Advertisement
Pembatasan Penggunaan Kendaraan Bermotor Harus Lebih Berani
Electronic road pricing di Singapura - Istimewa
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA--Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek disarrankan untuk lebih berani mendorong pembatasan penggunaan kendaraan bermotor di wilayah Jabodetabek melalui electronic road pricing (ERP). Saran tersebut disampaikan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia.
Ketua Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi mengatakan bahwa kebijakan pembatasan lebih bersifat permanen daripada merekomendasikan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberlakukan kembali aturan kebijakan ganjil genap seperti saat penyelenggaraan Asian Games 2018 seperti yang disampaikan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ).
Advertisement
Dia juga mempertanyakan mengapa kebijakan transisi seperti ganjil genap ini terus dipertahankan, padahal seharusnya pemerintah fokus mendorong pemberlakukan ERP.
"Rekomendasi ganjil genap itu sebenarnya kebijakan transisi, tapi kenapa terus dipertahankan. BPTJ harus berani mendorong kebijakan lain yang lebih permanen yaitu electronic road pricing," katanya kepada Bisnis, Selasa (9/7/2019).
ERP merupakan sistem skema pengumpulan tol elektronik yang diadopsi di Singapura untuk mengatur lalu lintas dengan cara jalan berbayar dan sebagai mekanisme perpajakan penggunaan jalan.
Lebih lanjut, dia menyatakan tidak mendukung rekomendasi perpanjangan kebijakan ganjil genap kendaraan bermotor tersebut. "Dorong dulu ERP, itu yang lebih utama. Itu yang lebih efektif bukan pembatasan ganjil genap," imbuhnya.
Hasil evaluasi BPTJ menunjukan terjadinya penurunan kinerja lalu lintas dibandingkan dengan saat penyelenggaraan Asian Games 2018 dan telah mengalami penurunan kecepatan sebesar 17%, dari 36,99 km per jam menjadi 30,85 km per jam.
Dengan kondisi itu, BPTJ merekomendasikan kepada Pemprov DKI Jakarta untuk menerapkan kebijakan ganjil genap seperti saat penyelenggaraan Asian Games 2018 yaitu pukul 06.00 WIB -- 21.00 WIB pada hari Senin--Jumat kecuali hari libur.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
LaNyalla Bicara Soal 66 Tahun Dekrit Presiden
Pemerintah Diminta Memperhatikan Pemerataan Anggaran Pendidikan
Pemerintah Daerah Didorong Membangun Jalan dengan Aspal Plastik
Advertisement
Sekolah Rakyat di Jawa Tengah Diperkirakan Menampung 1.075 Siswa
Objek Diduga Bangkai Kapal Tunu Pratama Jaya Ditemukan Tim SAR
Kementerian HAM Menjadi Penjamin Pelaku Persekusi Retret, DPR Bertanya Alasannya
Advertisement
Menghadiri KTT BRICS, Presiden Prabowo Hari Ini Tiba di Brasil
Menteri PKP Usulkan Kuota Rumah Subsidi Ditambah Jadi 500 Ribu Unit
Advertisement
Presiden Prabowo Beri Perhatian Serius Masalah Truk ODOL
Berita Pilihan
- Kementerian HAM Menjadi Penjamin Pelaku Persekusi Retret, DPR Bertanya Alasannya
- Kementerian Sosial Pastikan Pembangunan 100 Sekolah Rakyat Dimulai September 2025
- KPK akan Pelajari Dokumen Terkait Kunjungan Istri Menteri UMKM ke Eropa
- Donald Trump Ingin Gelar UFC di Gedung Putih
- Indonesia Siap Borong Alutsista dari AS
Advertisement
Perizinan Penambangan di DIY Dibatasi Sebulan, Penggunaan Alat Disesuaikan dengan Lokasi Tambang
Advertisement
Kampung Wisata Bisa Jadi Referensi Kunjungan Saat Liburan Sekolah
Advertisement
Berita Populer
- 3 Event Balap Akan Digelar di Sirkuit Mandalika di Bulan Juli 2025
- Bayar PBB Kini Bisa Gunakan Aplikasi Lokal, Ini Caranya
- 500 Ribu Orang Terdampak Aksi Mogok Petugas di Bandara Prancis
- 29 Penumpang KMP Tunu Pratama Jaya Masih Belum Ditemukan, SAR Lanjutkan Pencarian
- Gempa Jepang: Warga Panik dengan Ramalan Komik Manga, Pemerintah Setempat Bantah Ada Keterkaitan
- Kebakaran di California AS Meluas hingga 70.800 Hektare Lahan
- 1.469 Guru Siap Mengajar di 100 Sekolah Rakyat
Advertisement
Advertisement
