Advertisement
Berkas Milik FPI Dikembalikan Kemendagri
Front Pembela Islam (FPI) - JIBI/Bisnis.com
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengembalikan berkas persyaratan untuk membuat Surat Keterangan Terdaftar (SKT) organisasi kemasyarakatan yang diajukan Front Pembela Islam (FPI).
Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Soedarmo mengatakan, pengembalian dilakukan karena ada beberapa syarat pendaftaran SKT Ormas yang belum dipenuhi FPI. Pengembalian berkas FPI dilakukan melalui Unit Layanan Administrasi.
Advertisement
"Kami kembalikan, bukan menolak. Itu [berita Kemendagri menolak persyaratan FPI] hoaks. Kami mengembalikan untuk meminta FPI melengkapi persyaratan yang dianggap dan dinilai kurang," tutur Soedarmo kepada wartawan di Jakarta, Kamis (11/7/2019) malam.
Salah satu berkas yang kurang dari FPI adalah rekomendasi dari Kementerian Agama (Kemenag). Sebagai ormas agama, FPI harus memiliki rekomendasi dari Kemendag untuk mendapat SKT.
Berkas kedua adalah AD/ART. Soedarmo menyebut, AD/ART FPI belum ditandatangani saat diserahkan untuk mengurus SKT Ormas ke Kemendagri.
"Kalau belum ditandatangani, kan itu belum sah AD/ART-nya. Padahal persyaratannya, untuk mendapatkan SKT itu harus ada AD/ART yang resmi, daftar kepengurusan. Pengajuan untuk mendapatkan SKT itu sudah ada, kemudian alamat sekretariat itu belum, belum dilengkapi," katanya.
FPI tidak diberi batasan waktu untuk mengurus kelengkapan berkas pembuatan SKT Ormas. Soedarmo menyebut Kemendagri akan menunggu kelengkapan berkas FPI.
Sebagaimana diketahui, SKT FPI di Kemendagri berlaku selama 5 tahun dari 20 Juni 2014 hingga 20 Juni 2019. SKT diberikan kepada ormas yang tidak berbadan hukum.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Penyintas Banjir Aceh Tengah Pilih Pulang Jelang Ramadan
Dua Korban Kapal Tenggelam di Selat Makassar Masih Dicari
Kebakaran Landa Mal Ciputra Cibubur, Damkar Bekasi: Tak Ada Korban
Warga Leihitu Maluku Tengah Memulai Puasa Lebih Awal pada Selasa Ini
Advertisement
Hilal Belum Penuhi Kriteria, Awal Ramadhan 1447 H Jatuh 19 Februari
Satgas Damai Cartenz Tangkap Empat Anggota KKB di Yahukimo
DPR Ingatkan Opsen PKB dan BBNKB Jangan Memberatkan Masyarakat
Posisi Hilal di Lombok Masih di Bawah Ufuk, Belum Memenuhi Kriteria
Kemenag Respons Perbedaan Awal Ramadan 1447 H
Advertisement
Cuaca Ekstrem Jadi Perhatian Menhub Jelang Mudik Lebaran 2026
Ini Prediksi Awal Puasa 2026 di Amerika hingga Asia
Link Live Streaming Sidang Isbat Awal Ramadan 2026
Rukyatul Hilal Ramadhan 1447 H Digelar Perdana di IKN
Israel Daftarkan Tanah Tepi Barat Jadi Wilayahnya, Ini Reaksi PBB
Advertisement
Sistem Digital Haji dan Umrah Indonesia Diselaraskan dengan Saudi
Berita Pilihan
Advertisement
Kemenag DIY Gelar Pengamatan Hilal di Bantul, Ini Hasilnya
Advertisement
Wamenpar Dorong Prambanan Shiva Festival Jadi Agenda Unggulan
Advertisement
Berita Populer
- Durasi Puasa Ramadan 2026: Terpanjang hingga 20 Jam
- Layanan Tukar Uang untuk Lebaran Dibuka, BI DIY Siapkan Rp4,99 Triliun
- Hujan Deras, Jalan Antar-Kecamatan di Ngawi Ambrol 25 Meter
- Militer AS Angkut Reaktor Nuklir Mini Lewat Udara
- Padusan di Parangtritis, Waspadai Rip Current dan Gelombang Tinggi
- 1.545 Marbot di Sleman Dapat Perlindungan BPJS Ketenagakerjaan
- Jadwal Sekolah di Bantul Disesuaikan Selama Ramadan 2026
Advertisement
Advertisement
