur Soedarmo kepada wartawan di Jakarta, Kamis (11/7/2019) malam.
Salah satu berkas yang kurang dari FPI adalah rekomendasi dari Kementerian Agama (Kemenag). Sebagai ormas agama, FPI harus memiliki rekomendasi dari Kemendag untuk mendapat SKT.
Berkas kedua adalah AD/ART. Soedarmo menyebut, AD/ART FPI belum ditandatangani saat diserahkan untuk mengurus SKT Ormas ke Kemendagri.
"Kalau belum ditandatangani, kan itu belum sah AD/ART-nya. Padahal persyaratannya, untuk mendapatkan SKT itu harus ada AD/ART yang resmi, daftar kepengurusan. Pengajuan untuk mendapatkan SKT itu sudah ada, kemudian alamat sekretariat itu belum, belum dilengkapi," katanya.
FPI tidak diberi batasan waktu untuk mengurus kelengkapan berkas pembuatan SKT Ormas. Soedarmo menyebut Kemendagri akan menunggu kelengkapan berkas FPI.
Sebagaimana diketahui, SKT FPI di Kemendagri berlaku selama 5 tahun dari 20 Juni 2014 hingga 20 Juni 2019. SKT diberikan kepada ormas yang tidak berbadan hukum.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Gempa Tektonik Jauh Dominasi Gunung Soputan Januari 2026
SPT Tahunan 2026 Ramadan, DJP Wanti-wanti Lonjakan Lapor
Target 19 Juta Lapangan Kerja, Menaker: Ini Kolaborasi
Angkutan Lebaran 2026, Menhub Siapkan 5 Jalur Merak-Bakauheni
Advertisement
Hasil Sidang Isbat, Pemerintah Tetapkan 1 Ramadan 1447 H 19 Februari
Awal Ramadhan 1447 H Diprediksi 19 Februari 2026
Penyintas Banjir Aceh Tengah Pilih Pulang Jelang Ramadan
Dua Korban Kapal Tenggelam di Selat Makassar Masih Dicari
Kebakaran Landa Mal Ciputra Cibubur, Damkar Bekasi: Tak Ada Korban
Advertisement
Warga Leihitu Maluku Tengah Memulai Puasa Lebih Awal pada Selasa Ini
Hilal Belum Penuhi Kriteria, Awal Ramadhan 1447 H Jatuh 19 Februari
Satgas Damai Cartenz Tangkap Empat Anggota KKB di Yahukimo
DPR Ingatkan Opsen PKB dan BBNKB Jangan Memberatkan Masyarakat
Posisi Hilal di Lombok Masih di Bawah Ufuk, Belum Memenuhi Kriteria
Advertisement
Kemenag Respons Perbedaan Awal Ramadan 1447 H
Berita Pilihan
Advertisement
Waduk Sermo Kulonprogo Tawarkan Wisata Perahu dan Camping
Advertisement
Wamenpar Dorong Prambanan Shiva Festival Jadi Agenda Unggulan
Advertisement
Berita Populer
- Jadwal Sekolah di Bantul Disesuaikan Selama Ramadan 2026
- Wamenpar Dorong Prambanan Shiva Festival Jadi Agenda Unggulan
- Jemaah Tarekat Naqsyabandiyah Padang Laksanakan Tarawih Perdana
- Cuaca Ekstrem Terjang DIY, Longsor dan Pohon Tumbang Meluas
- Banjir Grobogan Rendam 42 Desa, 9.000 KK Terdampak
- Road to Igo, Perjalanan Seniman Muda dari JNM Bloc ke Galeri IFI
- Disdikpora DIY Sesuaikan Jadwal SMA/SMK Selama Ramadan
Advertisement
Advertisement
