Advertisement
Demi Konservasi, Jokowi Minta Pembatasan Jumlah Wisatawan Pulau Komodo dan Berbayar Mahal
Jokowi - twitter
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo menyatakan pemerintah akan membuat rancangan kawasan pariwisata di Pulau Komodo dengan mengedepankan konsep konservasi.
Guna mewujudkan hal tersebut, pembenahan kawasan dan pembangunan fasilitas-fasilitas Pulau Komodo dinilainya harus terintegrasi dengan Pulau Rinca, yang masih termasuk ke dalam Kawasan Taman Nasional Komodo.
Advertisement
Saat ini di Pulau Komodo kurang lebih ada 1.700 komodo dan di Pulau Rinca kurang lebih ada 1.040 komodo. Untuk itu, Presiden meminta agar betul-betul dihitung daya dukungnya.
“Jangan sampai kita loss, bukan hanya urusan turisme tapi juga melihat bahwa ini adalah kawasan konservasi,” kata Presiden Jokowi, dikutip dari keterangan resminya, Kamis (11/7/2019).
Menurutnya, nantinya akan dibuat desain besar, rancangan besar, guna membedakan kawasan terbuka untuk umum dan kawasan konservasi.
“Kita ingin nanti misalnya Pulau Komodo betul-betul lebih ditujukan untuk konservasi sehingga turis di situ betul-betul kita batasi, ada kuota, bayarnya mahal. Kalau enggak mampu bayar enggak usah ke sana. Misalnya seperti itu, tapi mau lihat Komodo juga masih bisa di Pula Rinca,” ujar Presiden Jokowi.
Rancangan besar ini, diakuinya, akan dibahas pada rapat terbatas sehingga desainnya terintegrasi antara Labuan Bajo, Pulau Rinca, Pulau Komodo, dan autnya.
“Semuanya harus didesain dengan baik dan dikerjakan tidak parsial. Kita ini senangnya mengerjakan parsial, anggaran setahun Rp200 juta, Rp500 juta, jadi mau buat apa gitu. Jadi betul-betul dirancang, uang sekali keluar tapi dirancang, direncanakan, dan betul-betul dari turun di bandara sampai ke tempat-tempat tujuan ini betul-betul kelihatan sambung semuanya kira-kira itu,” tegasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
KPK: Ada Ketidaksingkronan RUU KUHAP dan UU KPK
Advertisement
KEK Batang Harus Jadi Jantung Ekonomi Nasional
Gunung Lewotobi Laki-laki Alami Dua Kali Letusan pada Jumat
Kejaksaan Agung Periksa Lagi Nadiem Makarim pada 15 Juli 2025
Begini Alur Kuota Haji 2026 dari Arab Saudi untuk Indonesia, Kata Istana
Aceh Diguncang Gempa Magnitudo 5,1, Begini Penjelasan BMKG
Advertisement
Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
Advertisement
Berita Pilihan
- Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
- Top Ten News Harianjogja.com, Sabtu 12 Juli 2025: Dari Tom Lembong Sampai Harganas
- Pangkas Birokrasi Federal, Donald Trump Pecat 1.300 Pegawai Departemen Luar Negeri
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
Advertisement
Ruas JJLS Baron Ambles, Pengguna Jalan Diminta Berhati-Hati
Advertisement
Tren Baru Libur Sekolah ke Jogja Mengarah ke Quality Tourism
Advertisement
Berita Populer
- BGN Minta Anggaran Makan Bergizi Gratis Ditambah Jadi Rp335 Triliun
- Polda Metro Jaya Targetkan Penyelidikan Kasus Kematian Diplomat Staf Kemenlu Rampung dalam Sepekan
- Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
- Tersangka Korupsi Minyak Mentah Riza Chalid Diduga Sudah Berada di Singapura, Kejagung Masukkan ke Daftar Cekal
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Advertisement
Advertisement
