Advertisement
Gerindra Siap Ambil Langkah Hukum untuk Pembuat KTP Prabowo-Sandi
Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto (kiri) dan Sandiaga Uno (kanan) mengangkat tangan usai memberikan keterangan pers terkait putusan MK tentang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2019 di kediaman Prabowo, Jakarta Selatan, Kamis (27/6/2019). - ANTARA/Sigid Kurniawan
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA – Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menegaskan partainya siap melakukan langkah hukum terhadap pihak-pihak yang mengatasnamakan apa pun yang berbau Prabowo Subianto tanpa mengajukan izin terlebih dahulu.
Hal itu disampaikan Dasco terkait beredarnya ajakan untuk mencetak Kartu Tanda Pendukung Prabowo-Sandi atau KTP-PS di grup pesan instan.
Advertisement
Sufmi Dasco menegaskan imbauan tersebut dipastikan tidak benar. Ia menyatakan bahwa pembuatan KTP-PS itu di luar pengetahuan dan izin Prabowo. Tapi, lanjutnya, oleh orang yang tidak bertanggung jawab dibuat seakan-akan resmi.
“Oleh karena itu, kami mengimbau kepada seluruh penyelenggara yang mengatasnamakan apa pun yang berbau Pak Prabowo untuk memintakan izin dahulu,” kata Dasco melalui pesan singkat, Rabu (3/7/2019).
Dasco menjelaskan bahwa permintaan persetujuan itu perlu ada karena efek yang ditimbulkan, bisa berakibat pada nama baik Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.
“Apabila kegiatan-kegiatan ini tetap saja dilakukan, maka atas petunjuk Pak Prabowo kami akan mengambil langkah-langkan hukum yang diperlukan untuk itu,” jelas Dasco.
Disebut di media instan bahwa pembuatan KTP-PS ini dimaksudkan untuk kenang-kenangan sekaligus ucapan terima kasih karena telah mendukung pasangan capres-cawapres nomor urut 02 pada Pilpres 2019. Relawan yang ingin membuat KTP-PS dikenai biaya Rp45.000.
Mereka yang tertarik mencetak kartu hanya perlu mengirim nama dan foto. KTP-PS juga disebutkan dapat dijadikan bukti penguat banyaknya pemilih Prabowo-Sandi pada pilpres 2019.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Danantara Bidik Industri Media dan Hiburan untuk Tambah Penerimaan Negara
Advertisement
Pakar Hukum Sebut Revisi UU Pemilu Wajib Memasukkan Putusan MK
Pemerintah Sebut Makan Bergizi Gratis Telah Menjangkau 5,58 Juta Orang
Advertisement
Program Cek Kesehatan Gratis Tak Ada Kabar, Pemda Diminta Mengecek
Advertisement
Menteri PANRB Tegaskan ASN Tak Boleh WFA, yang Diperbolehkan FWA
Berita Pilihan
- Pemerintah Sebut Makan Bergizi Gratis Telah Menjangkau 5,58 Juta Orang
- Pemilu dan Pilkada Diputuskan Diadakan Terpisah, DPR Pertanyakan Posisi Mahkamah Konstitusi
- Terungkap, Mantan Wali Kota Semarang Mbak Ita Melarang Pegawai Bapenda Hindari Panggilan KPK
- Sidang Suap Mantan Wali Kota Semarang, Kepala Bapenda Setor Rp1,2 Miliar ke Mbak Ita
- Pasangan Gay di Lamongan Dicokok Polisi Karena Bikin Konten Pornografi di FB-MiChat
Advertisement
Top Ten News Harianjogja.com, Selasa 1 Juli 2025: Imbauan Sultan, SPMB Jogja, Ganti Rugi Tol Jogja hingga Pajak Belanja Online
Advertisement
Kampung Wisata Bisa Jadi Referensi Kunjungan Saat Liburan Sekolah
Advertisement
Berita Populer
- Pemerintah Klaim Megaproyek Baterai Kendaraan Listrik di Karawang Serap 8 Ribu Tenaga Kerja
- Palestina Minta Internasional Desak Penghentian Kekerasan oleh Pemukim Israel di Tepi Barat
- Hujan Ringan Selimuti Sejumlah Kota Besar Hari Ini Senin 30 Juni 2025
- Paket Makan Bergizi Gratis Selama Liburan Sekolah, dari Roti, Telur, hingga Buah
- Iran Kirim Surat ke PBB, Minta AS dan Israel Tanggung Jawab atas Agresi
- Donald Trump Sebut Iran Punya 4 Situs Nuklir Utama
- Polda Lampung Tindak 693 kendaraan ODOL
Advertisement
Advertisement
