Advertisement
Yusril Merapat ke Istana Presiden, Mau Jadi Menteri?
Ketua tim kuasa hukum pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 01 Yusril Ihza Mahendra meninggalkan ruangan saat skors sidang putusan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden 2019 di skros di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (27/6 - 2019). (Bisnis/Abdullah Azzam)
Advertisement
Harianjogja.com, BOGOR--Pertemuan antara kuasa hukum Joko Widodo dan Ma'ruf Amin, Yusril Ihza Mahendra dan Tim Hukum Tim Kampanye Nasional (TKN) dengan Presiden Joko Widodo terjadi di Istana Kepresidenan Bogor, Bogor, Jawa Barat, Senin (1/7/2019) malam.
Pertemuan ini digelar satu hari setelah Komisi Pemlihan Umum (KPU) menetapkan Jokowi dan Ma'ruf Amin sebagai Presidan dan Wakil Presiden terpilih periode 2019-2024 pada Minggu (30/6/2019).
Advertisement
Pertemuan tertutup bagi wartawan itu dimulai sekitar pukul 19.30 WIB. Yusril mengatakan Jokowi menemui seluruh anggota tim hukum yang jumlahnya mencapai 33 orang dan sejumlah pengurus TKN.
Seusai pertemuan, Yusril sempat diwawancara oleh awak media massa. Salah satu pertanyaan yang diajukan adalah apakah Yusril akan dilibatkan dalam pemerintahan periode kedua Jokowi pada 2019-2024 sebagai menteri. "Wallahualam. Sampai sekarang secara eksplisit itu belum ada pembicaraan tentang hal itu," kata Yusril.
Yusril sendiri pernah menjabat sebagai Menteri Sekretaris Negara pada masa pemerintahan Presiden RI Ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia pada masa Presiden RI Ke-5 Megawati Soekarnoputri dan Menteri Hukum dan Perundang-undangan pada masa Presiden RI Ke-4 Abdurrahman Wahid.
Dengan Jokowi di Istana Bogor, Yusril mengatakan dirinya lebih banyak mendiskusikan masalah-masalah terkini dan masalah-masalah di masa mendatang, terutama terkait dengan Undang-undang Dasar 1945 dan pembangunan hukum pada umumnya.
"Saya kira bukan hanya semata-mata penegakan hukum tetapi juga pembangunan hukum dalam arti perbaikan dalam sistem bernegara kita dan pengaturan-pengaturannya apalagi dengan sistem hukum yang dianggap baik dan ideal di masa-masa yang akan datang," kata Yusril.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis/JIBI/Solopos
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Banjir Terjang Mataram, Ratusan Rumah Terendam
Ulang Tahun ke-90, Dalai Lama Ingin Hidup hingga 130 Tahun
Advertisement
Tim SAR Gabungan Temukan 1 Jenazah KMP Tunu Pratama Jaya
KPK Bidik 2 Eks Anggota Komisi 11 DPR di Kasus Korupsi CSR Bank Indonesia
28 Penumpang KMP Tunu Belum Ditemukan, SAR Terjunkan Tim Penyelam
Advertisement
Hubungan dengan Trump Retak, Elon Musk Bentuk Partai Amerika Tolak RUU Pajak
Bansos Beras Mulai Didistribusikan untuk 18.2 Juta Penerima
KPK Akan Segera Umumkan Penetapan Tersangka Korupsi CSR Bank Indonesia
Presiden Prabowo Suarakan Sikap dan Posisi Indonesia di KTT BRICS
Advertisement
Berita Pilihan
- Ulang Tahun ke-90, Dalai Lama Ingin Hidup hingga 130 Tahun
- Kementerian HAM Menjadi Penjamin Pelaku Persekusi Retret, DPR Bertanya Alasannya
- Kementerian Sosial Pastikan Pembangunan 100 Sekolah Rakyat Dimulai September 2025
- KPK akan Pelajari Dokumen Terkait Kunjungan Istri Menteri UMKM ke Eropa
- Donald Trump Ingin Gelar UFC di Gedung Putih
Advertisement
Jadwal KRL Solo Jogja Hari Ini, Senin (7/7/2025), Naik dari Stasiun Palur, Jebres, Purwosari dan Solo Balapan
Advertisement
Jalur Hiking Merapi di Argobelah Klaten Kian Beragam dengan Panorama Menarik
Advertisement
Berita Populer
- Nurmala Kartini Sjahrir, Adik Luhut yang Diunggulkan jadi Dubes Indonesia di Jepang, Berikut Profilnya
- Sekolah Rakyat Dibangun Mulai September 2025, Dilengkapi Dapur dan Asrama
- 29 Penumpang Belum Ditemukan, Manajemen KMP Tunu Pratama Jaya Minta Maaf
- DPR RI Bentuk Tim Supervisi Penulisan Ulang Sejarah
- Kemensos: Anak Jalanan Jadi Target Utama Ikuti Sekolah Rakyat
- Banjir di DKI Jakarta Rendam 51 RT
- Kementerian PKP Siapkan Rp43,6 Trilun untuk Merenovasi 2 Juta Rumah Tak Layak Huni
Advertisement
Advertisement
