Advertisement
Yusril Merapat ke Istana Presiden, Mau Jadi Menteri?
Ketua tim kuasa hukum pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 01 Yusril Ihza Mahendra meninggalkan ruangan saat skors sidang putusan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden 2019 di skros di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (27/6 - 2019). (Bisnis/Abdullah Azzam)
Advertisement
Harianjogja.com, BOGOR--Pertemuan antara kuasa hukum Joko Widodo dan Ma'ruf Amin, Yusril Ihza Mahendra dan Tim Hukum Tim Kampanye Nasional (TKN) dengan Presiden Joko Widodo terjadi di Istana Kepresidenan Bogor, Bogor, Jawa Barat, Senin (1/7/2019) malam.
Pertemuan ini digelar satu hari setelah Komisi Pemlihan Umum (KPU) menetapkan Jokowi dan Ma'ruf Amin sebagai Presidan dan Wakil Presiden terpilih periode 2019-2024 pada Minggu (30/6/2019).
Advertisement
Pertemuan tertutup bagi wartawan itu dimulai sekitar pukul 19.30 WIB. Yusril mengatakan Jokowi menemui seluruh anggota tim hukum yang jumlahnya mencapai 33 orang dan sejumlah pengurus TKN.
Seusai pertemuan, Yusril sempat diwawancara oleh awak media massa. Salah satu pertanyaan yang diajukan adalah apakah Yusril akan dilibatkan dalam pemerintahan periode kedua Jokowi pada 2019-2024 sebagai menteri. "Wallahualam. Sampai sekarang secara eksplisit itu belum ada pembicaraan tentang hal itu," kata Yusril.
Yusril sendiri pernah menjabat sebagai Menteri Sekretaris Negara pada masa pemerintahan Presiden RI Ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia pada masa Presiden RI Ke-5 Megawati Soekarnoputri dan Menteri Hukum dan Perundang-undangan pada masa Presiden RI Ke-4 Abdurrahman Wahid.
Dengan Jokowi di Istana Bogor, Yusril mengatakan dirinya lebih banyak mendiskusikan masalah-masalah terkini dan masalah-masalah di masa mendatang, terutama terkait dengan Undang-undang Dasar 1945 dan pembangunan hukum pada umumnya.
"Saya kira bukan hanya semata-mata penegakan hukum tetapi juga pembangunan hukum dalam arti perbaikan dalam sistem bernegara kita dan pengaturan-pengaturannya apalagi dengan sistem hukum yang dianggap baik dan ideal di masa-masa yang akan datang," kata Yusril.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis/JIBI/Solopos
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Inilah 5 Aplikasi Trading Bitcoin dan Crypto Terbaik
Kerugian Negara Akibat Kasus yang Menjerat Tom Lembong Rp194 Miliar
Advertisement
Terbukti Korupsi Kasus Impor Gula Tom Lembong Divonis 4,5 Tahun Penjara
Advertisement
Ada Tambang Ilegal di IKN, Menteri ESDM Serahkan Kasus kepada Penegak Hukum
Wapres Gibran Dijadwalkan Dampingi Presiden Prabowo di Kongres PSI
Sampaikan Dupik, Hasto Kritiyanto Tuding KPK Melakukan Rekayasa Hukum
Advertisement
Maurene Comey Tak Terima Dipecat oleh Donald Trump Tanpa Alasan yang Jelas
Berita Pilihan
- 3 Orang Meninggal Dunia di Pesta Rakyat Garut, Dedi Mulyadi Minta Maaf dan Janji Berikan Santunan Rp150 juta per Keluarga
- Rangkaian Kegiatan Pernikahan Anak Gubernur Jabar Dedi Mulyadi Ricuh, 3 Orang Dilaporkan Meninggal Dunia di Pesta Rakyat Garut
- Ada Tambang Ilegal di IKN, Menteri ESDM Serahkan Kasus kepada Penegak Hukum
- Maurene Comey Tak Terima Dipecat oleh Donald Trump Tanpa Alasan yang Jelas
- Permintaan Bebas Bos Pabrik Narkoba Asal Ukraina Ditolak oleh Majelis Hakim PN Denpasar
Advertisement
Nelayan KulonprogoButuh SPBU Khusus untuk Meringankan Ongkos Produksi
Advertisement
Taman Kyai Langgeng Magelang Kini Sediakan Wisata Jeep untuk Berpetualang
Advertisement
Berita Populer
- Harga Pangan Hari Ini, Cabai Rawit Merah dan Bawang Merah Turun
- Cegah Praktik Pungli dan ODOL, Kemenhub Bangun Sistem Elektronik
- Permintaan Bebas Bos Pabrik Narkoba Asal Ukraina Ditolak oleh Majelis Hakim PN Denpasar
- Ini Cara Bedakan Beras Oplosan, Medium dan Premium Versi Bapanas
- Maurene Comey Tak Terima Dipecat oleh Donald Trump Tanpa Alasan yang Jelas
- Puluhan Tersangka Sindikat Judi Online Jaringan China dan Kamboja Ditangkap Bareskrim Polri
- Sampaikan Dupik, Hasto Kritiyanto Tuding KPK Melakukan Rekayasa Hukum
Advertisement
Advertisement
